Jawa Timur Zona Pertempuran Politik Ganjar dan Prabowo, Khofifah Jadi Rebutan

 

Photo: TribunNews.com

Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan Jawa Timur (Jatim) menjadi battle zone (zona pertempuran) politik dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024, antara kubu bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo melawan Prabowo Subianto. 

“Selain Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka Jatim menjadi kandang banteng (PDIP), sehingga Ganjar diperkirakan akan unggul di tiga provinsi tersebut dalam pilpres 2024. Prabowo akan mencoba menggerus suara Ganjar di Jawa Timur dengan mencari figur yang berwarna Nahdlatul Ulama (NU),” kata Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (4/10).

Menurut Selamat Ginting, jika Prabowo akan mencuri suara kaum Nahdliyin (NU) di Jatim, maka Gubernur Jatim Khofifah akan menjadi pilihan terbaik sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). Jika itu yang terjadi, maka Ganjar akan memilih Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Jadi Khofifah akan menjadi rebutan bagi kedua kubu, mengingat elektabilitas dan popularitasnya termasuk paling tinggi di lingkungan NU original, bukan natural,” ungkap Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

Begitu juga jika Ganjar ingin mendulang suara Nahdliyin, maka Khofifah pun akan menjadi pilihan utama sebagai bakal cawapres. Sementara Mahfud MD akan menjadi alternatif kedua bakal cawapres kubu Ganjar.

Youtube: SGinting Official

Gibran Jokowi 

Sebaliknya, kata Ginting, jika kubu Prabowo akan mencuri sekitar 20-25 persen suara di Jawa Tengah, maka pilihan terbaiknya menempatkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai bakal cawapresnya. Hal ini karena PDIP sangat kuat dan tak tertandingi di Jateng dan DIY.

Dikemukakan, jika keputusan MK membolehkan Gibran bin Jokowi mengikuti pilpres 2024, kemungkinan besar Prabowo akan menempatkan Gibran sebagai pendampingnya. Jika itu yang terjadi, maka kemungkinan besar Jokowi akan mengarahkan dukungan mayoritas kepada Prabowo.

“Sangat tidak mungkin sekali jika Gibran berpasangan dengan Prabowo, kemudian Jokowi mendukung Ganjar. Itu tidak masuk akal sama sekali. Itu artinya bagi Jokowi, selamat tinggal PDIP,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. 

Menurutnya, jika Prabowo berpasangan dengan Gibran, maka kemungkinan Ganjar akan berpasangan dengan Khofifah untuk mendulang suara Nahdliyin berhadapan dengan kubu Prabowo dan kubu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

“Jadi suara NU akan terbagi tiga secara hampir merata di tiga kubu pasangan pilpres. Muhaimin akan mendapatkan mayoritas suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan kaum Nahdliyin,” kata Ginting. 

Sementara kubu keluarga Abdurachman Wahid atau Gus Dur (Gus Durian), kata dia, sepertinya akan mengikuti ke mana pilihan Yeni Wahid, putri almarhum Gus Dur. Selebihnya kaum Nahdliyin bisa saja mengikuti pilihan para kiai struktural maupun kultural NU (kiai kampung).  

“Jadi kedua kubu masih saling intip dan saling menunggu untuk menentukan bakal cawapresnya. Sehingga kedua kubu kemungkinan akan mengusung bakal cawapres di ujung pendaftaran yang berlangsung pada 19-25 Oktober 2023,” pungkas Selamat Ginting.

/sgo

Konflik Megawati - Jokowi, Batalkan Duet Prabowo dan Ganjar

 

Photo: cnnindonesia.com

Konflik kepentingan politik antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mementahkan rencana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo untuk kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

“Megawati menolak mentah-mentah rencana politik pihak-pihak yang ingin menyatukan  Prabowo dengan Ganjar dalam menghadapi kontestasi pilpres 2024 mendatang. PDIP tetap menempatkan Ganjar sebagai bakal calon presiden (capres), tidak untuk bakal calon wakil presiden (cawapres),” kata analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Senin (2/10).

Menurutnya, konflik kepentingan politik di antara Megawati dengan Jokowi, kali ini tidak bisa diselesaikan dengan konsensus politik. Megawati adalah queen maker (penentu keputusan) politik bagi koalisi pendukung Ganjar. Sedangkan Jokowi menjadi king maker politik bagi koalisi pendukung Prabowo.

