PAN Bagai Layangan Putus Talinya

Photo: tribunnewswiki.com

 

Dari dinamika politik terbaca dengan jelas, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan agresif menawarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bisa dipasangkan sebagai bakal cawapres setidaknya di dua koalisi.

Asumsinya sejumlah survey menempatkan elektabilitas Erick berada dalam lima besar kandidat cawapres, sehingga punya harapan bisa dipasangkan sebagai bakal cawapres di beberapa koalisi.

Pertama, PAN menawarkan Erick untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo dari PDIP. Namun upaya itu ditolak secara halus oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri. Padahal Zulkifli Hasan sudah memindahkan daerah pemilihan (dapil) untuk dirinya sebagai caleg DPR dari Semarang, Jawa Tengah. Asumsi politiknya agar bisa bekerjasama secara politik dengan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selama ini Zulkifli selalu menjadi caleg dari dapil Provinsi Lampung.

Kedua, setelah gagal mendapatkan lampu hijau dari PDIP, maka PAN kembali menawarkan Erick Thohir kepada Gerindra. Lagi-lagi upaya itu pun tidak mendapatkan respons positif dari Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Gerindra tentu saja khawatir kehilangan teman koalisinya, yakni PKB, apabila menerima Erick yang disodorkan PAN. Apalagi perolehan suara PKB di parlemen, lebih besar daripada PAN.

Ketiga, dari situ kemudian PAN berinisiatif untuk menawarkan kembali terbentuknya Koalisi Besar, tentu saja dengan harapan Erick Thohir tetap bisa mendapatkan posisi bakal cawapres dengan argumentasi elektabilitasnya bersaing ketat dengan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno maupun Agus Harimurti Yudhoyono.

Jika koalisi besar terbentuk, Golkar dan PKB tentu akan bersikeras menolak tawaran PAN yang menyodorkan Erick Thohir. Golkar merasa lebih berhak daripada PAN. Toh Ridwan Kamil yang kini bergabung dalam Golkar pun tidak disodorkan menjadi bakal cawapres. Ridwan lebih diproyeksikan Golkar untuk kembali bisa menjadi Gubernur Jawa Barat periode kedua.

Demikian pula PKB yang sedari awal sudah satu tahun membentuk koalisi dengan Gerindra. Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB sudah sedari awal menawarkan diri menjadi bakal cawapres. Namun, hingga kini belum direspons positif oleh Prabowo.

Jika saja Gerindra menerima Erick sebagai bakal cawapres berpasangan dengan Prabowo, PKB berpotensi meninggalkan Gerindra untuk bergabung dengan koalisi lainnya. Jadi memang rumit.

Ibaratnya, kini PAN bagaikan layangan yang putus talinya. Tak tahu ke mana arah politiknya.  Menawarkan dagangannya yang belum laku-laku hingga saat ini.  “Timbul pertanyaan, sebenarnya siapa ketua umum PAN? Zulkifli Hasan atau Erick Thohir? Maka, wajar jika publik berpendapat Erick seperti ketua umum luar biasa dari PAN.  

/sgo

AHY Paling Masuk Akal Dampingi Anies Baswedan

Photo: monitor.co.id

Secara realitas politik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) paling masuk akal menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Rasyid Baswedan bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan.

Realitas politiknya AHY paling masuk akal menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan, bakal capres dari Koalisi Perubahan.

Nama AHY menjadi kandidat terkuat setelah melewati dinamika politik yang panjang sejak Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara bertahap mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres Koalisi Perubahan pada Maret 2023 lalu. Sehingga, tidak ada pilihan paling realistis secara politik, selain menjadikan AHY sebagai bakal cawapres.

Memang ada nama lain yang cukup kuat selain AHY, yang mengemuka di Koalisi Perubahan, yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Namun, AHY memiliki kekuatan politik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang memungkinkan terjadinya Koalisi Perubahan.

Apabila Demokrat tidak bergabung dalam koalisi itu, maka Anies Baswedan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan bakal capres. Koalisi Perubahan memenuhi aturan batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.

Gabungan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS mewakili 28,5 persen kursi di parlemen. Dalam UU No. 7/2017 (UU Pemilu) parpol atau koalisi parpol setidaknya harus punya 20 persen kursi di DPR RI untuk bisa didaftarkan dalam pemilihan presiden.

Dari tiga nama yang menguat, tampaknya Khofifah lebih konsentrasi untuk kembali menjadi Gubernur Jawa Timur pada pilkada 2024. Sementara Aher secara politis sudah turun elektabilitasnya setelah tidak lagi menjadi Gubernur Jawa Barat. Tidak ada pilihan lain yang masuk akal secara politik, yakni AHY.

