Anak Berland, Angka Tujuh untuk Panglima Andika

Pelantikan KSAD. Pengambilan sumpah jabatan KSAD Andika Perkasa
Foto: Republika.co.id/Wihdan

Dalam beberapa hari ini di sejumlah grup WA, beredar foto dan identitas calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (56 tahun, 10 bulan). Foto serta identitasnya saat masih menjadi taruna dengan pangkat Sermatutar (Sersan Mayor Satu Taruna). Termasuk nama ayahandanya yakni FX Soenarto dengan pekerjaan ABRI. Alamat Jalan Kesatrian 1 Jatinegara, Jakarta Timur. 

Jalan Kesatrian merupakan nama jalan di Kawasan Berland. Berland berasal dari dua kata yakni bear dan land. Bear artinya beruang, dan land artinya tanah. Penjajah Belanda memberi nama pasukan khususnya (tentaranya) di Indonesia dengan nama Bearland. 

Pasukan khusus ini diasramakan di Matraman, Jatinegara. Saat itu nama kompleks untuk pasukan Belanda itu adalah Bearland. Karena masyarakat susah menyebut ejaan Bearland, maka hanya menyebut berland. Hingga  kini masyarakat menyebutnya Berland. 

Begitu Indonesia merdeka, asrama khusus tentara Belanda ini diambil alih oleh TNI. Asrama Belanda ini ditempati pasukan Zeni TNI Angkatan Darat. Sampai saat ini, masih ada rumah-rumah panjang dan besar di Berland. Tentu saja dulunya ditempati TNI.

Simak video "JOKOWI PILIH PANGLIMA TNI NON MUSLIM JUGA?"

Taruna Zeni 

Dari data pada buku Akademi Militer tersebut, jelas bahwa ayahanda Andika Perkasa merupakan anggota TNI. Memang tidak disebutkan identitas lengkap mengenai ayahandanya. Dari penelusuran penulis, ayahanda Andika Perkasa merupakan perwira lulusan Akademi Militer (Akmil) 1957 di Bandung. Dahulu masih disebut Akademi Zeni Angkatan Darat (Akziad) lulusan angkatan kedua. 

Akziad mengisi kekosongan Akmil Yogyakarta yang hanya meluluskan dua angkatan. Kemudian ditutup pada 1950. Angkatan ketiga Akmil Yogyakarta, kemudian dikirim ke Akmil Breda, Belanda dan lulus tahun 1954-1955.

Jadi dalam sejarah militer Indonesia, lulusan Akziad pun dimasukkan ke dalam rumpun lulusan Akmil khusus Korps Zeni. Saat itu tidak banyak taruna yang bisa diterima di Akziad pada 1953. Hanya 35 orang dari seluruh Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi taruna, termasuk FX Soenarto.  

Salah satu persyaratannya, selain fisiknya standar taruna, juga harus memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi atau dikenal dalam bahasa Inggris: intelligence quotient (IQ). Fisik Korps Infanteri, otak Korps Zeni. 

Karena itu pula pimpinan Angkatan Darat sering menugaskan mereka dalam posisi sebagai prajurit Infanteri, baik saat menghadapi DI/TII di Jawa Barat, PRRI/Permesta di Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Terutama saat menjadi taruna dalam praktik pertempuran.

Bahkan dari 35 taruna yang diterima pada 1953 tersebut, hanya 17 orang yang berhasil lulus pada 1957 alias empat tahun pendidikan, termasuk Kolonel (Zeni) FX Soenarto. Sisanya 18 orang bersama dua orang lainnya yang seharusnya lulus tahun 1956, harus mengulang dan menjadi lulusan 1958. 

Sedangkan lulusan 1959, antara lain Jenderal Try Sutrisno, yang berhasil menjadi KSAD, Panglima ABRI, dan puncaknya Wakil Presiden. Sedangkan lulusan 1960, antara lain Letjen Sudibyo, terakhir menjadi Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negaara (Bakin), kini disebut Bada Intelijen Negara (BIN). Lulusan 1961, antara lain Kapten (Anumerta) Pierre A Tendean.  Lulusan 1962, antara lain Letjen Arie Sudewo, mantan Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA). 

Jadi, ayahanda dari Andika Perkasa merupakan abang kelas dari Try Sutrisno. Karena itu tidak perlu heran jika Andika Perkasa memanggil mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dengan sebutan Oom, Bahasa Belanda yang artinya saudara atau adik dari ayah. 

Memang sangat berat untuk bisa menjadi taruna Akziad. Misalnya yang diterima pada 1952 hanya 29 taruna. Saat itu disebut kadet SPGIAD (Sekolah Perwira Genie Angkatan Darat (SPGIAD). Dari 29 taruna, hanya 12 yang berhasil lulus pada 1956. Sisanya 15 kadet keluar sebelum tamat. Kemudian dua orang mengundurkan diri sebelum menjalankan pendidikan.

Perwira Hebat dan Angka 7 

Kolonel FX Soenarto ayahanda Andika Perkasa merupakan perwira hebat yang mampu lulus tepat waktu, bersama 16 taruna lainnya. Pendidikan Akziad menghasilkan perwira berkualifikasi insinyur (sarjana teknik) militer, dengan dosen-dosen teknik berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Sehingga lulusan akademi ini kualitas ilmu tekniknya setara dengan lulusan insinyur teknik sipil dari ITB.

Maka, tak usah heran. Darah militer serta teknik sipil mengalir dalam diri Andika Perkasa. Andika Perkasa pun mengikuti jejak ayahnya melanjutkan pendidikan di Akmil Magelang dan lulus tahun 1987. Seperti tertulis di atas, ayahnya lulusan Akmil 1957 dari Korps Zeni. 

Sedangkan ayah mertua Andika Perkasa, yakni Jenderal (Purn) Hendropriyono, lulusan Akmil 1967 dari Korps Infanteri. Hendro dari pasukan komando jabatan terakhirnya adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) semasa Presiden Megawati Soekarnoputri. 

Angka tujuh (7) menjadi spesial bagi Andika. Baik dirinya, ayah mertua  serta ayah kandungnya juga sama-sama lulusan Akmil dengan angka dibelakangnya sama-sama tujuh (7).  Andika Perkasa lahir di Bandung 21 Desember 1964 merupakan anak keempat dari pasangan FX Soenarto dengan Udiati. 

Ayahnya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Sedangkan Ibundanya, Udiati berasal dari Blitar, Jawa Timur.  Ayahnya wafat pada 1997 dan ibunya wafat pada 2007. Jadi angka 7 (tujuh) juga punya kenangan menyedihkan bagi Andika Perkasa. Ia kerap menitikkan air mata sambil berdoa dengan tangan terbuka bagi kedua orangtuanya saat berziarah di Taman Pemakaman Umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Kendati berasal dari pasukan komando, putra keempat dari delapan bersaudara itu, dikenal humanis. Dalam beberapa diskusi dengan jenderal bintang empat itu, penulis menyimpulkan ia seorang intelektual yang bisa menerima perbedaan pendapat. Mau mendengarkan pendapat yang berbeda dengan dirinya. 

Salah satu pesan yang sering diingatkannya kepada para prajuritnya adalah sayangi keluarga dan sempatkan waktu untuk mengurus keluarga.   