“Jadi jelas ada konflik politik yang tidak bisa ditutupi dari kedua elite politik itu. Padahal Megawati masih punya utang politik terhadap Prabowo melalui Perjanjian Batutulis Mei 2009, isi poinnya antara lain PDIP akan mendukung Prabowo dalam pilpres,” ungkap Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

Nyatanya, lanjut Ginting, utang politik itu tidak direalisasikan pada pilpres 2014 dan 2019. Dengan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang berakhir kemarin, maka pupus sudah Prabowo mendapatkan dukungan dari PDIP.

Dikemukakan, memang Jokowi sebagai presiden yang mendapatkan dukungan dari PDIP, namun belum tentu pula Jokowi akan berpihak kepada PDIP dalam pilpres 2024 ini. Jokowi ini bukan kader murni PDIP, melainkan pengusaha yang menjadi aktor politik dan membutuhkan perahu politik.

“Jokowi itu butuh perahu PDIP untuk berlayar menggapai posisi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI. Ambisi politiknya sudah terwujud dan sekarang dia juga ingin menjadi king maker politik seperti Megawati,” kata Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer.

Menurut Ginting, PDIP merupakan marwah politik bagi keluarga Megawati yang membawa trah Sukarno. Sebagai partai pemenang pemilu 2014 dan 2019, Megawati tidak sudi kader partainya (Ganjar) harus mengalah menjadi bakal cawapres.

“Koalisi bisa terjadi dalam perspektif Megawati dengan komposisi Ganjar sebagai bakal capres dan Prabowo sebagai bakal cawapres. Mengingat Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) posisinya berada di bawah PDIP,” ujar Ginting.

Di sisi lain, lanjutnya, Prabowo juga tidak mau mengalah bila ditempatkan sebagai posisi bakal cawapres. Sebab inilah kemungkinan terakhir Prabowo mengikuti kontestasi pilpres, mengingat pada pilpres 2029, usia Prabowo sudah 78 tahun.

“Di luar itu, Jokowi lebih merasa bisa mengendalikan Prabowo yang juga mendukung keluarga Jokowi berkiprah dalam politik dengan sokongan dari Partai Gerindra. Sedangkan Ganjar, praktis dalam genggaman politik Megawati,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik.

Dikemukakan, rencana politik Megawati tidak sama dengan rencana politik Prabowo maupun Jokowi. Kemungkinan Kongres PDIP 2025 mendatang, jika mulus akan terjadi peralihan estafet kepemimpinan dari Megawati kepada putrinya Puan Maharani.

“Bisa jadi Megawati tidak lagi memiliki kepercayaan politik yang tinggi kepada Jokowi setelah terjadinya dinamika politik yang hebat, seperti putra bungsu Jokowi, Kaesang Jokowi justru tidak berada di kandang banteng. Melainkan memegang bunga mawar putih alias PSI (Partai Solidaritas Indonesia,” pungkas Ginting.

/sgo

Golkar Dukung Prabowo, Tapi Ridwan Kamil Dampingi Ganjar

Photo: Tribun Jabar

Partai Golongan Karya (Golkar) berpotensi main dua kaki dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Secara organisatoris Golkar mendukung calon presiden (capres) dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun Golkar akan membiarkan kadernya Ridwan Kamil (RK) menjadi bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo.

“Golkar berkoalisi mendukung Prabowo. Namun Wakil Ketua Umum Golkar, RK dipersilakan menjadi pendamping Ganjar dalam pilpres 2024 mendatang. Itu strategi komunikasi politik yang dibangun Golkar secara tertutup,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (8/9).

Menurut Selamat Ginting, pola main dua kaki dalam pilpres bukan sesuatu yang haram, karena pola serupa pernah dilakukan Golkar pada pilpres 2004 lalu. Sebelum RK selesai menjadi Gubernur Jawa Barat, komunikasi politik secara tertutup dilakukan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.  

Komunikasi politik yang paling terbuka, lanjut Ginting, saat RK dan Hasto tampil bersama pada acara peletakan batu pertama pembangunan Monumen Plaza Sukarno di Bandung, akhir Juni 2023 lalu. Namun sempat ada dinamika ketika Golkar batal berkoalisi dengan PDIP.