Lagi pula, AHY memiliki nilai tambah untuk bisa menaikkan elektabilitas Anies Baswedan jika dia menjadi bakal cawapresnya untuk berkontestasi dalam pilpres 2024. Sejumlah lembaga survey menempatkan bakal cawapres yang beredar, seperti: Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, AHY, dan Khofifah Indar Parawansa.

Dari lima nama itu, hanya AHY yang masuk dalam partai politik Koalisi Perubahan. Ridwan Kamil kini kader Partai Golkar, Sandiaga Uno segera masuk ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Erick Thohir disorongkan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk koalisi yang berbeda. Sedangkan Khofifah tampaknya lebih ingin menjadi Gubernur Jawa Timur periode kedua.

Khofifah, sangat membutuhkan Demokrat dan Nasdem untuk kembali masuk menjadi kandidat Gubernur Jawa Timur. Kerjasama Nasdem dan Demokrat, terbukti mampu mengalahkan dua partai besar di Jawa Timur, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Jika dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018, Nasdem dan Demokrat bekerjasama mampu mengalahkan calon dari PDIP, PKB, dan Gerindra, maka bukan tidak mungkin pada pilpres 2024 pun Nasdem dan Demokrat juga bisa unggul di Jawa Timur.

Keunggulan AHY

Setidaknya ada enam keunggulan AHY dibandingkan dengan kandidat bakal cawapres lainnya di Koalisi Perubahan. Pertama; elektabilitas AHY senantiasa masuk dalam urutan 3-4 besar bakal cawapres, hampir di semua lembaga survey.  Sehingga AHY akan mampu mendongkrak suara Koalisi Perubahan.

Kedua; AHY memiliki kekuatan politik, karena posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ketiga; AHY memiliki kekuatan logistik untuk menopang baiaya kampanye. Keempat; pemilih saat ini lebih dari 55 persen akan diisi generasi milenial. AHY masuk dalam bakal cawapres muda dibandingkan dengan nama-nama yang beredar di sejumlah lembaga survey.

Kelima; salah satu lumbung suara yang diperebutkan adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Anies akan kuat di DKI Jakarta dan Jawa Barat. AHY akan dapat membantu meraih suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ayahnya AHY, Jenderal (Hor) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mantan Presiden dan lahir di Pacitan, Jawa Timur, memiliki pengaruh kuat di wilayah Mataraman.

Mataraman merupakan wilayah kebudayaan yang meliputi Provinsi Jawa Timur bagian barat-selatan, karena pernah dikuasai Kesultanan Mataram. Kebudayaan Mataraman Kulon,meliputi: Ngawi, Madiun, Magetan, Pacitan, dan Ponorogo. Mataraman Wétan, meliputi: Kediri, Blitar, Nganjuk, Trenggalek, dan Tulungagung. Mataraman Pesisir, meliputi: Bojonegoro, Tuban, dan bagian barat Lamongan di Jawa Timur.    

Keenam; kakeknya AHY, yakni almarhum Jenderal (Hor) Sarwo Edhie Wibowo, kelahiran Purworejo, Jawa Tengah. Sarwo Edhie dikenal sebagai tokoh anti komunis. Sehingga orang Jawa yang anti komunis kemungkinan akan bersimpati terhadap cucu penumpas komunis di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Dari enam keungggulan yang dimiliki AHY, maka pantas ia bisa diumumkan menjadi bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk mendampingi Anies Baswedan. Bekas Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203 Kodam Jaya itu juga memiliki rekam jejak pendidikan yang memadai. Saat ini, AHY merupakan kandidat doktor. Sejak SMA hingga berkarier di militer, ia kerap menjadi lulusan terbaik, termasuk saat kuliah di Amerika Serikat.

AHY ini kandidat cawapres yang seksi, sehingga Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang merupakan anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri ingin menemuinya. Ini pertemuan yang sangat politis mengingat hubungan antara Megawati dan SBY hingga saat ini terasa dingin.

/sgo

Petugas Partai Bertentangan dengan Konstitusi

 

Photo: Sachin Bharti (pexels.com)

Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri soal istilah petugas partai bagi kader yang menjadi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945.

Mereka yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, berdasarkan konstitusi maka bakti dan tanggungjawabnya kepada Nusa dan Bangsa. Tanggungjawabnya bukan lagi kepada partai politik yang mengusungnya.

Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati mengingatkan kepada bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo.  “Awas kalau kamu (Ganjar Pranowo) tidak ngomong (sebagai) kader partai, petugas partai. Sadar juga untung beliau (Ganjar) nurut,” kata Mega di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).  

Konstitusi negara mengamanatkan, Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menetapkan, Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR/DPR.  

Sumpah Presiden dan Wakil Presiden: “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Ada pun untuk kepala daerah, Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa”.

Dua bunyi sumpah atau janji, baik Presiden/Wakil Presiden maupun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tegas menyatakan memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Bukan hanya itu, dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang atau turunannya, semua pejabat publik sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah, karena turut mengambil bagian dalam kekuasaan negara dan tanggungjawab negara.

Jadi semua pejabat negara walau pun berasal dari partai politik, juga disumpah dan bertanggungjawab kepada negara. Bukan kepada partai politik, dan bukan pula sebagai petugas partai.

Lagi pula, presiden dan wakil presiden tidak dipilih oleh lembaga partai politik, melainkan oleh rakyat yang memiliki kewenangan sebagai pemilih dalam pemilihan presiden/wakil presiden. Sehingga sumber kekuasaan presiden/wakil presiden berasal dari rakyat yang memilih, bukan dari partai politik. Memang betul partai politik maupun kumpulan partai politik yang mengusung calon presiden dan mendaftarkannya melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kesimpulannya, presiden dan wakil presiden jelas bukanlah petugas partai. Presiden merupakan pemegang mandat tertinggi yang diberikan rakyat untuk memimpin negeri.

Oleh karena itu, ketika ada ketua umum partai politik yang merasa gede rasa dengan menempatkan posisinya lebih tinggi daripada pemegang mandat rakyat, maka yang bersangkutan mengingkari prinsip demokrasi.

Jadi presiden itu petugas rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan petugas partai seperti yang dianut negara komunis. Di negara komunis memang hanya ada satu partai, yakni partai komunis. Presiden negara tersebut, seperti Republik Rakyat Tiongkok merupakan petugas partai komunis. Indonesia bukan negara komunis!

/sgo

Analis Unas: Sistem Proporsional Tertutup Ideal untuk Indonesia

Photo: muhammadiyah.or.id

PRESS RELEASE

Sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup lebih ideal diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka. Semua pertimbangan, termasuk kondisi geografis, jumlah penduduk, kemajemukan suku bangsa maupun agama, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, menjadi dasar bagi para pendiri bangsa menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu pertama 1955.

Para pendiri bangsa sudah mem-pertimbangkan dari segala aspek, sistem proporsional tertutup dianggap paling pas untuk kondisi Indonesia.

Hal itu terkait uji materiil UU Pemilu soal sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan beredar ‘bocoran’ seperti dikemukakan Prof Dr Denny Indrayana yang menyebutkan MK akan mengembalikan ke sistem proporsional tertutup.

Namun, apabila sistem pemilu diubah, jangan sampai dimanfaatkan oleh penumpang gelap untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Apalagi tahapan pelaksanaan Pemilu sudah berlangsung sejak awal 2022 lalu.  Jika perubahan sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dilakukan untuk menunda Pemilu, maka akan menimbulkan instabilitas politik.

Jangan sampai ada penumpang gelap, karena ongkos politiknya sangat mahal. Belum lagi ada pertarungan di DPR antar-fraksi soal setuju atau tidak setuju perubahan sistem pemilu. Saya tidak dalam kapasitas mendukung partai tertentu atau fraksi tertentu, tapi mengacu kepada sejarah awal para pendiri bangsa menetapkan sistem pemilu 1955. Tentu saja ada pro dan kontra, namun ini pendapat akademis.

Jika memang ternyata ada perubahan sistem Pemilu legislatif dari sistem proposional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup, masih bisa dilakukan saat ini, karena Pemilu akan dilakukan Februari 2024 mendatang. Masih ada waktu sekitar tujuh bulan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkannya.

Mumpung belum ada Daftar Calon Tetap (DCT), saat ini masih Daftar Calon Sementara (DCS) sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkannya.  

Ia mengingatkan masalah seperti ini, bukan baru pertama kali terjadi. Sebab pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun, empat bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2009, sistem Pemilu diubah hasil dari uji materiil di MK, dari sistem proporsional tertutup menjadi terbuka.

Saat itu tidak ada kekacauan politik. Mengapa sekarang SBY khawatir terjadi kekacauan politik? Nyatanya pada Pemilu 2009 era Presiden SBY tidak ada kekacauan politik.       

