Cawapres Muda Pilihan Anies Sinyal Untuk AHY dan Yenny Wahid

Photo: manado.tribunnews.com

Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan memberikan sinyal akan memilih bakal calon wakil presiden (bacawapres) berusia muda dan berjiwa muda. Figur tersebut mengarah kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Yenny Wahid alias Zannuba Ariffah Chafsoh.  

Tafsir isyarat tersebut bisa mengarah kepada AHY (44 tahun) dan Yenny Wahid (48 tahun).

Sebelumnya dalam acara hari ulang tahun ke 12 Garda Pemuda Nasional Demokrat (Nasdem), Anies Basewdan yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan, menjawab pertanyaan wartawan dengan balik bertanya. “Batas umurnya cawapres itu berapa ya? Pokoknya begini, yang penting semangatnya muda,” kata Anies di Jakarta, Jumat (14/7).

Batas Usia

Pertanyaan Anies kepada wartawan tersebut, mengindikasikan akan memilih pasangan bakal cawapres berusia muda. Dari kata batas umur, sudah jelas yang diinginkan Anies tidak jauh dari syarat usia minimal cawapres.  Syarat usia capres dan cawapres Pemilu 2024, minimal 40 tahun. Hal ini berdasarkan UU Pemilu tahun 2017.

Memang ada uji materi yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia ke Mahkamah Konstitusi agar syarat menjadi capres dan cawapres diturunkan menjadi paling rendah 35 tahun. Anies diusung menjadi bakal capres 2024 oleh tiga partai di parlemen, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Interaksi Simbolik

Berdasarkan teori interaksi simbolik, manusia menjadi makhluk hidup paling misterius di dunia. Dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Ia serupa dengan lautan, dalam dan misterius. 

Dalam teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut dapat menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya.

Dikemukakan, interaksi simbolik terdiri dari tiga konsep penting, yakni: pikiran, diri, dan masyarakat. Kata muda yang dikemukakan Anies Baswedan bisa berarti simbol dari usia muda dan bisa juga berpikiran muda. Pikiran merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol yang memiliki kesamaan makna sosial.

Sedangkan pengertian diri dalam interaksi simbolik, merupakan kemampuan untuk merefleksikan diri dari setiap individu melalui penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Maka wajar jika ada analisis Anies akan memilih bakal cawapresnya berusia muda atau berpikiran muda.

Perilaku yang Dipilih

Selanjutnya mengenai sudut pandang masyarakat dari konsep penting interaksi simbolik masyarakat, merupakan jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, serta dikonstruksikan oleh setiap individu di tengah masyarakat. Setiap individu terlibat aktif dalam perilaku yang dipilih. 

Mari kita lihat, siapa yang paling dominan terlibat aktif bertemu dengan Anies Baswedan dalam jejaring hubungan sosial dalam perilaku yang dipilih pada waktu terakhir ini? Jawabannya adalah AHY dan Yenny Wahid.

AHY turut mengantarkan dan menjemput Anies Baswedan berangkat dan pulang dari ibadah haji di Bandara Sukarno-Hatta. Pertemuan itu sebuah kode tinggi untuk bisa dipahami publik secara komunikasi politik.

Begitu juga dengan Yenny Wahid yang diusulkan Partai Nasdem, akan saling melengkapi sebagai orang muda yang akan menjadi pendamping Anies. Belum lagi baru-baru ini, Yenny juga menyiarkan fotonya bersama Anies Baswedan.

Interpretatif

Dari interaksi simbolik itu memiliki asumsi penting, seperti manusia akan memperlakukan orang lain berdasarkan makna yang diberikan. Sedangkan makna diciptakan dalam interaksi antar-manusia. Kemudian makna dimodifikasi melalui proses interpretatif.

Jadi, individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. Manusia dipengaruhi oleh budaya dan sosial. Struktur sosial diciptakan melalui interaksi sosial. 

Seperti diketahui, ada lima bakal kriteria cawapres ideal versi Anies Baswedan. Pertama; punya kontribusi di dalam kemenangan. Kedua; membantu menyolidkan koalisi. Ketiga; bisa membuat kerja sama di pemerintahaan lebih efektif.  Keempat; memiliki visi yang sama, sehingga dapat bekerja sama dengan arah dan agenda yang sama. Kelima; berpotensi menjadi dwi tunggal, punya chemistry yang baik.

/sgo

Retorika Politik Surya Paloh Ditujukan Kepada Presiden Jokowi

Photo: tangerangnet.com

Pidato politik Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh, sarat dengan pesan politik dan retorika politik yang ditujukan langsung secara persuasif kepada Presiden Joko Widodo.

Surya Paloh konsisten menggunakan makna dasar restorasi dengan diksi denotatif (kata yang sebenarnya) untuk memperjuangkan perubahan. Pidato politik itu secara persuasif ditujukan kepada Presiden Jokowi. 

Surya Paloh menyampaikan pidato politik dalam acara Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Ahad (16/7). Di hadapan bakal calon presiden Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, serta kader Partai Nasdem yang memenuhi Stadion GBK, Surya Paloh tegas mengkritik Presiden Jokowi. 

Kecewa

Dalam pidato politiknya Surya Paloh secara terang-terangan menyampaikan kekecewaan-nya, karena kondisi yang diharapkan saat ini tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan para pendiri bangsa.

Ungkapan frasa sayang seribu sayang, tidak sesuai harapan. Hal itu diucapkannya dua kali dan mendapatkan sambutan tepuk tangan dari peserta apel siaga perubahan.

