Prabowo dan Airlangga Berpotensi Kuat Menjadi Pasangan Pilpres Koalisi Besar

Photo: republika.co.id

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto berpotensi paling kuat menjadi pasangan bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (wapres) jika terbentuk koalisi besar untuk maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Secara realitas politik, koalisi besar hanya akan terwujud jika pasangan capres dan cawapresnya adalah Prabowo dengan Airlangga. Keduanya merupakan representasi dua partai besar hasil pemilu 2019 lalu, sekaligus pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

Kedua ketua umum partai tersebut sangat wajar jika dipasangkan berdasarkan perolehan hasil pemilihan umum (pemilu) 2019 lalu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di puncak dengan perolehan suara 19,33 persen.

Disusul Gerinda meraih 12,57 persen suara dan Golkar di posisi ketiga mendapatkan 12,31 persen. Sementara posisi keempat dan kelima diduduki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendapatkan 9,69 persen suara dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang meraih 9,05 persen suara.

Yang paling memungkinkan untuk bisa maju dalam pilpres, hanya dua komponen realitas politik. Pertama, partai politik yang perolehan suaranya besar. Mereka punya mesin politik yang bisa diandalkan untuk menggerakkan roda partai hingga ke basis konstituen di tingkat kecamatan. Biasanya diwakili ketua umum partai politik. Kedua, tokoh popular yang memiliki elektabilitas (keterpilihan) tinggi. Mereka bisa mendulang suara dari pemilih, khususnya swing voters (pemilih rasional).

Jika mengacu kepada tiga tokoh popular yang elektabilitasnya tinggi, ada pada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan (non-partai). Jadi wajar jika mereka menjadi bakal capres dalam koalisi. PDIP sudah diwakili Ganjar. Selanjutnya Koalisi Perubahan dan Persatuan mengajukan nama Anies yang tidak berpartai. Sehingga wajar apabila Prabowo maju sebagai bakal capres dengan koalisinya.

Selanjutnya, untuk bisa menjadi bakal cawapres, kembali mengacu kepada dua komponen realitas politik, yakni partai yang memiliki perolehan suara besar dan tokoh popular yang memiliki elektabilitas tinggi. Jadi, koalisi besar hanya akan terwujud, apabila Prabowo dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Golkar yang memiliki perolehan suara besar dibandingkan partai-partai lainnya.

Gerindra dan Golkar tentu saja lebih besar perolehan suaranya daripada PKB maupun PAN. Lagi pula PAN hanya memperoleh 6,84 persen suara. Maka KKIR yang terdiri dari Gerindra dan PKB akan diwakili Prabowo. Sedangkan KIB terdiri dari Golkar dan PAN akan diwaliki Airlangga sebagai ketua umum Golkar.  

Sementara tokoh popular yang memiliki elektabilitas tinggi dari sejumlah survey untuk menjadi bakal cawapres, antara lain: Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Khofifah Indar Parawansa. Mereka inilah yang merasa punya kesempatan mendapatkan tiket politik untuk menjadi bakal cawapres selain ketua umum partai politik.

Namun, Ridwan Kamil maupun Khofifah lebih didorong untuk kembali maju dalam pemilihan gubernur di Jawa Barat dan Jawa Timur pada Pemilu 2024 mendatang. Sehingga persaingan untuk bisa menjadi bakal cawapres ada pada tiga nama, yakni Erick Thohir, Sandiaga Uno.

Apabila Koalisi Besar tidak terwujud, maka Golkar dan PAN bisa saja membuat poros koalisi baru dengan komposisi Airlangga mewakili Golkar sebagai bakal capres dan Zulkifli Hasan atau Erick Thohir mewakili PAN sebagai bakal cawapres.

/sgo

Doni Monardo, Airlangga & Dilema Komunikasi Covid-19

Berfoto dengan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo di Graha BNPB.
Foto diambil sebelum pandemi Covid-19 melanda Jakarta dan Indonesia.
Foto: Dokumen Pribadi

Artikel ini tayang di Republika Online pada 23 Januari 2021.

Lekas pulih, Jenderal. Negara masih membutuhkan kiprahmu yang tak kenal menyerah. Salam tangguh.

Sabtu (23/1) pagi ini, saya terkejut ketika mendapatkan informasi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengumumkan dirinya positif tertular virus corona. Hal ini terjadi di tengah padatnya aktivitas Doni dalam sepekan terakhir. Memimpin penanggulangan bencana gempa bumi Sulawesi Barat dan banjir Kalimantan Selatan.

“Dari hasil tes PCR tadi malam, pagi ini mendapatkan hasil positif Covid-19 dengan CT Value 25. Saya sama sekali tidak merasakan gejala apapun dan pagi ini tetap beraktivitas normal dengan olahraga ringan berjalan kaki 8 kilometer,” tutur Doni dalam siaran pers Sabtu (23/12).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) tersebut, kini tengah melakukan isolasi mandiri sambil terus memantau perkembangan penanganan Covid-19 dan penanganan bencana di berbagai daerah.

Doni mengaku selama ini begitu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan. “Covid-19 ini begitu dekat di sekitar kita. Selama ini saya berusaha sekuat tenaga patuh dan disiplin menjalan protokol kesehatan dan tetap bisa tertular. Dengan kejadian ini saya meminta masyarakat agar jangan kendor dalam memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,” tuturnya.

Doni termasuk pejabat publik yang aktivitasnya luar biasa tiada henti. Saat pandemi menerjang Indonesia, selama lima bulan, ia tidak pulang ke rumahnya. Tidur di kantor. Setelah itu, ia tetap tidur di kantor selama lima hari. Dua hari di rumahnya. Itu pun dengan cacatan jika tidak dinas ke luar kota.

Sungguh, saya tidak berani untuk mengikuti perjalanan dinasnya yang luar biasa sibuk, keliling Indonesia. Saya mengukur diri saat pandemi, tidak bersedia, karena kondisi kesehatan yang tidak terlalu fit.

Pada Rabu (20/1) lalu, saya mengirimkan pesan kepada Doni Monardo via WA. Hal ini terkait dengan kontroversi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang akhirnya mengaku pada Desember 2020 lalu positif Covid-19.

Kepada Doni Monardo saya kirimkan pesan:

Saya menyesalkan sikap Airlangga Hartarto yang menyembunyikan statusnya, padahal dia pejabat publik. Bahkan sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Secara ilmu komunikasi, Covid 19 sesungguhnya mengajarkan kita untuk mampu mengatasi dilema komunikasi agar kita menjadi pelindung satu sama lain. Ya, dilema apalagi bagi pejabat publik. Mengaku positif khawatir dibully, tidak mengaku mendidik masyarakat tidak jujur menghadapi pandemi Covid-19.

Keterbukaan informasi merupakan kunci dalam dilema komunikasi saat menghadapi pandemi Covid 19. Terutama pejabat publik. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua agar bijak dalam dilema menghadapi Covid-19.

Dengan menggunakan pendekatan forensik komunikasi, seperti kata Prof Ibnu Hamad, kita dapat menelisik dilema komunikasi yang dihadapi para pengambil kebijakan terkait pandemi Covid-19.

Doni setuju dan sependapat. Kemudian mengucapkan terima kasih atas masukannya.

Jadi, siapa pun harus terbuka ketika dinyatakan positif Covid-19. Ini bukan aib, namun agar bisa ditelusuri siapa saja yang kontak dengan korban terpapar untuk segera mendapatkan penanganan lanjutan.

Lekas pulih, Jenderal. Negara masih membutuhkan kiprahmu yang tak kenal menyerah. Salam tangguh.

/selamatgintingofficial