Seperti Amandemen

Sama dengan soal amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan pada 2002. Sekarang masyarakat menyadari, ternyata banyak mudarat dari sejumlah amandemen UUD 1945 menjadi UUD aspal (asli tapi palsu) alias UUD 2002. Begitu juga dengan sistem pemilu proporsional terbuka, terakhir pada Pemilu 2019 menyebabkan hampir 900 orang petugas pemungutan suara (PPS) meninggal dunia.

Fakta membuktikan Pemilu 1955 yang dilakukan dengan sistem proporsional tertutup justru menjadi pemilu paling demokratis dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Di situ ada etika, moral, serta agama yang diyakini penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, serta pemilih dalam menentukan partai politik sebagai institusi aspirasi politik masyarakat.

Pemilu 1955 dengan sistem proporsional tertutup bukan hanya ajang untuk kontestasi meraih kekuasaan melalui partai politik belaka. Lebih dari itu dibarengi dengan etika moral agama, sehingga menutup peluang untuk berlaku tidak jujur.

Pemilu itu alat pendidikan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu mestinya calon-calon wakil rakyat adalah orang-orang terdidik, setidaknya lulusan perguruan tinggi. Sekaligus membuka peluang bagi para dosen, guru, peneliti yang tidak memiliki kemampuan finansial, bisa berkiprah menjadi wakil rakyat melalui sistem proporsional tertutup.

Jika menggunakan sistem proporsional terbuka, maka para cendekiawan akan kesulitan untuk bisa bersaing dengan pemilik modal, orang kaya, atau artis popular yang tidak memiliki kemampuan pendidikan tinggi, namun memiliki kemampuan ekonomi tinggi.

Melalui sistem proporsional tertutup, lanjutnya, partai politik punya kewenangan untuk menempatkan orang-orang terdidik di urutan atas alias dapat nomor peci, bukan nomor sepatu. Jadi walau pun sistem proporsional tertutup, namun tetap ada urutan daftar tetap calon anggota DPR/DPRD.

Tapi elite partai politik jangan sembarangan bertindak seolah-olah sebagai raja menggantikan oligarki kapitalis yang menitipkan orang-orang tertentu seperti sistem proporsional terbuka.

Kesalahan Pemilu 2019

Mestinya, elite negeri belajar dari kesalahan Pemilu 2019 lalu, sebagai salah satu Pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka dengan predikat terburuk dalam sejarah Pemilu Indonesia. Buktinya, hampir 900 orang PPS meninggal dunia.

Siapa yang bertanggung jawab atas kematian hampir 900 orang PPS? Betapa beratnya petugas pemungutan suara untuk menghitung perolehan suara dari masing-masing calon anggota parlemen DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Berapa banyak partai peserta Pemilu? Berapa banyak calon dari masing-masing partai politik? Berapa banyak daerah pemilihan? Belum lagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari 34 provinsi saat itu.

Jika Pemilu 2024 tetap dilakukan dengan sistem proporsional terbuka sekaligus secara serentak untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka kemungkinan korban petugas pemungutan suara akan semakin bertambah lagi bisa lebih dari 1.000 orang yang meninggal dunia. Sehingga Indonesia akan dicap sebagai negara paling buruk dalam penyelenggaraan Pemilu, karena banyaknya anggota PPS yang meninggal dunia.

Sudah cukup uji coba pemilu dengan sistem proporsional terbuka selama tiga kali pelaksanaan Pemilu (2009, 2014, 2019) dan kini saatnya dievaluasi. Ongkos politiknya terlalu mahal jika Pemilu serentak yang direncanakan pada 2024 dilaksanakan secara system proporsional terbuka.

Diakuinya, memang ada penyimpangan saat Pemilu era Orde Baru dengan sistem proporsional tertutup, karena pemilunya sekadar kewajiban untuk menggugurkan seolah Pemilu berlangsung secara demokratis. Padahal hanya sebagai demokrasi bayangan.

Kita perbaiki saja dari Pemilu 1955 dan era Orde Baru, tetapi tetap menggunakan sistem proporsional tertutup dan bukan proporsional terbuka. Soal kedekatan dengan rakyat sebagai calon pemilih, menjadi kewajiban partai politik untuk dekat dengan rakyat, bukan hanya saat jelang Pemilu saja.