Kolonel Bersahaja

Ayahnya dikenal sebagai kolonel yang bersahaja. Tidak memiliki mobil pribadi, kecuali mobil dinas saat masih aktif menjadi perwira TNI. Kesederhanaan keluarganya menerpa Andika Perkasa menjadi remaja mandiri hingga memilih melanjutkan cita-cita ayahnya menjadi serdadu.   

Andika menikah secara Islam dengan anak pertama dari Hendropriyono, yakni Diah Erwiany (Hetty).  Pasangan tersebut dikarunia seorang anak bernama Alexander Akbar Wiratama Perkasa Hendropriyono. Lebih dikenal sebagai dokter Alex Perkasa. Foto Andika Perkasa menggunakan pakaian koko menyambut kelahiran cucunya, beredar di sejumlah media. 

Cucu pertama KSAD Andika Perkasa dan istrinya, Diah Erwiany (Hetty Hendropriyono) diberi nama Arthur Ibrahim Perkasa-Hendropriyono. Sang cucu merupakan buah pernikahan dari putra Andika Perkasa, Alexander Akbar Wiratama Perkasa-Hendropriyono dengan Alvina. Alvina merupakan putri dari mantan Inspektur Jenderal Mabes TNI, yakni Letjen TNI (Purn) Muhammad Setyo Sularso, lulusan Akmil 1982 dari Korps Infanteri. 

Arthur mengingatkan pada seorang jenderal besar Korps Zeni Amerika Serikat, panglima perang yang terkenal di Asia Pasifik. Pernah memiliki markas di Papua serta Morotai, Maluku. Dia adalah Jenderal Besar Douglas McArthur. 

Gultor jadi Panglima

Selama menjadi KSAD, Andika banyak melakukan pembangunan Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad). Ia pun memilih Komandan Detasemen Mabesad berasal dari Korps Zeni yang memahami pembangunan atau teknik konstruksi.

Namun Andika bukan berasal dari Korps Zeni. Hasil psikotesnya ia menjadi perwira Korps Infanteri. Bahkan Andika menjadi pasukan komando dengan spesialisasi antiteror. Ia mengawali kariernya sebagai perwira pertama Infanteri korps baret merah (Kopassus). Dimulai di Grup 2 /Para Komando dan Satuan-81 /Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus selama 12 tahun.

Setelah itu ditugaskan di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Mabesad. Kembali bertugas lagi di Kopassus sebagai Komandan Batalyon 32/Apta Sandhi Prayuda Utama, Grup 3/Sandhi Yudha.   

Kepintaran yang diturunkan Ayahnya dibuktikan dengan mengenyam pendidikan tinggi Strata-1 (Sarjana Ekonomi) di dalam negeri dan meraih tiga gelar akademik Strata-2 (M.A., M.Sc., M.Phil) serta satu gelar akademik Strata-3 (Ph.D/doktor) dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. 

Sempat terseok-seok pada saat berpangkat Letnan Kolonel selama sembilan tahun. Padahal Andika menjadi lulusan terbaik Pendidikan Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat (Seskoad) 1999-2000. 

Akhirnya Andika menjadi Kolonel pada 2010 dengan jabatan sebagai sekretaris pribadi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Johanes Suryo Prabowo, lulusan terbaik Akmil 1976 dari Korps Zeni. Kemudian Andika menjadi Komandan Resimen Induk Infanteri Kodam Jaya pada 2011. Setelah itu promosi menjadi Komandan Resor Militer (Danrem) 023/Kawal Samudera, Kodam I/Bukit Barisan (2012).

Pada saat Jenderal Budiman (lulusan terbaik Akmil 1978 dari Korps Zeni) menjadi KSAD, Andika mendapatkan promosi sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Di sinilah ia mendapatkan jabatan jenderal bintang satu (November 2013).

Dalam kurun waktu satu tahun kurang satu bulan, ia pun mendapatkan promosi menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) mendampingi Presiden Jokowi yang baru dilantik sebagai presiden hasil pemilu 2014. Disinilah terjadi relasi kuasa antara Presiden Jokowi dengan Jenderal Andika Perkasa. 

Dua tahun kemudian, Andika Perkasa dipromosikan menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura (2016). Selanjutnya promosi menjadi Letjen saat menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad) (2018). 

Bintangnya semakin terang ketika ia menduduki posisi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) (2018). Sampai akhirnya menjadi orang nomor satu di Mabesad, sebagai KSAD.

Terakhir, setelah selama 2,5 tahun menjadi KSAD, sampai juga Jenderal Andika Perkasa menjadi puncuk pimpinan TNI. Tidak sia-sia ayah kandung almarhum Kolonel Soenarto dan ayah mertua Jenderal Hendropriyono mendidik dan mengawal generasi penerusnya hingga berhasil melampaui capaian kedua orangtuanya menjadi Panglima TNI. Selamat bertugas, Jenderal.

/selamatgintingofficial

Hapus Fit & Proper Test DPR Terhadap Calon Panglima TNI

Foto: Republika.co.id

JAKARTA: Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, mengatakan, proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh DPR terhadap calon Panglima TNI, sebaiknya dihapuskan saja.  

“Uji kepatutan dan kelayakan nyatanya lebih sebagai gimmick (upaya mencari perhatian) politik yang menampilkan kegenitan anggota parlemen dalam proses penentuan calon Panglima TNI,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Ia menanggapi rencana fit and propers test DPR terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Seperti diketahui surat presiden kepada DPR dalam penentuan calon panglima TNI sudah disampaikan pada Rabu (3/11/2021). DPR akan segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan.  

Menurut Selamat Ginting, penentuan siapa yang menjadi panglima TNI merupakan hak prerogratif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sesuai konstitusi. Jadi sebaiknya tidak lagi direcoki oleh DPR. Sistem politik Indonesia menganut sistem presidensil bukan sistem parlemen. 

Dengan demikian, lanjutnya, UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pasal 13 ayat 2, mesti diubah.  Pasal dan ayat ini seperti ritual politik dalam pergantian Panglima TNI. Ayat (2) berbunyi: "Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR". 

Terhadap ayat (2) penjelasannya: "Yang dimaksud dengan persetujuan DPR, adalah pendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian, berdasarkan rekam jejak".

Simak video "Fit & Proper Test Calon Panglima TNI"

Namun, ujar Ginting, antara kehendak pada penjelasan dengan prakteknya, tidak sejalan. DPR justru tidak menjalankan apa yang tertuang  dalam penjelasan ayat (2) tersebut. DPR justru berpotensi melampaui dan menyimpang dari semangat dan substansi penjelasan ayat (2) tersebut.

“Itulah yang saya bilang, fit and proper test seperti gimmick politik saja.  Kegenitan parlemen di depan layar televisi, namun dengan mutu pertanyaan-pertanyaan yang tidak substansial. Bahkan kadang tidak bermutu, karena tidak memahami organisasi militer,” ujar kandidat doktor ilmu politik itu.

Selamat Ginting memberikan contoh ketika fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto pada 2006. Uji kepatutan dan kelayakannya sampai memakan waktu 13 jam.

“Mungkin inilah uji kepatutan dan kelayakan terlama di dunia. Bisa didaftarkan dalam buku rekor dunia. Menjadi panggung DPR untuk ‘ngerjai’ orang yang bukan pilihan partainya,” papar wartawan senior ini.