“Jadi itulah dramaturgi komunikasi politik. Panggung depannya, Golkar berkoalisi dukung Prabowo. Tapi panggung belakangnya, Golkar menempatkan kadernya dalam koalisi dengan PDIP.  Panggung tengahnya itulah hasil kompromi politik Golkar yang ingin selalu berada dalam kekuasaan,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

Bahkan, kata dia, bukan tidak mungkin juga Golkar akan keluar dari koalisi dengan Prabowo dan beralih ke koalisi mendukung Anies Baswedan. Golkar merasa cukup percaya diri bisa main dua bahkan tiga kaki sekaligus. Itulah kemungkinan politik yang terjadi menjelang pendaftaran capres dan cawapres pada pertengahan Oktober 2023 mendatang.

Pola Pilpres 2004 

Dikemukakan, pada pilpres 2004 Golkar mencalonkan Wiranto sebagai bakal capres dan membiarkan Jusuf Kalla (JK) menjadi bakal cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu Wiranto menjadi pemenang konvensi Partai Golkar, akibatnya Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung tidak bisa maju sebagai capres. 

Di sisi lain, kata Ginting, kader Golkar JK justru mendampingi SBY. Hasil pilpres pasangan SBY dan JK tampil sebagai pemenang pada putara kedua mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Saat itu terdapat enam pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pertama, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marwah Daud Ibrahim (kader Golkar) dicalonkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua, Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo dicalonkan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketiga, Hamzah Haz dan Agum Gumelar dicalonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keempat, Megawati Sukarnoputri  dan Hasyim Muzadi dicalonkan PDIP.  Kelima, SBY dan JK dicalonkan Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Keenam, Wiranto dan Salahuddin Wahid dicalonkan Golkar. 

“Dari keenam pasangan tersebut, pasangan Gus Dur dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos. Berdasarkan tes kesehatan, Gus Dur dinilai tidak memenuhi kesehatan,” pungkas Ginting.

/sgo

Nomadisme Politik Jokowi, Bawa Gerbong Melawan PDIP

Photo: tangerangraya.net

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan nomadisme politik (perubahan sikap politik) dengan membawa gerbong partai politik koalisi pemerintahan untuk melawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Jokowi membawa empat partai politik koalisi pemerintahan dalam gerbong yang dikendalikannya. Itulah wujud nomadisme politik Jokowi melawan PDIP, partai yang justru membesarkan namanya.

Nomadisme politik sangat erat dengan psikis aktor politik, sehingga rela mengorbankan identitas bahkan ideologi politiknya. Kondisi psikis itu membuat aktor politik dalam hal ini Jokowi melakukan perlawanan politik untuk memenuhi hasrat berkuasa.

Bisa jadi Jokowi merasa tidak nyaman lagi berada di dalam kandang banteng (PDIP), karena berbeda pandangan politik, terutama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Ungkapan Mega yang sering menyebut Jokowi sebagai petugas partai, seperti pelecehan politik bagi seorang presiden.

Nomadisme politik yang dilakukan Jokowi bagi PDIP merupakan pengkhianatan politik. Tindakan ini tentu saja tidak dikehendaki Megawati Sukarnoputri dan partai akan mengambil tindakan tegas terhadap Jokowi, seperti pemecatan.

Megawati sangat keras terhadap kadernya yang melakukan nomadisme politik. Tanpa ampun pasti dipecat. Kita tunggu saja keputusan politik dari PDIP.

Ketum Partai Koalisi

Nomadisme politik yang dilakukan Jokowi, karena merasa nyaman berada dalam koalisi yang mendukung Prabowo Subianto. Deklarasi Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digawangi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan jawaban ril politik Jokowi sebagai ketua umum ‘luar biasa’ koalisi tersebut.

Koalisi yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi pilpres 2024 sudah mencapai lebih dari 46 persen jumlah kursi di parlemen. Kondisi ini membuat Jokowi semakin nyaman berada di koalisi ini.

Selain itu, partai non parlemen, seperti Partai Bulan Bintang (PBB) juga sudah deklarasi mendukung Prabowo dan bergabung dengan koalisi partai tersebut.  Sinyal politik dukungan serupa juga akan dilakukan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dalam waktu dekat. Termasuk kemungkinan juga akan dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik dari Prabowo Subianto, menarik untuk dicermati. Hashim mengatakan kedua partai (Golkar dan PAN) mendukung Prabowo atas seizin dan restu dari Jokowi.

