Becak dan Kolonel Ramadi Agen Intelijen yang Dibunuh

Foto: MimbarUntan.com

Oleh Selamat Ginting

Era 1970-an merupakan akhir masa kejayaan becak di Jakarta. Sebelum itu, ribuan becak bebas beroperasi di jalan-jalan ibu kota negara.  Gubernur Jakarta, Letjen (Marinir) Ali Sadikin menerbitkan instruksi larangan produksi dan memasukkan becak ke Ibu Kota. Pemerintah mengeluarkan aturan jalur yang dilarang dilewati becak, dan hanya menyisakan di pinggiran Jakarta.

Becak begitu ngetop era itu. Ada beberapa lagu tentang angkutan rakyat tersebut, seperti lagu anak-anak ‘Naik Becak’ karya Saridjah Niung alias Bu Soed, istri dari Raden Bintang Soedibjo. Ada pula lagu ‘Abang Becak’ yang dipopulerkan grup musik Bimbo. “Putar-putar, putar putar kaki mengayuh. Pergi jauh, keringat pun lalu jatuh…”

Ya, keringat Roy Simanjuntak pun jatuh di pengadilan. Ia adalah salah seorang ketua KAPBI (Kesatuan Pengemudi Becak Indonesia).  Roy ditangkap aparat keamanan dalam peristiwa malapetaka 15 Januari 1974 (Malari).  Dalam peristiwa itu, banyak gerombolan non mahasiswa. Ada pula sejumlah preman, dan tukang-tukang becak dari luar ibukota yang sengaja didatangkan.

“Mereka sengaja disusupkan ke dalam gerakan mahasiswa untuk melakukan kerusuhan seperti penjarahan, pengerusakan dan pembakaran gedung-gedung.  Beberapa oknum yang terlibat di dalam kerusuhan itu diduga sengaja diperintah oleh kelompok Letjen Ali Moertopo, asisten pribadi (aspri) Presiden Soeharto,” pengakuan mantan aktivis mahasiswa Malari, Salim Hutadjulu yang diakses di Youtube pada 28 Desember 2012. Salim Hutajulu pada 1974 merupakan aktivis senat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Selain preman dan tukang becak, ada pula Kyai Nur dari pondok pesantren di Banten. Nur mengaku terlibat di dalam kerusuhan Malari 1974. Menurut pengakuan Roy Simanjuntak dan Nur kepada Salim Hutadjulu, mereka diperintah seseorang bernama Ramadi. Salim sempat berada di dalam satu sel penjara bersama Roy dan Nur. Di sel itulah kedua orang tersebut mengakui sebagai anak buah Jenderal Ali Moertopo.

Agen Intelijen

Siapa Ramadi? Ternyata dia bekas kolonel korps hukum , salah satu anggota MPR dari Partai Golkar, sejak 1971. Kolonel Ramadi juga pimpinan Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI). Menurut Salim Hutadjulu, sosok Ramadi dekat dengan dua Aspri presiden yaitu Letjen Ali Moertopo dan Letjen Soedjono Hoemardhani.

 

Berdasarkan keterangan Heru Cahyono dalam buku ‘Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980: Dari Pemilu sampai Malari’ Ramadi berkantor di Jalan Timor 14 Jakarta, di situlah markas GUPPI. Dalam rapat di markas GUPPI itu, Ramadi bukan bicara soal pendidikan Islam, melainkan menyiapkan gerakan huru-hara di Jakarta. Sekaligus menunggangi aksi mahasiswa menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka (halaman 37).

Ramadi pula yang diduga pembuat dokumen yang menuding Jenderal Soemitro hendak menggulingkan Presiden Soeharto melalui aksi mahasiswa, seperti di Thailand.  Dokumen ini dikenal dengan sebutan Dokumen Ramadi. Rapat terakhir juga memutusan, sasaran perusakan adalah mobil-mobil Jepang serta kantor Toyota Astra dan Coca-Cola. 

Gerakan ini akan dibungkus dengan isu ‘bantulah mahasiswa’ untuk menciptakan kesan bahwa kerusuhan dilakukan mahasiswa. Bila berhasil, operasi itu bisa memukul Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro yang dikenal dekat dengan mahasiswa. Sekaligus menghukum para aktivis mahasiswa yang mendesak agar aspri dan opsus dihapuskan. 

Pertemuan rahasia di Jalan Timor itu dihadiri para orang-orang binaan Ali Moertopo  yang berasal dari mantan aktivis Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Antara lain Danu Muhammad Hasan (mantan Panglima DI Jawa Barat) dan Ki Mansyur, bekas Gubernur DI/TII Hadir pula. anak Kartosoewirjo, Dardo Kartosoewirjo.