Jadi, kata dia, uji kepatutan dan kelayakan di DPR justru bisa menggiring TNI kembali dirayu masuk dalam ranah politik praktis. Akibatnya bisa menimbulkan birahi politik bagi personel TNI untuk melakukan politik praktis dengan melobi partai-partai politik di parlemen.

Kondisi tersebut, kata Selamat Ginting, akan mengembalikan TNI kembali ke titik nadir, seperti sebelum terjadinya reformasi 1998-1999. Sebab politikus sipil berpotensi menarik kembali para calon panglima TNI memasuki dunia politik. Di situlah akan terjadi politik dagang sapi untuk mendapatkan keuntungan.

“Nanti kalau kamu terpilih jadi panglima TNI, saya titip program ini, orang itu, serta  kepentingan-kepentingan politik lainnya. Kira-kira begitu pesan-pesan titipannya. Apalagi, calon panglima TNI juga manusia biasa yang bisa tergoda rayuan politik,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. 

Atas dasar itulah, ia mengusulkan agar UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI terutama ayat yang menghadirkan peran DPR dihapuskan. Jadi cukup bunyi pasal 13 ayat (2) Presiden mengangkat/memberhentikan Panglima TNI. Tidak perlu lagi ada embel-embel: meminta persetujuan DPR. 

Mengapa perlu diakhiri? Menurut Selamat Ginting, setidaknya ada tiga alasan penting. Pertama, mekanisme fit and proper test terhadap calon Panglima TNI, sesungguhnya tidak ada landasan hukum/aturan yang jelas. 

Kedua, mekanisme yang dipaksakan itu justru bertolak belakang dengan semangat dan substansi penjelasan pasal 13, ayat (2) UU No. 34/2004.  Ketiga, tes tersebut kurang substantif. Hanya basa-basi politik saja.

Dari ketiga alasan itu, menurut Ginting, memiliki risiko bagi organisasi TNI. Risikonya, dapat membelah jalur komando serta loyalitas tegak lurus TNI kepada Presiden sebagai kepala negara. Dengan memaksa tes di DPR, bisa terjadi loylitas ganda kepada parlemen.

“Jadi setop, dan sudahi saja uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI di DPR. Seseorang yang sudah bintang empat, memang layak dicalonkan menjdi pimpinan TNI. Itu saja patokannya. Jangan lagi anggota DPR yang tidak mengerti apa-apa, tapi sok tahu menguji permasalahan yang dia juga tidak paham,” pungkas Ginting yang malang melintang dalam liputan masalah pertahanan keamanan negara.

/selamatgintingofficial

Supres yang Bukan ‘Surprise’

Foto: Republika.co.id

Tanggapan Selamat Ginting, pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta mengenai surat presiden (surpres) yang mengusulkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI.

Dramaturgi Panglima TNI (Bagian 2)

Foto: JPNN.com

"Operasi ‘memenggal’ GN dilakukan dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Melalui upaya diam-diam, utusan istana mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR mengirimkan nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menggantikan GN pada Desember 2017. Sebuah kejutan politik di akhir tahun 2017."

Kali ini Presiden Jokowi kesulitan menentukan siapa pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI. Sesungguhnya jika Jokowi  mau, pada Desember 2020 lalu, bisa saja ia mengganti Hadi.

Mengingat pada Desember 2020 itu, Hadi sudah tiga tahun  menjadi Panglima TNI. Namun ternyata Hadi terus melanjutkan kariernya hingga empat tahun kurang satu bulan.  Padahal rata-rata masa jabatan Panglima TNI di era reformasi pada kisaran 2-3 tahun.

Bagaimana sesungguhnya pola Jokowi memilih Panglima TNI? Mari kita telusuri alurnya sejak periode pertama pemerintahannya.

Memang selama Jokowi menjadi presiden, baru dua kali ia memilih panglima TNI. Pertama kali ia memilih Jenderal Gatot Nurmantyo (GN) menggantikan Jenderal Moeldoko. Moeldoko merupakan panglima TNI pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menjadi panglima peralihan pemerintahan SBY ke Jokowi.

Dimulai pada 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Sehingga Moeldoko yang ikut pemerintahan SBY selama satu tahun dua bulan, lanjut ‘mencicipi’ awal pemerintahan Jokowi selama kurang dari sembilan bulan. Di situ Jokowi mulai kenal siapa Moeldoko, termasuk loyalitasnya terhadap dirinya.  

Jadi, panglima TNI pertama pilihan Jokowi bukan Moeldoko, justru Jenderal GN.  Pilihan Jokowi terhadap Gatot adalah kejutan politik bila dikaitkan dengan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Terutama pada pasal 13 yang berbunyi: "Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan."

Jika dikaitkan dengan kalimat tersebut, maka rotasi dari Moeldoko kepada Gatot, jelas tidak bergantian. Namun, ada multitafsir pada kalimat ‘dapat dijabat secara bergantian’. Artinya bisa dapat, bisa juga tidak dapat (bergantian).

Di sini dibuktikan, Moeldoko yang berasal dari matra darat kembali ke Gatot yang juga berasal dari matra darat. Awalnya tentu mengherankan. Sebab, Panglima TNI sebelum Moeldoko adalah Laksamana Agus Suhartono.

Jadi, setelah Agus Suhartono dari matra laut maka diberikan kepada Moeldoko dari matra darat. Sehingga diperkirakan yang akan menggantikan Moeldoko dari matra udara, yakni Marsekal Agus Supriatna. Agus Supriatna alumni AAU tahun 1983 dari Korps Penerbang Tempur, memenuhi persyaratan untuk menjadi panglima TNI.   

Kekurangannya memang satu, yakni bintang tiganya hanya berumur tidak lebih dari sepekan. Jabatan bintang tiganya hanya selama dua hari saja sebagai Kepala Staf Umum TNI. Jadi hanya sebagai persyaratan formal untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Sehingga kematangannya belum teruji untuk memimpin Mabes TNI. Hal ini antara lain, membuat Jokowi memutuskan menunjuk KSAD Jenderal GN. Gatot lulusan Akmil 1982. Satu tahun lebih senior daripada KSAU Marsekal Agus Supriatna maupun KSAL Laksamana Ade Supandi, yang juga lulusan AAL 1983.

Gatot pun lebih matang dalam jabatan bintang tiga, sebagai Komandan Kodiklatad serta Panglima Kostrad. Lebih berbobot dan lebih meyakinkan untuk memimpin tiga matra daripada Agus Supriatna. Sedangkan Ade Supandi ‘terganjal’ jatah matra laut, sebab sebelum Moeldoko, Panglima TNI-nya adalah Laksamana Agus Suhartono dari matra laut.

Jadi begitulah alur mengapa Jokowi akhirnya memilih GN. Namun dalam perjalanannya, akhirnya Jokowi merasa tidak pas dengan GN. Ada kebijakan politik Jokowi yang tidak sinkron dengan GN, terutama dalam menghadapi kelompok ‘Islam politik’. Keduanya berbeda sikap. Hal ini tampaknya menjadi jalan pemisah keduanya.

Buntutnya, Jokowi mencopot GN, tiga bulan sebelum masa pensiunnya tiba. Ia tidak memberikan kesempatan kepada GN untuk menuntaskan jabatannya hingga Maret 2018. Gatot ‘dipenggal’ pada Desember 2017.