Menekan biaya

Dengan sistem proporsional tertutup, sekaligus bisa menekan biaya Pemilu menjadi lebih murah. Bukan para bohir atau pemilik modal yang mengendalikan pemilu. Partai politik menjadi satu-satunya pengendali dana kampanye. Sistem proporsional tertutup juga bisa menutup persaingan tidak sehat para calon anggota legislatif di dalam satu partai politik.

Walau dengan sistem proporsional tertutup, tapi bukan seperti membeli kucing dalam karung. Rakyat tetap bisa mengetahui siapa saja calon anggota legislatif dari partai-partai politik. Jadi ada adu gagasan serta platform partai politik. Rakyat memilih partai politik dan sekalian kecocokan dengan calon angtota parlemennya.

Sama seperti pada Pemilu 1955 dan Pemilu era Orde Baru, serta Pemilu di awal Reformasi 1999 dan 2004. Para pemilih, hanya memilih atau menusuk tanda gambar partai politik untuk memilih anggota parlemen. Partai politik yang akan menentukan calon wakilnya yang akan duduk di DPR/DPRD. Dibuka secara transparan siapa saja dan urutan calon anggota legislatif dari partai politik.

Sehingga jika ada anggota partai yang tidak berkualitas atau melakukan penyimpangan, maka partai politik akan menanggung akibatnya. Kedaulatan partai sebagai instrumen demokrasi menjadi pertaruhan.

/sgo

Iblis Pesolek

Photo: bergelora.com

Pada 1993-1994, sebagai wartawan politik Harian Merdeka, saya "nyambi" di LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). Salah satu pimpinannya saat itu Dr Didik J Rachbini yang juga dosen ekonomi politik di Universitas Nasional (Unas).

Saat itu LP3ES punya program baru  dalam bidang penelitian, pendidikan dan penerangan HAM dan demokrasi.  Program ini diberi nama CESDA (Center for the Study of Democracy). Salah satu staf penelitinya Rahadi TW, lulusan FISIP Unas, stambuk 1984.

Mereka buat polling-polling politik. Tenaga pengumpul data dari alumni dan mahasiswa tiga perguruan tinggi: UI, IPB, Unas.

UI dikenal pandai dalam teori. IPB mahir statistik dan metode kuantitatif. Unas kuasai lapangan penelitian.

Wakil dari UI dan IPB "nyerah" untuk masuk ke wilayah papan atas, Menteng.

Rahadi minta saya pimpin penelitian di wilayah Menteng. Didik Rachbini setuju, karena beberapa kali saya wawancarainya soal ekonomi politik. Saya, lulusan FISIP Unas, stambuk 1986, mengajak Hendrik Dikson Sirait yang saat itu butuh dana untuk bantu adiknya. Hendrik masih mahasiswa FISIP Unas, stambuk 1990.

Jika anak-anak UI dan IPB butuh waktu tiga pekan untuk penelitian, maka saya bersama "Iblis" hanya butuh waktu satu pekan. 

Teknik reportase menembus narasumber saya gunakan untuk masuk ke wilayah elite. "Iblis" jadi asisten saya yang "manis".  Kunci suksesnya, saya menggunakan kartu pers liputan di Mabesad. Aparat Koramil di ujung stadion Menteng membantu kami memasuki kawasan "Bento". 

"Ini gila, gua kerja dibantu Koramil. Padahal gua anti tentara," kata Hendrik. 

"Gua kan wartawan harus bisa masuk ke semua lini. Mau ektrem kanan, tengah, kiri. Harus luwes jadi wartawan. Itu kunci kita kuasai penelitian," jawabku kepada Hendrik.

Sukses menembus wilayah papan atas, ternyata kami diminta lagi masuk ke wilayah bronx, Manggarai. Untuk wilayah ini kami juga sukses. Mungkin wajah-wajah "kumuh" kami, bisa dianggap sebagai "duta" orang susah. Soal advokasi massa, sepertinya jadi spesialisasi "Iblis".

Tentu butuh busana berbeda untuk masuk ke dua kutub wilayah bagai bumi dan langit.  Ternyata "Iblis" sesungguhnya pria pesolek. Dia bisa pakai minyak rambut dan minyak wangi saat saya ajak masuk ke wilayah tak jauh dari rumah Sang Penguasa, Jl Cendana, Menteng. Padahal saya tidak pakai minyak rambut dan minyak wangi.

Modal honor awal dimanfaatkannya untuk beli parfum dan minyak rambut. Termasuk kemeja dan celana  bahan, non jins. Ya, sebagai modal kerja. 

"Modal harum sudah cukup buat elu nembak cewek, Blis. Aktivis takut cewek, cemen lu." 