Rapat memutuskan Ramadi sebagai simpul lapangan kerusuhan. Massa yang dimobilisasi berasal dari kelompok aktivis DI/TII Karawang. Termasuk pengikut GUPPI Banten. Di sana massa akan dikoordinasi Kyai Nur. Di luar massa Islam, tukang becak dan preman yang digalang Roy Simanjuntak di Jakarta juga akan bergerak. Roy mendapat tugas khusus menciptakan kerusuhan di wilayah Senen hingga Harmoni.

Pitut Soeharto, salah seorang kepercayaan Ali Moertopo di Opsus, dalam wawancara dengan Heru Cahyono, tidak menyangkal jika sebagian orang binaan Ali di DI/TII terlibat dalam peristiwa Malari.  Pitut mengaku ditugasi Ali menggarap berbagai kelompok Islam, juga tidak membantah kabar orang binaan Ali kerap berkunjung ke kantor GUPPI beberapa hari sebelum Malari. Pitut juga membenarkan bahwa mobil Ramadi kerap dipinjamkan kepada orang-orang binaan Ali. 

Menurut Heru Cahyono, Ramadi dkk juga diiming-imingi jabatan. Ramadi dijanjikan menjadi menteri dalam negeri. Belakangan dia malah dipenjara tanpa kejelasan kapan akan dibebaskan. Hal itulah yang membuat dia sakit hati dan merasa dikhianati. Dari situlah muncul pengakuan Ramadi bahwa Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani berada ada di balik kerusuhan Malari.

Kemudian pada awal Desember 1974, Ramadi dipindahkan ke rumah sakit. Keluarganya juga dilarang menjenguk. Satu pekan kemudian, Ramadi koma dan meninggal dunia. Ramadi diduga sengaja dibunuh. Soemitro mengatakan, “Ramadi sengaja dibungkam, karena tahu terlalu banyak tahu tentang permainan di belakang layar kasus Malari. “Ini salah satu teori dalam intelijen. Kalau seseorang sudah tahu terlalu banyak, ia harus dilenyapkan”.

CSIS Terlibat Rusuh

Usai mengundurkan diri dari dinas militer, Soemitro mengutip laporan intelijen,  menuturkan, Ali menggerakan massa melalui jaringan Opsus, CSIS, GUPPI dan jaringan intel lepas yang dipimpinnya untuk menyingkirkan dirinya dan Sutopo Juwono sebagai Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Soemitro juga menuding bahwa Komandan Pelaksana Operasi Malari diserahkan kepada anggota Opsus Bambang Trisulo dengan didukung sejumlah mahasiswa UI antara lain Freddy Latumahina, Leonard Tomasoa dan Aulia Rahman. Menurut Soemitro, Bambang menggelontorkan uang Rp. 30juta untuk memuluskan gerakan Malari. Sedangkan Aulia Rahman mengamini Bambang adalah tangan kanan Ali Moertopo (halaman 60 – 61). 

Soemitro juga menyebut pendiri CSIS, Jusuf Wanandi dan adiknya Sofyan Wanandi sering menggelontorkan dana Soedjono Hoemardani kepada GUPPI pada awal 1970-an. “Ada urusan apa Lim Bian Khoen (Sofyan Wanandi) yang bukan muslim mondar-mandir ke kantor GUPPI dengan sedan mewah warna hitamnya?” tulis Soemitro.

Sofyan dan Jusuf Wanandi disebut Soemitro berperan secara konseptual dalam jaringan Ali dan Soedjono. Soemitro menyodorkan bukti keterlibatan Sofyan Wanandi dengan mengutip percakapan Roy Simanjuntak yang mengorganisasi tukang becak pada 15 Januari dengan Sofyan keesokan harinya. Waktu itu Roy ketakutan diburu Polisi Militer. Ketika itu, menurut Soemitro, Sofyan mengatakan, “Kalau ada apa-apa, sebut saja nama Soedjono Hoemardani dan Ali Moertopo.” (halaman 62-63). 

Hariman dan Jenderal Tergusur

Dalam buku ‘Massa Misterius Malari: Rusuh Politik Pertama Dalam Sejarah Orde Baru, terbitan Tempo Publishing 2014, mengungkapkan Hariman Siregar sebagai binaan Ali Moertopo. Begitu pula dalam buku memoir Jenderal Yoga Soegomo. Sebagai Kepala Bakin, Yoga ditugaskan Presiden Soeharto untuk menyelidiki kerusuhan Malari.