Operasi ‘memenggal’ GN dilakukan dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Melalui upaya diam-diam, utusan istana mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR mengirimkan nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menggantikan GN pada Desember 2017. Sebuah kejutan politik di akhir tahun 2017.

Gatot terperengah, ia coba ‘melawan’ dengan membuat keputusan kontroversial. GN melakukan mutasi dan promosi jabatan perwira tinggi TNI yang tidak ‘biasa’. Antara lain menjadikan Mayjen Sudirman sebagai panglima Kostrad menggantikan Letjen Edy Rahmayadi. Edy sudah meminta pensiun dini kepada GN untuk persiapan menjadi bakal calon gubernur Sumatra Utara.

Surat keputusan Panglima GN yang kontroversial di ujung kariernya itu, langsung dibatalkan ketika Marsekal Hadi resmi dilantik dan memegang tongkat komando Panglima TNI.

De-gatot-isasi pun terjadi. Orang-orang lebel GN tersingkir dari pusaran. Mayjen Sudirman pun batal menjadi Panglima Kostrad dan otomatis gagal naik pangkat menjadi letjen.

Ia ‘dimaafkan’ di akhir kariernya dengan tetap diberikan promosi jabatan sebagai Komandan Kodiklat TNI dengan kenaikan pangkat bintang tiga. Tapi hanya berumur tak lebih sepekan, kemudian pensiun.

Begitulah dramaturgi yang terjadi di Cilangkap, markas besar TNI. Dramaturgi adalah sebuah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia.

/selamatgintingofficial

 

Jokowi Galau Pilih Panglima TNI (Bagian 1)

Foto: Tempo.co

Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta. Kandidat doktor ilmu politik. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Wartawan senior yang banyak mengamati masalah politIk pertahanan keamanan negara.

Baru kali ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat galau untuk memilih Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), galau artinya: kacau tidak keruan.

Bahkan sampai tepat dua tahun pemerintahan Jokowi periode kedua pada 21 Oktober 2021 ini, ia masih juga galau. Belum menunjukkan kepastian.

Hadi tercatat sebagai panglima TNI terlama di era reformasi. Ia menjabat selama empat tahun, kurang satu bulan. Terhitung sejak 8 Desember 2017 hingga 8 November 2021 mendatang.

Dari situ bisa disimpulkan Jokowi begitu percaya pada Marsekal Hadi dibandingkan dengan perwira tinggi lainnya yang masih aktif saat ini, baik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, maupun Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Jadi pendapat Hadi tentu akan bisa mempengaruhi keputusan Jokowi dalam memilih suksesor pengganti Hadi. Jokowi pastilah akan menanyakan siapa yang paling pas menjadi suksesor Hadi. Jawabannya, akan mudah didapat. Hadi lebih cenderung memilih Laksamana Yudo daripada Jenderal Andika. Tentu juga bukan Marsekal Fadjar yang sama-sama dari matra udara.

Simak video "Jokowi Galau Pilih Panglima TNI"

Hal ini tentunya bisa dilihat dari komunikasi interpersonal, baik dari sisi sosiologi komunikasi, maupun psikologi komunikasi. Dalam relasi kuasa antara Hadi dengan Yudo, secara kasat mata bisa dilihat, jauh lebih cair daripada antara Hadi dengan Andika.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Hanya mereka berdua yang tahu. Padahal keduanya pernah sama-sama membantu Presiden Jokowi di istana.

Hadi tentu saja ingin kebijakan dan ‘legacy’-nya bisa diteruskan oleh suksesornya, sehingga ada kesinambungan. Ia tentu tidak ingin bernasib serupa dengan Jenderal Gatot yang kebijakannya dibatalkan dirinya.

Bahkan terjadi ‘de-gatot-isasi’. Sehingga Hadi tidak ingin mendapatkan ‘hukum karma’ mendapatkan perlakuan ‘de-hadi-isasi’ seperti dialami Gatot.   

Dari sinilah kegamangan Jokowi untuk tidak langsung memilih Laksamana Yudo atau Jenderal Andika. Bahkan hingga pas dua tahun usia pemerintahan Jokowi periode kedua (20-21 Oktober 2021), belum juga ada kepastian tentang hal tersebut.

Kendati sebelumnya sudah ada jejak utusan istana, yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang mengunjungi Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) dan bertemu dengan KSAD Jenderal Andika pada Senin (11/10/2021) lalu.

Dari sini sebenarnya ada sinyal berdasarkan teori komunikasi tentang interaksi simbolik. Maklum, sebagai orang Jawa, Jokowi senang menggunakan simbol-simbol dalam politik. Ingat, Menteri Pratikno tidak mengunjungi Mabesal kantor Laksamana Yudo  maupun Mabesau kantor Marsekal Fadjar. Padahal mereka bertiga merupakan kandidat Panglima TNI.

Hal ini karena mereka sudah mencapai bintang empat aktif dan menjadi kepala staf angkatan. Lain halnya bila dalam waktu dekat akan segera ada pergantian kepala staf angkatan. Misalnya, dalam sisa waktu Oktober 2021 ini terjadi pergantian kepala staf angkatan. Maka siapa pun yang akan menjadi kepala staf angkatan mempunyai peluang yang sama besarnya, kendati hanya dalam hitungan satu hari sekali pun. 

Tapi sinyal kedatangan Menteri Pratikno bisa mentah kembali, karena hingga kini (21 Oktober 2021) pun belum ada pengumuman reshuffle (pergantian) kabinet. Kemungkinan pergantian panglima TNI juga akan terkoneksi dengan reshuffle kabinet.

Mengapa? Karena Jokowi tidak akan menelantarkan Marsekal Hadi tanpa jabatan. Hadi diduga kuat akan masuk dalam kabinet kali ini. Kemungkinan akan menjadi menteri perhubungan atau bisa juga sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Sebab Hadi juga pernah bekerja di istana menjadi sekretaris militer presiden.

Nah, yang menjadi masalah adalah pesan komunikasi politik apa yang disampaikan Presiden Jokowi melalui Menteri Pratikno kepada Jenderal Andika? Apakah kepastian Andika akan menggantikan Hadi sebagai Panglima TNI? Ataukah justru memberitahukan bahwa Andika tidak akan menjadi Panglima TNI, namun masuk dalam kabinet?

Pertarungan politik seperti apa yang terjadi di dalam istana? Rasanya Jokowi pun tidak akan menelantarkan Andika jika akhirnya tidak dipilihnya menjadi Panglima TNI, melainkan sebagai bagian dari kabinet. Entahlah, mungkin sebagai KSP menggantikan Jenderal (Purn) Moeldoko, loyalis SBY yang berbalik menjadi loyalis Jokowi.  

Menjadi KSP dengan alasan, Andika juga pernah bekerja di lingkungan istana menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sampai di sini, Jokowi pun tidak akan menelantarkan Moeldoko.

Kemungkinan Moeldoko akan diberikan tempat di kabinet bersama wakil dari Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini kemungkinan juga bersamaan dengan politik Jokowi ‘menggusur’ kubu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). 

Misalnya, kemarin (20 Oktober 2021) Jokowi meminta komitmen pembantunya dalam memberantas mafia-mafia tanah. Ini sinyal kuat. Apalagi dilanjutkan hari ini (21 Oktober 2021) Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari PDIP, Junimart Girsang mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya, hingga kini persoalan perebutan tanah antara pengusaha dan warga di Indonesia tak kunjung selesai. 