Awalnya, Surya Paloh mengungkapkan revolusi mental yang digagas Jokowi sejalan dengan nilai Partai Nasdem. Sehingga partai besutan Surya Paloh itu mendukung dengan totalitas sepenuh tenaga menjadikan Jokowi sebagai Presiden pada 2014 lalu.

Dikemukakan, di akhir pidato Surya Paloh mengakui telah terjadi kesalahpahaman antara Nasdem dan pemerintah (Presiden Jokowi) yang didukungnya. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengatakan, "Kita terjepit, tapi apakah kita menyerah, kita menyerah, kita menyerah? 

Surya Paloh tegas menjawab tidak akan menyerah. Itulah pesan politik dari retorika politik Surya Paloh dalam pidato persuatif yang ditujukan langsung kepada Presiden Jokowi.

Teknik Berpidato

Retorika berpidato, salah satu tradisi dalam ilmu komunikasi. Tidak mudah untuk menguasai seni berbicara politik, karena perlu bakat alami (talenta) maupun melalui ketrampilan teknis.

Surya Paloh sudah belajar teknik berpidato yang baik sejak masa SMA. Ia berlatih berpidato berulang-ulang di depan cermin. Ia mampu berbicara lancar dengan pikiran yang jelas dan memiliki ingatan yang kuat untuk disampaikan secara singkat, jelas, padat dan mengesankan.

Ginting mengakui Surya Paloh salah satu elite bangsa yang memiliki kemampuan berpidato politik terbaik saat ini di Indonesia. Antara lain karena memiliki ingatan yang kuat terhadap sejarah, punya daya kreasi dan fantasi tinggi, serta teknik mengungkapkan fakta dan penilaian dengan tepat.

Bang Surya Paloh seperti Che Guevara muda yang berapi-api dengan tampilan topi baret militer, kumis, janggut dan brewok.  Ia bisa mencari padanan kata dan nada bicara yang sesuai di tengah gemuruh ribuan massa. Dia tahu waktu, ruang, dan situasi yang tepat. Termasuk kepada siapa pesan yang disampaikan dalam pidatonya.

Beretorika, harus dapat dipertanggung-jawabkan secara emosional. Sebab tujuan retorika politik itu sesungguhnya membuktikan maksud pembicaraan dan membuktikannya di depan publik.

Pidato Surya paloh masuk dalam kategori pidato persuasif dan bukan pidato informatif maupun pidato rekreatif. Pidato persuasif bertujuan memengaruhi khalayak dengan membujuk agar mengubah pilihan atau sikapnya.

Sehingga pidato politik Surya Paloh bertujuan agar publik mempercayai ucapannya dengan antusias, dan melakukan sesuatu sesuai dengan harapannya.

/sgo

Nasdem Sebaiknya Keluar dari Kabinet

 

Photo: tempo.co (TEMPO / Hilman Fathurrahman W)

Press Release 

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebaiknya tidak lagi berada di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Jika menteri-menteri dari Nasdem direshuffle dari kabinet, justru sebuah kemajuan bagi demokrasi di Indonesia.

Keberadaan Nasdem akan menambah kekuatan oposisi menjadi sekitar 25 persen, sekaligus sebagai pengimbang kekuatan politik.

Menanggapi rumors akan terjadinya reshuffle kabinet pada Januari 2023 ini. Hal itu setelah beberapa bulan lalu, Partai Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam radar bakal calon presiden 2024 mendatang. Anies dianggap mewakili kubu oposisi.

Jika pemerintahan berjalan tanpa oposisi, dan tanpa kontrol sosial yang efektif dari media massa, artinya pemerintahan  dicurigai dekat dengan oligarki dan menuju pemerintahan otoriter.

Keberadaan oposisi justru keniscayaan bagi demokrasi. Oposisi itu bukan barang haram, justru halal bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, hanya menyisakan dua partai politik yang berhasil menduduki kursi di parlemen, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Jumlah perolehan suara gabungan kedua partai oposisi itu pada Pemilu 2019 lalu, hanya berkisar 17,5 persen. Kini dengan posisi Partai Nasdem sebagai oposisi kekuatan pengimbang pemerintah menjadi sekitar 25 persen.

Dikemukakan, dalam konteks politik, maka kekuatan politik partai oposisi  menyebabkan pemerintahan bisa berjalan lebih demokratis dan efektif. Hal ini karena pemerintah akan dipaksa menjalankan kebijakan politik yang jauh lebih demokratis.

Salah satu kuncinya adalah komunikasi politik untuk membuka ruang dialog dan menghindari kecurigaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Diharapkan jelang pelaksanaan pemilu 2024, keberadaan oposisi jangan dilakukan dengan kebijakan asal beda dengan pemerintah. Jika itu yang dilakukan, namanya oposisi 'sontoloyo'.

Sebab, oposisi bukanlah sekadar sikap anti-pemerintah. Oposisi justru harus dimaknai sebagai eksistensi politik yang memberikan alternatif pilihan bagi kebijakan pemerintahan.

Kalau ide, usulan, dan jalan keluar dari oposisi justru lebih bagus daripada yang dibuat pemerintah, maka jangan malu, ikuti saja saran dari kekuatan oposisi. Saran dari oposisi bukan barang haram dalam politik.

Di era reformasi saat ini, merupakan kesempatan untuk memperbaiki iklim demokrasi dari kegagalan membangun demokrasi di era Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto yang mengharamkan kelompok atau partai oposisi.

Di era Presiden Sukarno, oposisi dicap sebagai kontra revolusi dan antek-antek neokolonialisme. Di era Soeharto, oposisi dimaknai sebagai anti-Pancasila dan kelompok ekstrem. Inilah kekeliruan yang harus kita perbaiki di era reformasi.

/sgo