Dikemukakan, dinamika politik yang tinggi memungkinkan partai politik akan melakukan nomadisme politik dengan keluar dari koalisi dengan PDIP. Terutama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini sedang bergolak, karena Sandiaga Uno belum juga ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo yang diusung koalisi tersebut. 

Ada ancaman dari elite PPP untuk melakukan nomadisme politik keluar dari koalisi bersama PDIP, jika Sandiaga Uno tidak diumumkan sebagai bakal cawapres.  Elite PDIP juga mempersilakan jika PPP akan hengkang dari koalisi dengan PDIP.  PPP berpotensi bergabung dengan koalisi yang diduga kuat didukung Presiden Jokowi, karena sebelumnya PPP bersama Golkar dan PAN, tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). 

Hal yang sama, juga bisa terjadi pada Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang sebelumnya pernah menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Politik itu sangat dinamis, kita lihat saja perkembangannya hingga pendaftaran capres cawapres.

/sgo

Seniman Butet Jangan Ikuti Gaya Lekra yang Aktif Lakukan Propaganda Politi

Photo: Butet Kertaredjasa membacakan puisi
 di peringatan Bulan Bung Karno di GBK. [Twitter]

Pantun atau puisi yang dibacakan seniman Butet Kartaredjasa, bernuansa propaganda politik dan mengingatkan publik pada gaya seniman Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) di tahun 1960-an.

Pantun atau puisi Butet Kartaredjasa bernuansa propaganda politik mirip gaya seniman Lekra tahun 1960-an.

Seniman Butet Kartaredjasa membacakan puisi atau pantun pada acara Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Seniman yang berafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyindir dua bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Sebaliknya memuji bakal capres Ganjar Pranowo.

Pengalaman Lekra seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi para seniman saat ini agar bisa memisahkan karya seni dengan politik.

Boleh-boleh saja seniman aktif berpolitik dan masuk ke partai politik, karena itu hak warga negara. Namun harus punya kesantunan politik agar pesan karya seninya tetap tersampaikan.

Apalagi, puncak peringatan bulan Bung Karno 2023 temanya 'Kepalkan Tangan Persatuan Untuk Indonesia Raya'. Seharusnya puisi atau pantun yang disampaikan Butet Kartaredjasa selaras dengan tema acara. 

Bung Karno itu bukan hanya milik PDIP. Sebagai proklamator, otomatis Sukarno milik bangsa Indonesia. Jangan kerdilkan Sukarno yang mempersatukan bangsa dengan membuat pantun atau puisi yang justru memecah-belah, mengadu domba.

Puisi atau pantun yang dibacakan Butet Kartaredjasa bisa merusak citra PDIP di mata partai politik lainnya sekaligus merusak komunikasi politik di tahun politik jelang kontestasi pemilihan umum (pemilu).

 

Mengingat sejarah politik tentang kehebohan karya seniman Lekra yang membuat Presiden Sukarno harus turun tangan dan melarang perkembangan seniman Lekra di Indonesia.

Bung Karno sampai harus turun tangan menghentikan propaganda seniman Lekra yang membuat gaduh usai peristiwa G30S/PKI 1965.

Lekra, tidak bisa dipisahkan dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini, karena Lekra memang didirikan oleh tokoh-tokoh PKI, seperti DN. Aidit, Nyoto, AS Dharma pada 1950.

Gaya provokasi dari seniman Lekra menimbulkan kontra dengan para seniman lainnya seperti HB Jassin dan Taufiq Ismail. Mereka menolak provokasi Lekra dan membuat petisi Manifes Kebudayaan yang mengusung konsep kebudayaan humanisme universal dengan merujuk pada Pancasila.

Belajar dari peristiwa kelam tahun 1960-an, saya menyarankan partai politik sebaiknya tidak lagi menggunakan seniman partisan yang karyanya mengadu domba anak bangsa. Momentum Idul Adha mestinya dijadikan refleksi untuk mengorbankan ego seniman demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

/sgo

Petugas Partai Bertentangan dengan Konstitusi

 

Photo: Sachin Bharti (pexels.com)

Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri soal istilah petugas partai bagi kader yang menjadi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945.