Petunjuk itu mengisyaratkan Sofyan Djalil berpotensi akan dicopot dari posisi menteri. Sofyan dikenal sebagai  ‘orangnya’ JK. Dan yang akan menggantikannya, kemungkinan Moeldoko.

Pertarungan Politik

Kembali ke soal siapa saja orang kuat yang akan pengaruhi Jokowi untuk memilih kandidat Panglima TNI? Jika di awal dikemukakan Jokowi akan meminta pendapat Marsekal Hadi. Walau hak prerogratif presiden, namun kemungkinan Jokowi akan meminta pendapat dari sekurangnya empat tokoh politik di luar Marsekal Hadi.

Empat orang tersebut adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri sebagai pimpinan ‘kandang partai’ dimana Jokowi berada.  Alam pikiran politik Megawati, tentu saja berkepentingan terhadap Andika yang punya potensi ke depan untuk dipasangkan dengan anaknya, yakni Puan Maharani dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

Andika adalah jenderal aktif yang namanya masuk dalam bursa bakal calon presiden maupun wakil presiden untuk periode 2024. Sementara Marsekal Hadi, namanya sama sekali tidak diperhitungkan dalam sejumlah survey. 

Purnawirawan militer lainnya yang masuk dalam bursa bakal capres maupun wapres adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga ketua umum Partai Gerindra; kemudian  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan deklataror Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo (GN).

Puan sangat mungkin dipasangkan dengan Prabowo maupun Andika. Namun tidak dengan AHY dan GN sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi.

Di situlah Megawati berkepentingan terhadap posisi Andika sebagai Panglima TNI atau jabatan lain yang setara di kabinet. Sama dengan ketika Megawati ‘menyelamatkan’ muka Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) yang batal menjadi Kepala Polri, kemudian disubsitusi menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Bahkan kini BG menjadi Kepala BIN terlama sejak era reformasi. Lima tahun satu bulan, melewati rekor Mayjen (Purn) Syamsir Siregar selama empat tahun 10 bulan. Nama BG pun kini masuk dalam bursa survey bakal capres maupun cawapres 2024.

Kembai ke soal tokoh yang akan dimintai pendapat oleh Jokowi. Rasanya tidak mungin Jokowi tidak minta pendapat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo juga ketua umum Gerindra, partai tiga besar dalam pemilu 2019 lalu. Panglima TNI mesti terkoneksi dengan Menteri Pertahanan.

Menteri Pertahanan memiliki kapasitas selaku menteri bidang alutsista (alat utama sistem senjata) dan industri pertahanan yang memegang amanah untuk mendesain dan menentukan kebijakan strategis pembangunan alutsista TNI. Ada pun Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan, dan kepala staf angkatan sebagai pembina kekuatan. Jadi, presiden Jokowi sepantasnya menanyakan masalah ini juga kepada menteri pertahanan.

Selain itu juga kemungkinan Jokowi akan menanyakan kepada menteri senior ‘paling kuat’, yakni Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Serta ketua dewan pertimbangan presiden, Wiranto. Kebetulan tiga nama yang disebut itu jenderal yang berasal dari matra darat. Sehingga bisa saja memiliki  kecenderungan lebih memilih Jenderal Andika daripada Laksamana Yudo maupun Marsekal Fadjar.

Andika pun lebih senior daripada Yudo maupun Fadjar. Andika lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987, Yudo lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988-A, dan Fadjar lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1988-B. Namun masa dinas Andika tinggal satu tahun satu bulan lagi. Hal ini jika dihitung sejak November 2021, saat Hadi berusia 58 tahun.  Sedangkan Yudo mempunyai waktu dua tahun lagi. Sedangkan Fadjar masih sekitar 2,5 tahun lagi.

Dengan diulur-ulurnya waktu pergantian Panglima TNI, maka sah-sah saja jika ada analisis politik sebagai upaya menjegal Andika menjadi Panglima TNI. Sebab waktu satu tahun dianggap tidak efektif untuk menjalankan tugas sebagai Panglima TNI. Di sinilah peluang Laksamana Yudo lebih terbuka.

Bisa jadi dengan alasan inilah Jokowi tidak memilih Andika. Namun bisa juga seperti model Jenderal Polisi Idham Aziz menjadi Kepala Polri pengganti Jenderal Tito Karnavian. Idham hanya sekitar satu tahun dua bulan saja menjadi Kepala Polri. Semua kemungkinan bisa terjadi, tergantung pertarungan politik di istana.

Jadi, skenario kuatnya, bisa empat pilihan. Pertama; Andika sebagai Panglima TNI gantikan Hadi dengan waktu singkat, sekitar satu tahun satu bulan saja. Kedua; Yudo langsung menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi. Sedangkan Andika ditarik ke kabinet.  Ketiga; win-win solutions. Andika menjadi Panglima TNI selama satu tahu satu bulan, kemudian digantikan Yudo sebagai Panglima TNI selanjutnya dengan waktu yang juga tersisa satu tahunan saja.

Keempat; pola jalan tengah. Bukan Andika dan bukan Yudo, melainkan tokoh alternatif. Bisa jadi pengganti Andika sebagai KSAD, dengan calon kuat Panglima Kostrad Dudung Abdurachman. Seandainya Dudung menjadi KSAD pada akhir Oktober 2021 ini, maka ia pun berpeluang menjadi Panglima TNI pada November 2021 jelang 58 tahun usia Marsekal Hadi. Sehingga Dudung hanya sepekan saja menjadi KSAD dan langsung lompat menjadi Panglima TNI.

Empat skenario itu sangat mungkin terjadi di tengah-tengah pertarungan politik kali ini. Dudung adalah titik pertemuan beberapa kepentingan politik, antara Jokowi, Megawati, Prabowo Subianto, LBP, dan Hadi Tjahjanto.

/selamatgintingofficial

Dudung Jadi KSAD, Calon Pangkostrad Agus Subiyanto atau Maruli Simanjuntak (Bagian Kedua)

Foto: nkriku.com

Berdasarkan teori interaksi simbolik, diduga kuat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa akan diplot menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Pilihan pada Andika sudah melalui pertimbangan yang matang.

Demikian analisa pengamat komunikasi politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting dalam kanal youtube SGinting Official dan Hersubenopoint dari FNN, yang ditayangkan pada Selasa (12/10) berjudul: Kompromi Politik Jokowi Pilih Jenderal Andika sebagai Panglima TNI.

Setelah Andika Perkasa pensiun pada Desember 2022 mendatang, kata Ginting, penggantinya kemungkinan tidak dari TNI AD lagi. Sebab jika hal itu dilakukan, maka TNI AL akan kehilangan kesempatan dua kali menjadi Panglima TNI.

“Ini akan berakibat kurang bagus untuk soliditas TNI ke depan. Sebagai kompromi, ia melihat kemungkinan Presiden Jokowi akan segera merealisasikan penggunaan Peraturan Presiden (Perpres) No.66 tahun 2019. Dalam perpres tersebut, ada posisi Wakil Panglima TNI. Kemungkinan Yudo Margono bisa menjadi Wakil Panglima TNI, jika tidak ada perubahan dari dinamika politik yang berkembang,” tegasnya.

