Mungkin, saya berbeda perspektif dengan beberapa teman dalam melihat posisi PS sebagai Menhan.
Saya ingin mengajak teman-teman ke tahun 1947-1948. Kabinet parlementer dipimpin Amir Sjarifuddin. Kabinet Amir Sjarifuddin I dan Amir Sjarifuddin II, perdana menteri merangkap menhan.
Amir Sjarifuddin ini kiri. Ia dekat dengan Muso. Sebagai Menhan, ia tahu jumlah senjata dan gudang senjata serta senjata rahasia.
Hatta tahu afiliasi politik Amir yang kemudian bersama Muso dll membuat fusi partai-partai kiri menjadi PKI.
Nah, saat kabinet Amir Sjarifuddin II jatuh, maka dibentuk Kabinet Hatta. Mereka tidak terima kemudia memberontak. Gudang senjata sudah dikuasai PKI. tentara Jawa Tengah (Diponegoro) dan Jawa Timur (Brawijaya) cenderung merah alias pro PKI.
Maka yang menumpas adalah tentara Jawa Barat (Siliwangi).
Kita harus melihat posisi PS juga dari perspektif sejarah. Bukankah ada kekhawatiran terhadap bangkitnya kelompok merah?
Jika tidak ada yang di posisi strategis, siapa yang bisa pantau dan memiliki alat strategis?
Yang punya Kanwil di 34 provinsi, cuma Kemhan. Namanya kepala kantor Kemhan dipimpin bintang satu. Bermitra dengan pangdam dll.
Urusan ke luar negeri atau G to G, juga menjadi urusan Menhan. Posisi Menhan ini seperti era Jenderal AH Nasution yang mengimbangi Presiden Soekarno yang cenderung dekat ke kiri.
Jadi, mari lihat dari konsep grand strategi.
Mungkin saya keliru. Tapi saya mempelajari jatuhnya kabinet-kabinet di era 1945-1966.
/selamatgintingofficial