Menurut versi Yoga, ucapan-ucapan provokatif dan agitatif  dari Hariman Siregar dan teman-temannya menjelang meletusnya Malari, membuktikan adanya penggarapan yang dilakukan oleh kalangan tertentu dengan memanfaatkan generasi muda sebagai media perjuangan mereka. Salah satu pernyataan Hariman yang mengindikasikan dia sengaja menggiring gerakan mahasiswa untuk menciptakan kondisi yang tepat bagi sebuah kerusuhan massal adalah ucapannya dalam rapat Dewan Mahasiswa se-Jakarta di IKIP Rawamangun.

“Saya mau revolusi lebih dari Muangthai dan Athena. Caranya, kita adu antara Aspri [Asisten Presiden/Ali Moertopo-Soedjono Hoemardani] dan Pangkopkamtib [Jenderal Soemitro] agar Presiden jatuh.” (halaman 249-250).

Hariman menurut Yoga, sangat aktif memprovokasi gerakan-gerakan mahasiswa. Misalnya melakukan pertemuan di Bandung dengan pengurus Dewan Mahasiswa UI, ITB, ITT, IKIP, Unpar, Unpad, Unbraw dan ITS. Hariman juga ke Jogjakarta untuk bertemu dengan ITS, Undip, Unair dan beberapa perguruan tinggi di Jogjakarta (halaman 229-230).

Memang mahasiswa bergerak dengan isu utama anti modal asing, karena dinilai merugikan ekonomi Indonesia. Mereka juga berdemonstrasi dengan isu-isu lain sebagai tuntutan mereka, di antaranya ; “Ganyang korupsi/Stop pemborosan pembangunan”, “Bubarkan Asisten Pribadi dan Turunkan Harga, Jepang merusak Indonesia” (Adi Suryadi Culla, 1999, Patah Tumbuh Hilang Berganti : Sketsa Pegolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1998). Raja Grafindo Persada : Jakarta).

Mengapa mahasiswa menuntut ketiga Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND),  yakni: Kopkamtib, Opsus dan Aspri dibubarkan? Pada awalnya, pembentukkan ketiga lembaga tersebut bertujuan mengawal proses pembangunan pemerintahan di segala bidang demi mencapai stabilitas nasional. Namun pada proses perkembangannya, justru membuat jurang pertikaian di tubuh pemerintahan.  Terjadi pergeseran fungsi dari ketiga kelembagaan tersebut dari tujuan pembentukkannya.

Misalnya, Kopkamtib. Semula dibentuk untuk memulihkan keamanan dan ketertiban akibat Gerakan 30 September 1965 seperti Keputusan Presiden (Keppres)/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar Komando Operasi Tertinggi No. 179/KOTI/1965. Belakangan, berubah kewenangannya menjadi lembaga yang mengawasi pemberitaan, pengamanan proses Pemilihan Umum, diberikan kewenangan menangkap, menginterogasi, menahan dan lain sebagainya.

Begitu juga lembaga Opsus yang dibentuk pada 1963. Semula untuk membangun kontak rahasia dengan pemerintahan Malaysia selama konfrontasi Dwikora.  Belakangan malah sebagai lembaga yang membantu untuk memastikan suara pro-pemerintah pada Pepera Papua tahun 1969, dan Pemilu1971. Termasuk melakukan fusi partai-partai politik, memperkuat Sekber Golkar. Bahkan penggalangan media massa untuk propaganda stabilitas dan pembangunan pemerintahan.  Ikut pula melakukan intervensi dan filtrasi dalam rapat-rapat yang dilakukan partai maupun organisasi politik.

Sedangkan lembaga aspri presiden, pada masa awal kepemimpinan Orde Baru sebagai tumpuan utama presiden dalam sebuah proses pembuatan keputusan. Soeharto lebih percaya kepada Aspri-nya daripada terhadap kabinetnya. Hak ini menimbulkan ketidaksenangan di jajaran kabinet pemerintahan. Akinatnya terjadi persaingan tidak sehat untuk pengaruh.

Persaingan paling terlihat, apalagi jika bukan rivalitas antara Soemitro dengan Ali Moertopo. Usai Malari, sejumlah jenderal menjadi korban. Antara lain Jenderal Soemitro lengser dari jabatan wakil pangab dan pangkopkamtib, Letjen Sutopo Juwono dicopotdari jabatan sebagai Kepala Bakin, dan Letjen Sayiman Suryohadiprojo digeser dari jabatan Wakil KSAD.

/selamatgintingofficial.com