Posisi Wakil Panglima TNI di era reformasi, lanjut Ginting, pernah digunakan dua kali. Pertama era Presiden BJ Habibie. Panglima TNI Wiranto didampingi Wakil Panglima TNI Laksamana Widodo AS. Kemudian saat Presiden Abdurachman Wahud (Gus Dur). Panglima TNI dijabat Laksamana Widodo AS dan Wakil Panglima TNI Jenderal Fachrul Razi.

Jadi, papar Ginting, saat Andika jadi Panglima TNI, kemungkinan wakil Panglima TNI bisa diisi oleh Yudo Margono. Sehingga harus ada KSAL sebagai penggantinya.  Karena publik juga bertanya, untuk ada ada Perpres 66/2019 jika tidak digunakan posisi orang nomor dua di Mabes TNI. Namun, jika Perpres itu tidak digunakan, Yudo akan tetap menjadi KSAL.

“Mungkin jika Laksamana Yudo boleh memilih, antara menjadi KSAL atau Wakil Panglima TNI, kemungkinan dia akan lebih memilih menjadi KSAL. Kepala Staf Angkatan itu punya kuasa di Mabes matra masing-masing. Sementara di Mabes TNI, kuasa dipegang Panglima TNI, sedangkan Wapang TNI hanya cadangan saja.

Namun, setelah Presiden Joko Widodo sukses menjadikan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, tak serta-merta posisi orang nomor satu di Republik ini sudah kuat. Sebab Andika hanya akan menjabat sekitar satu tahun dua bulan saja, dengan catatan jika tidak ada perpanjangan masa pensiun.

Jokowi harus memikirkan sosok pimpinan TNI yang sesuai dengan seleranya. Ia harus mengkader pimpinan TNI, bahkan sampai peralihan kekuasaan pada Oktober 2024 mendatang.

Selamat Ginting menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus menyiapkan sosok pimpinan TNI yang memiliki jejak hubungan baik dengannya. Letjen Dudung Abdurachman, kata Ginting memiliki posisi kuat menduduki jabatan KSAD menggantikan Andika Perkasa.

Solo Conection

Yang juga menarik, kata Ginting, justru siapa yang bakal menggantikan posisi Pangkostrad yang ditinggalkan Dudung Abdurrahman. Menurut keyakinan Selamat Ginting, calon Pangkostrad yang akan dipilih Jokowi adalah Mayjen Agus Subianto, kini Pangdam Siliwangi. “Lulusan Akmil 1991 itu merupakan sosok yang paling mungkin menduduki jabatan Pangkostrad, antara lain berdasarkan interaksi komunikasi dengan Presiden Jokowi,” katanya.

Sementara calon alternatif kedua yang bisa menduduki Pangkostrad, menurut Ginting, adalah Mayjen Maruli Simanjuntak yang saat ini menjadi Pangdam Udayana. Maruli lulusan Akmil 1992 dan menantu dari Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves.

“Agus dan Maruli orang dekat lingkaran Jokowi. Keduanya kebetulan pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Agus Subianto juga pernah menjadi Komandan Kodim di Solo pada 2009-2011, saat Walikota Solo dijabat Joko Widodo,” ungkap Ginting yang malang melintang menjadi wartawan masalah pertahanan keamanan selama sekitar 30 tahun.

Jadi, kata dia, ada interaksi Solo Connection, istilahnya. Maruli Simanjuntak juga Solo Connection, karena sebelumnya  pernah menjadi Komandan Korem Warastatama di Solo. Sebelumnya juga pernah menjadi Komandan Grup A Paspampres, dimana pemegang kendali pengamanan presiden. Kalau Grup B wakil presiden. Ini betul betul orang orang pilihan. Backround-nya Kopassus,” papar Ginting.

Maruli, lanjut Selamat Ginting, masih terlalu muda jika dilihat dari usianya yakni 51 tahun. Jadi masih panjang karier militernya. Sedangkan Agus Subiyanto sudah berusia 54 tahun. Selisih usianya sekitar tiga tahun.

Sementara untuk Pangdam Jaya, kata Ginting, Jokowi akan memilih pengganti Mayjen Mulyo Aji. Dia seangkatan dengan Andika Perkasa, Akmil 1987. Mulyo Aji kemungkinan akan mendapatkan promosi bintang tiga. Mulyo pernah menjadi Danrem di Solo. Solo Connection juga. Jadi okowi betul-betul membutuhkan lingkaran dekatnya untuk menopang kekuasaannya agar lebih aman dari kalangan militer.

Kemungkinan, lanjut Ginting, Mulyo Aji akan dipromosikan menjadi Sekretaris Menkopolhukan menggantikan Letjen Tri Soewandono yang akan segera pensiun Desember 2021 ini.  

“Jokowi tidakakan mengabaikan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan dia,” pungkas Ginting.

/selamatgintingofficial

Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Isyarat Kedatangan Mensesneg ke Mabesad (Bagian Satu)

Foto: youtube.com/TNI AD

Presiden hampir dapat dipastikan akan memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi Tjahjanto akan berusia 58 tahun pada 8 November 2021 mendatang, usia pensiun TNI.

Hal itu dikemukakan pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting terkait sinyal kunjungan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke Mabesad pada Senin (11/10/2021).

“Ini sinyal politik yang kuat berdasarkan teori interaksi simbolik. Sebagai orang Jawa, Presiden Jokowi senang menggunakan simbol-simbol dalam berkomunikasi. Jadi itulah interpretasinya,” kata Selamat Ginting dalam kanal youtube SGinting Official dan Hersubenopoint dari FNN, yang ditayangkan pada Selasa (12/10) berjudul: Kompromi Politik Jokowi Pilih Jenderal Andika sebagai Panglima TNI.

Teori interaksi simbolik, kata Selamat Ginting adalah teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini fokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu yang lain.

“Ini interaksi antara individu utusan istana dengan yang individu yang dikunjungi yakni Jenderal Andika Perkasa dengan pesan komunikasi simbolik,” lanjut Ginting, wartawan senior yang kini menjadi akademisi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, Jakarta.

 

Jika mengacu kepada teori dari Helbart Blumer, kata Ginting, ada tiga asumsi dari teori kedatangan Mensesneg ke Mabesad. Yakni, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka; makna diciptakan dalam interaksi antar-manusia; dan makna dimodifikasi melalui interpretasi.

Berdasarkaj ketiga makna tersebut, menurut Selamat Ginting, kuat dugaan inilah pesan komunikasi dari Presiden Jokowi bahwa Jenderal Andika Perkasa akan menjadi pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Apalagi, Mensesneg tidak mengunjungi Mabesal, kantor dari Laksamana Yudo Margono dan tidak juga ke Mebesau, kantor Marsekal Fadjar Prasetyo. Seperti diketahui calon Panglima TNI adalah para perwira tinggi yang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala staf angkatan.

Menurutnya, pesan penting Mensesneg ke Mabesad, tidak berdiri sendiri. Sebab, pada Hari TNI  5 Oktober 2021 lalu, Presiden Jokowi saat menyaksikan parade kendaraan tempur di depan istana, mengatakan begini, “Ya sudah itu bisa jalan, yang menyopiri Pak Andika Perkasa saja,” paparnya.