Pulang penelitian lapangan, sesekali dia nginap ke rumah saya di Lenteng Agung. 

Di situ dia cerita ingin jadi wartawan. "Enak banget jadi wartawan, kerjanya fleksibel. Cuma gua gak bisa nulis," kata Hendrik.

"Iya fleksibel, tapi gak bisa jadi orang kaya. Duitnya pas pasan. Makanya gua nyambi, cari tambahan," jawabku, enteng.

Juli 1996, beberapa kali saya bertemu Hendrik di Jl Diponegoro, depan Kantor PDI. Tiap hari panggung demokrasi diisi pidato-pidato yang "menghasut". Isi pidato-pidato politik selama beberapa hari, jadi modal berita politik dalam reportase saya. Belakangan tulisan saya dijadikan buku oleh Merdeka untuk souvernir HUT ke 51 salah satu harian legendaris itu. 

Suasana di markas PDI semakin tidak kondusif. Betul saja, pecah peristiwa 27 Juli 1996.

"Blis... Ambil jarak aman dari Kantor PDI. Jangan sampai jadi korban. Ada pertarungan elite yang kita tidak tahu siapa saja yang bermain," itu pesanku saat bertemu Iblis di depan RSCM.

Awal Agustus 1996, saat ke kampus Unas dapat kabar Hendrik Sirait hilang. Tak jelas rimbanya. Belakangan kami tahu dia bagian dari aktivis yang ditangkap aparat keamanan. 

Beberapa kali Hendrik dijebloskan ke penjara, beberapa kali pula, kami membesuknya. Berkenalan pula dengan Ibundanya yang sangat perhatian kepada putra keduanya.

Banyak kenangan bersamanya sebagai aktivis mahasiswa. Militansinya luar biasa. Kami tidak pernah menjerumuskannya sebagai aktivis. Ia hadir menjadi aktivis sebagai panggilan jiwa raga. Masih banyak kenangan yang tersimpan rapi dalam memori, butuh waktu untuk merangkai cerita tentangmu, Blis.

Mungkin selain almarhum Nuku Soleiman, FISIP Unas stambuk 1985, Hendrik "Iblis" bersama Wandy "Binyo" Tuturoong, FISIP Unas stambuk 1990, yang paling sering keluar masuk penjara. Disusul rekan sohibnya, Ferry "Mpe" Muchus, FISIP Unas stambuk 1990, dan Andrianto "Diem", FISIP Unas 1992.

Sabtu 13 Mei 2023, jadwal saya sedang pelatihan. Tapi saya minta izin untuk bisa mengantarkan Hendrik Sirait. Saya ikut menggotong peti jenazahnya dari ambulans PGN menuju liang lahat di Blade 184 unit Kristen TPU Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

"Selamat jalan adinda pejuang. Foto di atas pusaramu dengan mengenakan jas rapi, itulah kau yang sesungguhnya 'iblis' pesolek."

/sgofficial

Rapim TNI-Polri Mestinya Fokus pada Ancaman Perang Dunia Ketiga

(REUTERS/CLODAGH KILCOYNE)

PRESS RELEASE

Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri mestinya fokus menghadapi ancaman Perang Dunia Ketiga yang sudah di depan mata. TNI harus belajar dari kesalahan KNIL (Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger) atau tentara kerajaan Hindia Belanda (Indonesia di bawah penjajah kolonial Belanda) pada Januari 1942. 

Dalam dua kali Rapim TNI Polri pada 2022 dan 2023 ini justru lebih fokus pada masalah ekonomi yang bukan tugas utama TNI dan Polri. Padahal sudah ada embrio Perang Dunia Ketiga, diawali dengan invasi Rusia ke Ukrainia. Mengapa pimpinan TNI tidak belajar dari ketidaksiapan KNIL di Indonesia?

Saat tentara Jepang masuk ke Indonesia, KNIL langsung menyerah tanpa perlawanan. Salah satu sebabnya KNIL tidak segera mempersiapkan tentara untuk berperang. Saat itu Akademi Militer Belanda di Bandung dan Sekolah Perwira KNIL di Jakarta masih asik dengan program baris-berbaris. Padahal pada awal Desember 1941, Jepang sudah  menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii.

Jadi hanya dalam hitungan satu bulan dari serangan Jepang ke Pearl Harbour Hawai, Jepang sudah masuk ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Invasi Rusia ke Ukrainia yang sudah berlangsung satu tahun pada 24 Februari 2023 mendatang, berpotensi kuat menjadi awal berlangsungnya Perang Dunia Ketiga. Apalagi jika Rusia kalah dalam pertempuran di Ukrainia. Mereka akan melakukan perang nuklir yang akan mengancam dunia.