Mereka yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, berdasarkan konstitusi maka bakti dan tanggungjawabnya kepada Nusa dan Bangsa. Tanggungjawabnya bukan lagi kepada partai politik yang mengusungnya.

Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati mengingatkan kepada bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo.  “Awas kalau kamu (Ganjar Pranowo) tidak ngomong (sebagai) kader partai, petugas partai. Sadar juga untung beliau (Ganjar) nurut,” kata Mega di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).  

Konstitusi negara mengamanatkan, Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menetapkan, Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR/DPR.  

Sumpah Presiden dan Wakil Presiden: “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Ada pun untuk kepala daerah, Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa”.

Dua bunyi sumpah atau janji, baik Presiden/Wakil Presiden maupun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tegas menyatakan memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Bukan hanya itu, dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang atau turunannya, semua pejabat publik sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah, karena turut mengambil bagian dalam kekuasaan negara dan tanggungjawab negara.

Jadi semua pejabat negara walau pun berasal dari partai politik, juga disumpah dan bertanggungjawab kepada negara. Bukan kepada partai politik, dan bukan pula sebagai petugas partai.

Lagi pula, presiden dan wakil presiden tidak dipilih oleh lembaga partai politik, melainkan oleh rakyat yang memiliki kewenangan sebagai pemilih dalam pemilihan presiden/wakil presiden. Sehingga sumber kekuasaan presiden/wakil presiden berasal dari rakyat yang memilih, bukan dari partai politik. Memang betul partai politik maupun kumpulan partai politik yang mengusung calon presiden dan mendaftarkannya melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kesimpulannya, presiden dan wakil presiden jelas bukanlah petugas partai. Presiden merupakan pemegang mandat tertinggi yang diberikan rakyat untuk memimpin negeri.

Oleh karena itu, ketika ada ketua umum partai politik yang merasa gede rasa dengan menempatkan posisinya lebih tinggi daripada pemegang mandat rakyat, maka yang bersangkutan mengingkari prinsip demokrasi.

Jadi presiden itu petugas rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan petugas partai seperti yang dianut negara komunis. Di negara komunis memang hanya ada satu partai, yakni partai komunis. Presiden negara tersebut, seperti Republik Rakyat Tiongkok merupakan petugas partai komunis. Indonesia bukan negara komunis!

/sgo

Megawati Queen Maker PDIP, Tembak Jokowi, Ganjar, dan FX Rudy

Photo: dok. metrotv

 

PRESS RELEASE

Pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT ke 50 partai tersebut, secara implisit ditujukan kepada Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

Megawati menyindir Jokowi, Ganjar, dan FX Rudy dengan gaya komunikasi asertif. Menyampaikan secara terbuka serta menjaga rasa hormat kepada orang lain dalam pidato Megawati pada peringatan HUT ke 50 PDIP di Jakarta, Selasa (10/1).

Pidato Megawati secara terang-terangan disampaikan secara asertif dengan pesan komunikasi yang kuat dan tegas namun dilakukan dengan tenang.

Inti dari pidato Megawati, memberikan pesan kepada kader PDIP, terutama Jokowi, Ganjar Pranowo, dan Rudy agar tidak keluar dari aturan partai dalam bertindak. Bahkan Megawati mengancam akan memecat kader yang tidak mematuhi keputusan partai.

Dikemukakan, ada tiga poin pesan yàng ditujukan kepada ketiga petugas partai. Petugas partai adalah istilah yang sering diucapkan Megawati bagi kader PDIP yang menduduki jabatan di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Pertama, untuk Jokowi, Megawati secara tegas menjelaskan, tanpa PDIP, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, bukan siapa-siapa. Bahkan tidak akan pernah menjadi Presiden Indonesia.

Kedua, untuk Ganjar Pranowo, Megawati meminta agar mematuhi aturan partai dan jangan coba membuat manuver dalam menghadapi kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Siapa bakal calon presiden dan wakil presiden, itu menjadi kewenangan penuh Megawati yang telah memimpin partainya selama 30 tahun.

Ketiga, untuk FX Hadi Rudyatmo, Megawati bahkan secara khusus mencarinya saat berpidato. Megawati menceritakan awalnya Rudy seorang preman, kemudian diajak bergabung ke PDI.