Padahal di situ, lanjut Selamat Ginting, bukan hanya ada Andika Perkasa saja. Tapi juga ada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Dari dua interaksi simbolik itu, Selamat Ginting berkesimpulan bahwa kemungkinan besar Presiden Jokowi sudah memutuskan, Panglima TNI adalah Jenderal Andika Perkasa. Dia perwira tinggi bintang empat paling senior dibandingkan Laksamana Yudo Margono maupun Marsekal Fadjar Prasetyo. Andika Perkasa lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1987, Yudo Margono lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988-A, dan Fadjar Prasetyo lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1988-B.

“Walaupun waktunya singkat, hanya satu tahun dua bulan, ini akan menggunakan model ketika Presiden Jokowi mengangkat Jenderal Polisi Idham Azis sebagai Kepala Polri. Waktunya juga sama sekitar satu tahun dua bulan,” tegasnya.

Tidak Lazim

Diakui Ginting bahwa sesungguhnya tidak lazim, Panglima TNI hanya memiliki waktu yang sangat singkat, hanya sekitar satu tahun dua bulan. “Memang tidak lazim Panglima TNI hanya punya waktu satu tahun dua bulan, sebenarnya kurang efektif.”

Namun, lanjutnya, TNI punya pengalaman juga ketika Jenderal Edi Sudrajat pada era Soearto tahun 1993. Saat itu Jenderal Edi hanya menjabat tiga bulan saja menjadi Panglima TNI. Dia merangkap jabatan KSAD dan Menteri Pertahanan Keamanan (Menhankam). Tetapi kemudian, satu per satu jabatan dicopot. KSAD digantikan Letjen Wismoyo Arismunandar, dan Panglima TNI digantikan oleh Jenderal Feisal Tanjung. Akhirnya Edi Sudrajat hanya menjabat Menhankam.

“Jadi saya melihat bahwa ini isyarat kuat dari istana bahwa Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI, kendati waktu menjabatnya hanya sekitar satu tahun dua bulan saja. Tetapi ada satu cacatan, bisa saja Presiden memperpanjang usia pesiunnya,” paparnya.

Dalam prediksi Selamat Ginting, penunjukan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, menandakan bahwa Presiden Jiokowi sedang menempuh pola sama-sama enak, baik bagi Andika maupun Yudo dan Fadjar. “Pola win-win solutions akan dipakai dalam pengertian setelah Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, kemungkinan akan digantikan oleh Yudo Margono menjadi Panglima TNI berikutnya,” kata Ginting.

 

Penunjukan Andika Perkasa, diyakini Ginting setelah Jokowi meminta pendapat dari empat orang berpengaruh di lingkaran politiknya. Setidaknya Presiden Jokowi akan menanyakan kepada empat orang untuk mencari figur yang pas menjadi Panglima TNI.  Pertama Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Megawatidiperkirakan akan cenderung memilih Andika ketimbang Yudo Margono.

 

Kedua, Menhankam Prabowo Subianto, ketiga menteri ‘paling kuat’ pengaruhnya saat ini, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Dan keempat, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto. Ketiga orang tersebut, kebetulan juga berasal dari matra darat. Jadi ada kecenderungan ketiganya akan lebih menyarankan nama Andika Perkasa ketimbang Yudo Margono.

 

“Inilah makna kedatangan Mensesneg Pratikno ke Mabes TNI AD. Berdasarkan teori interaksi simbolik. Jadi, kuat dugaan saya Jenderal Andika Perkasa akan diplot menjadi Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto,” ujar Selamat Ginting. 

 

 /selamatgintingofficial

Jadi KSAD, Dudung Kandidat Kuat Panglima TNI, Andika Berpotensi Dampingi Puan di Pilpres 2024

Foto: Jenderal TNI Andika Perkasa (Antara)

Pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI hingga kini masih misteri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga mengirimkan nama calon Panglima TNI kepada DPR RI.  Padahal masa pensiun Marsekal Hadi Tjahjanto sudah dekat yaitu pada 8 November 2021. Hal iini membuat publik bertanya-tanya, siapa gerangan Panglima TNI selanjutnya? 

Pengamat komunikasi politik dan militer dari  Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting punya analisis  menarik mengenai pergantian Panglima TNI tahun ini.  Menurut Selamat Ginting, pergantian Panglima TNI saat ini diwarnai dinamika politik yang sangat tinggi. Ada tarik menarik kepentingan politik di balik suksesi Panglima TNI, karena terkoneksi dengan pemilihan presiden 2024 mendatang. 

Selamat Ginting memperkirakan Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada 20-21 Oktober ini, di saat pemerintahannya memasuki masa dua tahun pada periode kedua.  "Reshuffle kabinet ini apakah para kepala staf angkatan atau Panglima TNI akan masuk ke jajaran kabinet atau tidak?. Hal ini akan mempengaruhi konstalasi pergantian Panglima TNI," kata dia dalam wawancara dengan Hersubeno Arief dari FNN di kalan youtube, Jumat (8/10).  

Konsultasi ke Empat Tokoh

Selamat Ginting menduga molornya waktu pergantian Panglima TNI karena ada tarik menarik kepentingan politik. Kata Ginting, setidaknya Jokowi akan bertanya ke sejumlah orang untuk mencari calon Panglima TNI yang pas. 

Pertama Jokowi akan bertanya ke Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDIP sebagai partainya Presiden Jokowi dan partai pemenang pemilu 2014 dan 2019. Pendapat Megawati akan menjadi acuan.

Kedua adalah orang militer yang punya pengaruh kuat di kabinet yaitu Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketiga, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, karena Panglima TNi akan bekerja sama dengan Menhan. Keempat adalah Jenderal (Purn) Wiranto di Wantimpres.

“Empat orang ini akan mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi.  Dan tentu saja Jokowi juga akan meminta pendapat dari Marsekal Hadi Tjahjanto tentang suksesornya. Ini bukan soal giliran matra atau tidak,  tapi terkait tarik menari kepentingan politik yang sangat tinggi,” kata kandidat doktor ilmu politik ini. 

Pergantian Panglima TNI ini, lanjut Selamat Ginting, terkait dengan rencana proses pergantian kepemimpinan nasional di tahun 2024. Kalau kita perhatikan survei-survei yang muncul dari kalangan militer sebagai bakal capres/cawapres ada empat orang. Mereka ialah Prabowo, AHY, Gatot Nurmantyo dan Andika Perkasa. Ditambah Budi Gunawan dari unsur purnawirawan Polri.  Nama Tito Karnavian justru belum muncul dalam beberapa survei.

"Jadi posisi Andika akan  menjadi tanda tanya besar. Apakah akan diplot menjadi Panglima TNI atau justru masuk dalam kabinet atau pejabat setingkat Menteri pada 20-21 Oktober 2021 ini," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. 

Andika Perkasa Dampingi Puan

Jika suara Andika Perkasa terus mencuat dalam beberapa survei, bukan tidak mungkin kata Ginting, Andika akan menjadi kandidat kuat sebagai bakal cawapres mendampingi Puan Maharani.  Jika Puan disandingkan dengan Prabowo Subianto, maka Puan akan menjadi orang nomor dua.

"Kalau dengan Prabowo posisi Puan akan menjadi nomor dua. Kalau dengan Gatot Nurmantyo dan AHY rasanya tidak mungkin dipasangkan. Karena beda haluan politiknya. Jadi ada  kemungkinannya Puan diduetkan dengan Andika Perkasa.  Ini yang akan menjadi tarik menarik kepentingan politik," ujar Selamat Ginting.