Di belakang Rusia ada Tiongkok, Korea Utara, dan juga kemungkinan Iran. Sementara di belakang Ukrainia ada NATO atau pakta pertahanan Atlantik Utara yang terdiri dari lebih dari 25 negara. Tiga di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Prancis memiliki senjata nuklir. Hal yang sama dengan Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Kekuatan nuklirnya hampir sama besar di antara dua aliansi itu.

Aliansi ini, hampir sama dengan kondisi sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua pada 1939-1945. Saat itu Jepang di blok fasisme atau disebut Poros bersama Jerman dan Italia. Sedangkan Belanda yang menduduki Indonesia menjadi bagian dari Sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris.

Diungkapkan, pada 1938-1939, orang-orang Jepang sudah masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda dari kekayaan alam Indonesia. Jepang menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasinya hampir sama dengan saat ini, Tiongkok banyak berinvestasi di Indonesia dan menjadi pesaing negara-negara Barat, utamanya Amerika Serikat. 

Pecahnya Perang Dunia Kedua, tentu merugikan Jepang yang telah berinvestasi di Indonesia. Maka pilihannya Jepang harus menyerang Indonesia agar dapat menguasai kekayaan alam dari tangan Sekutu Belanda.  Penguasaan itu untuk kebutuhan perang dan industri. Saat ini Tiongkok juga bisa berpikir seperti itu terhadap Indonesia jika terjadi Perang Dunia Ketiga.

Ia mengaku tidak pernah mendengar bagaimana Panglima TNI berpidato menyiapkan skenario menghadapi Perang Dunia Ketiga. Kemudian DPR juga masih mempersoalkan hal-hal kecil yang tidak strategis, seperti ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam rapat kerja. Padahal kunjungan kerja KSAD ke Korea Selatan dan Jepang justru jauh lebih penting, karena melakukan diplomasi militer dengan negara kuat di Asia tersebut.

Militer Indonesia saat ini nomor 13 terkuat di dunia berdasarkan versi situs peringkat militer dunia Global Fire Power (GFP). Tetapi hingga kini publik belum tahu apa yang sedang dipersiapkan pimpinan TNI dalam menghadapi ancaman Perang Dunia Ketiga.

Perang Dunia Ketiga akan terjadi jika tidak ada negara kuat yang bisa mencegahnya. Dalam pertemuan G-20 (forum utama kerjasama ekonomi internasional) di Bali Indonesia, ternyata tidak mampu menghentikan invasi Rusia ke Ukrainia. Begitu juga dengan G-7 (tujuh negara dengan ekonomi terkuat), tidak mampu menghentikan perang tersebut. Bahkan kini Amerika Serikat, Prancis dan Jerman sudah mengirimkan bantuan alat utama sistem senjata militer ke Ukrainia.

Apa ini bukan embrio Perang Dunia Ketiga? Rusia sudah mengancam jika negara-negara Barat terlibat di Ukrainia, mereka tak segan akan menembakkan senjata nuklir. Jika ini terjadi, maka perang nukir akan menghancurkan dunia.

Ditegaskannya, pertahanan Indonesia masih rapuh jika harus menghadapi perang dadakan. Logistik juga tidak memungkinkan untuk perang berlarut, karena kondisi keuangan negara akibat krisis. Saat ini dunia juga sedang krisis energi, krisis ekonomi dan krisis pangan. 

Jadi ancaman Perang Dunia Ketiga ini yang mestinya mendapatkan fokus utama dalam Rapim TNI dan Polri. Kekuatan TNI digabung dengan Polri sekitar satu juta personel, apa sudah cukup jika harus menghadapi perang semesta? Kita punya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), bagaimana implementasinya jika perang terjadi? Itu yang seharusnya jadi bahasan pokok. Masalah ekonomi mestinya di bawah Kemenko Perekonomian.

/sgo

Perahu Koalisi Perubahan Bagai Layar Mulai Terkembang

 

Photo: krjogja.com

Keputusan Partai Demokrat yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, pada Rabu (26/1) ini, bagaikan layar mulai terkembang. Setelah sebelumnya perahu Koalisi Perubahan belum bergerak dan terus bersandar di bibir pantai. Padahal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) telah menjadi penjuru pada Oktober 2022 dengan menyodorkan Anies Baswedan sebagai nakhoda.