"Rudy maunya berantem melulu," ucap Megawati. 

Di situ, Megawati menyindir posisi Rudy yang sudah diberikan sanksi keras dan terakhir akibat dukungan kerasnya terhadap Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon presiden.

Sementara Ganjar Pranowo juga sudah diberikan teguran lisan atas pernyataannya yang bersedia menjadi bakal capres. Kedua kader PDIP itu mendapatkan teguran pada November tahun lalu.

Pada kesempatan pidato kali ini, Megawati juga membuka rahasia politik saat pilpres 2019 lalu. 

Dialah yang menyorongkan nama Maruf Amin untuk menjadi cawapres dampingi Jokowi. Padahal sebelumnya calon yang akan dibawa Jokowi adalah Mahfud MD.

Dengan mengungkapkan pidato secara asertif, sesungguhnya Megawati ingin mengirimkan pesan bahwa dia masih sebagai "queen maker" dan PDIP masih berada dalam genggamannya secara penuh.

Artinya apa? Jangan coba-coba melawan Megawati jika tidak ingin menanggung akibatnya.

/sgo

Megawati Siapkan Putra Putri Mahkota Untuk Teruskan Trah Sukarno

 

Photo: TEMPO.co/Johannes P. Christo

PRESS RELEASE

Belum diumumkannya bakal calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat HUT ke 50 partai tersebut, mengindikasikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih memberikan kesempatan kepada putrinya, Puan Maharani untuk dapat meningkatkan elektabilitas (tingkat ketertarikan) dan pupularitas politiknya hingga Juni 2023 mendatang.

Dalam pidatonya Megawati menyatakan akan ada pertemuan besar lagi pada Juni 2023. Di situlah kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket bakal capres kepada Puan Maharani. 

Apalagi, pendaftaran bakal capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru bisa dilakukan pada November 2023 mendatang. Sehingga masih ada waktu sekitar sembilan bulan bagi Puan Maharani untuk dapat meningkatkan elektabilitas dan popularitas politiiknya.

Puan Maharani adalah putri mahkota yang dipersiapkan Megawati untuk meneruskan trah Sukarno bersama dengan putra mahkota Prananda Prabowo. Tipis kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket bakal capres kepada Ganjar Pranowo walau elektabilitas dan popularitasnya cukup tinggi.

Wajar dan logis jika Mega menyiapkan putri mahkota dan putra mahkota untuk bakal capres maupun meneruskan kepemimpinan di PDIP daripada mencalonkan kader PDIP yang lain.

Megawati, sudah memimpin partainya selama 30 tahun. PDI dan PDIP merupakan reinkarnasi politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang digagas Sukarno pada 1927. Kemudian didaftarkan untuk menjadi peserta Pemilu pada 1946. 

Setelah Megawati memimpin PDI dan PDIP selama 30 tahun, maka dalam waktu dekat mesti menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Puan Maharani dan Prananda Prabowo. 

Usia Megawati tahun ini sudah 76 tahun. Usia yang hampir sama saat Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan, yakni 77 tahun. Jangan lupa pula usia harapan hidup orang Indonesia saat ini sekitar 71-72 tahun. Jadi saatnya Megawati turun dari gelanggang politik.

Megawati, belajar dari kekurangan mantan Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto yang tidak menyiapkan putra dan putri mahkota. Megawati baru bisa tampil sebagai figur politik setelah sekitar 25 tahun ayahnya lengser dari kursi kepresidenan. 

Mungkin bagi Megawati inilah to be or not to be. Jadi atau tidak jadi, sekaranglah waktunya menaikkan Puan dan Prananda.

Saat perayaan HUT ke 50, Prananda ditempatkan duduknya berdampingan dengan Presiden Jokowi. Prananda juga menjadi semacam ketua penilai partai terhadap para kader PDIP untuk bakal capres 2024 mendatang.

Dari sini saja sudah jelas, kunci PDIP ada di tangan Megawati, Puan, dan Prananda. Bukan pada Jokowi maupun Ganjar. Megawati juga sudah buat garis demarkasi, urusan penentuan capres ada pada dirinya secara mutlak.