Dari situ saja, kata Ginting, ada kecenderungan Megawati menginginkan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Begitu juga kemungkinan saran dari Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto, dan Wiranto.  Ia meyakini Hadi Tjahjanto kemungkinan justru akan memilih Yudo Margono dengan alasan lebih dekat secara psikologis dan sosiologis dibandingkan hubungan Hadi dengan Andika Perkasa seperti terlihat di depan publik.

“Koneksitas komunikasi sosial Hadi Tjahjanto lebih dekat kepada Yudo Margono daripada dengan Andika Perkasa.  Ada kedekatan emosional, dan ada loyalitas. Nah, sekarang tinggal Jokowi. Apakah dia beani berbeda pendapat dengan Megawati serta tiga senior TNI yang mungkin akan diminta sarannya.”

Jadi, kata Ginting, tidak mungkin Jokowi akan mengabaikan Andika Perkasa. Jika tidak dipilih menjadi Panglima TNI, maka akan dicarikan tempat lain yang juga terhormat. Mirip seperti ketika Budi Gunawan batal menjadi kepala Polri, kemudian ditempatkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan dinaikkan pangkatnya menjadi bintang empat.

Sehingga, lanjutnya, jika Andika dimasukkan dalam kabinet pada 20-21 Oktober 2021 ini, posisinya kemungkinan besar adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Moeldoko.  Sudah ramai Moeldoko akan dicopot sebagai KSP. Posisi ini kemungkinan akan menjadi tempat bagi Andika Perkasa jika ia tidak direncanakan untuk menjadi Panglima TNI.

Apabila itu terjadi, lanjutnya, maka Andika harus pensiun satu tahun lebih dahulu dari usia maksimal pensiun militer 58 tahun. Sama dengan Tito Karnavian yang harus pensiun dini dari kepolisian, karena harus masuk kabinet.  “Apakah Andika mau? Apakah Andika juga berani menolak perintah presiden? Kita lihat saja perkembangannya," ujarnya. 

Tapi, lanjut Selamat Ginting, bukan berarti Moeldoko akan disingkirkan tanpa jabatan. Dia tetap masuk kabinet dengan posisi menteri.  Sebab, KSP adalah orang kepercayaan Presiden, sehingga tidak mungkin dibuang tanpa mendapatkan kompensasi jabatan lain setingkat menteri.

Menurut Selamat Ginting, untuk mencari figur Panglima TNI ini bukan cuma loyalitas tapi juga kedekatan serta komunikasi dengan presiden. Dari tiga kepala staf angkatan, Andika paling dekat dengan Presiden Jokowi, karena pernah menjadi Komandan Paspampres. Ini salah satu modal sosial yang dimiliki Jenderal Andika dibandingkan Laksamana Yudo Margono maupun Marsekal Fadjar Prasetyo. "Kalo kita lihat relasi politiknya Andika sangat diuntungkan dibandingkan kandidat lainnya," katanya.

Menurut Selamat Ginting, masa peralihan kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang, membutuhkan stabilitas politik sangat kuat. Biasanya yang diperlukan adalah tokoh Angkatan Darat. Kenapa? Karena AD mempunyai basic teritorial yang baik setidaknya semenjak Orde Baru hingga sekarang. 

Ketika Hadi Tjahjanto dibiarkan sampai hampir empat tahun, maka Hadi adalah orang yang dipercaya Presiden Jokowi. Namun, sekaligus ada kecendrungan Presiden Jokowi mengulur-ulur waktu untuk Andika dalam meraih posisi Panglima TNI. Sehingga Andika hanya punya waktu satu tahun jika menduduki posisi Panglima TNI. Sebuah waktu yang sangat singkat untuk jabatan strategis sekelas Panglima TNI dan selama ini belum pernah ada jabatan ini hanya diemban selama satu tahun saja.

“Di sinilah nilai minus Andika Perkasa dari sisi waktu jelang pensiun. Sementara menjadi nilai plus bagi Yudo Margono dan Fadjar Prasetyo.”

Lompatan Dudung Jadi Panglima TNI

Bahkan skenario baru bisa terjadi jika Andika Perkasa masuk dalam kabinet pada 20-21 Oktober 2021 ini. Menurut Selamat Ginting, pengganti Andika sebagai KSAD bisa jadi Panglima TNI.  Walau dia menjabat hanya hitungan satu hari sekali pun.

"Misalnya Letjen Dudung Abdurachman dilantik menjadi KSAD pada 20-21 Oktober 2021 berbarengan dengan menteri kabinet. Pada November dia juga bisa diusulkan menjadi Panglima TNI. Karena syarat jadi Panglima TNI adalah orang yang pernah dan sedang menjadi kepala staf angkatan," ujar Selamat Ginting, wartawan senior yang sekitar 30 tahun mengamati masalah pertahanan keamanan. 

Jika Andika dimasukan dalam gerbong cabinet atau setingkat Menteri, seperti KSP, maka peluang KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi sangat besar untuk menjadi Panglima TNI. Kesempatan bagi matra laut untuk Kembali memimpin Mabes TNI. Namun kata Selamat Ginting, ada satu hal yang menjadi kelemahan Yudo Margono yakni peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala.  Ini yang mengganjal Yudo, karena sebagai pimpinan TNI AL, dia juga harus bertanggung jawab dalam peristiwa naas tersebut.

"Kalo Fadjar Prasetyo agak tipis peluangnya. Tidak mungkin Panglima dari AU kemudian kembali dikembalikan lagi ke matra udara lagi. Berbeda dengan matra darat sangat memungkinkan dari AD ke AD. Apa sebab? Karena AD jumlah personelnya sangat besar," ungkap Selamat Ginting.

Menurutnya, Jokowi dalam dinamika politik seperti saat ini butuh figur yang cukup berani mengambil risiko dibandingkan sejumlah jenderal lainnya. Terlepas dari kontroversi Dudung dalam kasus pencopotan baliho FPI dan HRS, tapi dia berani bertindak. Itu pertempuran proxi baginya. 

"Tentu bagi pendukung FPI dia dianggap cela. Namun, bagi Presiden Jokowi serta pihak yang berlawanan dengan cara FPI dan HRS, cara Dudung adalah kredit poin paling tinggi," ungkap Selamat Ginting.

Tipikal Dudung, menurutnya, adalah orang yang dibutuhkan Presiden Jokowi. Dalam beberapa kesempatan di Istana, misalnya. Ketika presiden mengumpulkan para Pangdam dan Kapolda. Jokowi tiga kali menyebut nama Dudung untuk dijadikan contoh pemimpin yang berani bertindak.  “Kalian harus berani seperti Dudung, sampai tiga kali diucapkan Jokowi,” ucap Ginting.

Dari situ ia  yakin, Dudung akan menjadi pimpinan TNI. Terbukti jadi Panglima Kostrad dan sekarang calon kuat KSAD. Nyaris tidak ada tandingan walaupun ada beberapa seniornya lulusan Akmil 1988-A maupun 1987. “Terlepas juga apakah ada hubungan relasi kuasa ataupun koneksi politik antara almarhum mertuanya sebagai pengurus Baitul Muslimin di PDIP.  Itulah Dudung dengan plus minusnya," katanya.

/selamatgintingofficial