Sebelumnya layar perahu Koalisi Perubahan masih kuncup. Kini dengan deklarasi yang dilakukan Partai Demokrat, layar politik mulai terkembang. Dan akan semakin berkembang, jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera melakukan deklarasi dalam waktu dekat.

Deklarasi bakal calon presiden yang dilakukan Demokrat sekaligus kredit poin penting bagi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bisa dipilih menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres). Demokrat maju selangah dibandingkan PKS. Peluang AHY semakin terbuka daripada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang semula akan disorongkan PKS untuk menjadi bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan. 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menjadi king maker dalam keputusan politik yang tidak mudah ini. Pelan-pelan Koalisi Perubahan bisa keluar dari kemelut persoalan siapa yang nantinya akan diusung menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan.   

Dikemukakan, terbentuknya koalisi mana pun mesti disambut dengan gembira, karena menandakan iklim politik di Tanah Air berjalan sesuai rencana. Artinya pemilu 2024 sudah semakin dekat setelah sebelumnya kehidupan politik dihujani ketidakpastian dengan adanya rumors penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk soal jabatan presiden tiga periode.

Setelah diliputi ketidakpastian selama sekitar empat bulan, kini Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS mulai terlihat bagai cahaya di ujung lorong. Tampilnya Koalisi Perubahan sekaligus menepis hanya akan ada dua poros yang saling berhadapan seperti Pemilu 2019 lalu. 

Kontestasi Pemilu 2014 akan lebih menarik dan sangat ketat jika menghasilkan 3-4 poros politik atau koalisi politik. Kondisi ini akan memberikan pilihan politik kepada masyarakat untuk mencari yang terbaik dari 3-4 poros yang kemungkinan akan terbantuk. Iklim politik yang baik ini, sekaligus untuk menghindari polarisasi politik yang tidak sehat.  

Dikemukakan, sambil menunggu deklarasi dari PKS, maka koalisi ini sudah bisa segera membentuk sekretariat bersama (sekber), seperti presidium. Hal ini karena posisi ketiga partai politik tersebut dalam Pemilu 2019 lalu, perolehan suara maupun kursinya di parlemen, hampir sama. Gerindra dan PKB sudah membentuk sekber terlebih dahulu dengan bakal capresnya Prabowo Subianto. Sehingga komunikasi politik sudah bisa dibangun oleh Koalisi Perubahan maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dalam format kandidasi politik untuk mencari kandidat bakal cawapres yang bisa disetujui anggota koalisi masing-masing.

Nasdem meraih sekitar sembilan persen dengan perolehan 59 kursi, PKS meraih 8,2 persen dengan perolehan 50 kursi, dan Demokrat meraih sekitar 7,8 persen dengan perolehan 54 kursi. Rumitnya adalah, siapa ketua kelasnya?

Hal ini, mengingat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai icon Demokrat, pernah menjadi presiden selama dua periode. Kemudian Surya Paloh adalah politikus kawakan yang berhasil membawa Nasdem masuk dalam urutan keempat pemenang pemilu 2019 lalu. Padahal baru dia kali Nasdem mengikuti kontestasi pemilu. Sementara PKS pada pemilu 1999 hanya memperoleh 1,36 persen, kini sudah meraih lebih dari delapan persen. 

Tidak ada pilihan bagi Demokrat maupun PKS, selain masuk dalam Koalisi Perubahan. Koalisi ini tidak akan pernah ada apabila Nasdem tidak keluar dari koalisi yang mendukung pemerintahan. Sebagai oposisi, DNA atau pewarisan sifat politik Demokrat dan PKS tidak mungkin bisa bergabung dengan koalisi yang digagas pemerintahan Jokowi.

Apalagi, gabungan suara atau kursi PKS dan Demokrat tidak mencukupi ambang batas partai politik untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi Pemilu 2024. Gabungan mereka hanya sekitar 16 persen, jadi masih kurang empat persen untuk mencapai presidential threshold.

Dengan adanya deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres oleh Demokrat dan menyusul dari PKS, maka pemilu 2024 potensial menghasilkan minimal tiga poros, yakni: Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS); Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa /PKB); Koalisi Indonesia Baru (Partai Golkar – Partai Amanat Nasional /PAN) – Partai Persatuan Pembangunan /PPP).

Jika tidak ada kejutan politik, maka tinggal menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan bergabung ke koalisi mana? Bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau Koalisi Indonesia Baru? Atau mereka akan percaya diri untuk berdiri sendiri karena memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri, tanpa gabungan partai politik?

/sgo