/sgo

Rumor Sakitnya Megawati dan Pingsannya Bung Karno

Foto: Sekretariat Negara

Sejak Kamis (9/9/2021), informasi seputar kondisi kesehatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (74 tahun), menyita perhatian saya. Apakah betul Megawati mengalami stroke dan dirawat di RSPP Jakarta?

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak keluarga. Memang ada penjelasan dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang membantah rumor tersebut.

Tapi sebagian publik tak lagi percaya Hasto. Terutama setelah namanya dikaitkan dengan kasus suap aktivis PDIP Harun Masiku. Sudah sekitar dua tahun Harun Masiku menghilang.

Publik menunggu jawaban langsung dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati. Minimal ada gambar aktivitasnya untuk menjawab keraguan publik. Tetapi hingga kini belum ada jawaban dari Megawati.

Megawati adalah orang kuat dalam belantika politik Indonesia. Ia ketua umum terlama dalam sejarah partai politik di Indonesia. Menjadi ketua umum selama 28 tahun. Bisa jadi, ia juga salah satu ketua umum partai politik terlama di dunia.

Sebuah ironi partai menyandang nama demokrasi, namun tidak ada sirkulasi posisi ketua umum. Sama ironinya dengan partai menyandang nama demokrat, namun 'dikuasai' keluarga SBY.

Entah model demokrasi apa yang digunakan oleh Megawati dan SBY, dua mantan Presiden RI. Publik tentu punya persepsi masing-masing.

Kembali ke soal rumor kondisi kesehatan Megawati. Wajar saja jika kondisi kesehatannya tidak lagi prima. Apalagi usianya 74 tahun. Adiknya, Rachmati belum lama wafat pada usia 71 tahun. Ayah mereka, mantan Presiden Sukarno, wafat dalam usia 69 tahun.

Saat Sukarno jatuh sakit pada 4 Agustus 1965. Ia menderita vasospasme serebral, penyempitan pembuluh darah arteri otak. Dunia politik Indonesia juga berubah dengan cepat. Bahkan memicu eskalasi ketegangan sebelum peristiwa G.30S/PKI.

Sakitnya Bung Karno juga membuat Perdana Menteri Cina Zhou Enlai gusar. Ketua CC PKI DN Aidit yang sedang mengunjungi Pemimpin Cina Mao Zedong pun segera balik ke Tanah Air. Begitu juga Wakil Ketua CC PKI Nyoto segera balik dari Uni Soviet.

Cina khawatir jika Sukarno meninggal dunia, Indonesia akan dipimpin Jenderal AH Nasution yang anti PKI dan dekat dengan kelompok Islam serta diduga akan didukung Amerika Serikat. PKI memprediksi jika Nasution yang menjadi Presiden, PKI akan 'dihabisi'. Begitulah pembahasan pembicaraan Aidit dengan Mao Zedong.

PKI segera membuat angkatan kelima di luar AD, AL, AU, Polri. Yakni buruh dan tani dipersenjatai. Senjata-senjatanya dari Cina, seperti senjata Cung. Jenderal Nasution dan Jenderal Yani secara terbuka menentang angkatan kelima. Presiden Sukarno kecewa pada Yani yang sependapat dengan Nasution.

Aidit lebih memilih mengambil aksi 'terlebih dahulu'. Meletuslah peristiwa G30S bersamaan dengan Hari Nasional Cina (RRC) 1 Oktober 1965.

Kembali ke soal kondisi kesehatan Megawati. Tentu doa terbaik untuk Presiden ke 5 RI. Namun jika betul Megawati sakit, bahkan bila hingga wafat secara alamiah, akan mengubah peta politik di kandang banteng.

Faksi-faksi berdasarkan fusi partai tahun 1973 akan muncul kembali. Siapa yang akan menjadi ketua umum pengganti Megawati? Posisi anaknya, Puan Maharani (48 tahun) belum begitu kuat, baik secara nasional maupun di dalam partai.

Berjuta baliho Puan belum mampu mengangkat popularitas dan elektabilitasnya. Termasuk di dalam partainya. Dan sudah barang tentu akan terjadi gonjang ganjing politik nasional yang dahsyat.

Apakah 'petugas partai', Presiden Jokowi akan tergoda untuk 'ambilalih' partai mocong putih? Kita tunggu dinamika politik tingkat tinggi di Tanah Air.

/selamatgintingofficial