Analis Unas: Sistem Proporsional Tertutup Ideal untuk Indonesia

Photo: muhammadiyah.or.id

PRESS RELEASE

Sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup lebih ideal diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka. Semua pertimbangan, termasuk kondisi geografis, jumlah penduduk, kemajemukan suku bangsa maupun agama, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, menjadi dasar bagi para pendiri bangsa menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu pertama 1955.

Para pendiri bangsa sudah mem-pertimbangkan dari segala aspek, sistem proporsional tertutup dianggap paling pas untuk kondisi Indonesia.

Hal itu terkait uji materiil UU Pemilu soal sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan beredar ‘bocoran’ seperti dikemukakan Prof Dr Denny Indrayana yang menyebutkan MK akan mengembalikan ke sistem proporsional tertutup.

Namun, apabila sistem pemilu diubah, jangan sampai dimanfaatkan oleh penumpang gelap untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Apalagi tahapan pelaksanaan Pemilu sudah berlangsung sejak awal 2022 lalu.  Jika perubahan sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dilakukan untuk menunda Pemilu, maka akan menimbulkan instabilitas politik.

Jangan sampai ada penumpang gelap, karena ongkos politiknya sangat mahal. Belum lagi ada pertarungan di DPR antar-fraksi soal setuju atau tidak setuju perubahan sistem pemilu. Saya tidak dalam kapasitas mendukung partai tertentu atau fraksi tertentu, tapi mengacu kepada sejarah awal para pendiri bangsa menetapkan sistem pemilu 1955. Tentu saja ada pro dan kontra, namun ini pendapat akademis.

Jika memang ternyata ada perubahan sistem Pemilu legislatif dari sistem proposional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup, masih bisa dilakukan saat ini, karena Pemilu akan dilakukan Februari 2024 mendatang. Masih ada waktu sekitar tujuh bulan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkannya.

Mumpung belum ada Daftar Calon Tetap (DCT), saat ini masih Daftar Calon Sementara (DCS) sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkannya.  

Ia mengingatkan masalah seperti ini, bukan baru pertama kali terjadi. Sebab pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun, empat bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2009, sistem Pemilu diubah hasil dari uji materiil di MK, dari sistem proporsional tertutup menjadi terbuka.

Saat itu tidak ada kekacauan politik. Mengapa sekarang SBY khawatir terjadi kekacauan politik? Nyatanya pada Pemilu 2009 era Presiden SBY tidak ada kekacauan politik.       

Seperti Amandemen

Sama dengan soal amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan pada 2002. Sekarang masyarakat menyadari, ternyata banyak mudarat dari sejumlah amandemen UUD 1945 menjadi UUD aspal (asli tapi palsu) alias UUD 2002. Begitu juga dengan sistem pemilu proporsional terbuka, terakhir pada Pemilu 2019 menyebabkan hampir 900 orang petugas pemungutan suara (PPS) meninggal dunia.

Fakta membuktikan Pemilu 1955 yang dilakukan dengan sistem proporsional tertutup justru menjadi pemilu paling demokratis dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Di situ ada etika, moral, serta agama yang diyakini penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, serta pemilih dalam menentukan partai politik sebagai institusi aspirasi politik masyarakat.

Pemilu 1955 dengan sistem proporsional tertutup bukan hanya ajang untuk kontestasi meraih kekuasaan melalui partai politik belaka. Lebih dari itu dibarengi dengan etika moral agama, sehingga menutup peluang untuk berlaku tidak jujur.

Pemilu itu alat pendidikan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu mestinya calon-calon wakil rakyat adalah orang-orang terdidik, setidaknya lulusan perguruan tinggi. Sekaligus membuka peluang bagi para dosen, guru, peneliti yang tidak memiliki kemampuan finansial, bisa berkiprah menjadi wakil rakyat melalui sistem proporsional tertutup.

Jika menggunakan sistem proporsional terbuka, maka para cendekiawan akan kesulitan untuk bisa bersaing dengan pemilik modal, orang kaya, atau artis popular yang tidak memiliki kemampuan pendidikan tinggi, namun memiliki kemampuan ekonomi tinggi.

Melalui sistem proporsional tertutup, lanjutnya, partai politik punya kewenangan untuk menempatkan orang-orang terdidik di urutan atas alias dapat nomor peci, bukan nomor sepatu. Jadi walau pun sistem proporsional tertutup, namun tetap ada urutan daftar tetap calon anggota DPR/DPRD.

Tapi elite partai politik jangan sembarangan bertindak seolah-olah sebagai raja menggantikan oligarki kapitalis yang menitipkan orang-orang tertentu seperti sistem proporsional terbuka.

Kesalahan Pemilu 2019

Mestinya, elite negeri belajar dari kesalahan Pemilu 2019 lalu, sebagai salah satu Pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka dengan predikat terburuk dalam sejarah Pemilu Indonesia. Buktinya, hampir 900 orang PPS meninggal dunia.

Siapa yang bertanggung jawab atas kematian hampir 900 orang PPS? Betapa beratnya petugas pemungutan suara untuk menghitung perolehan suara dari masing-masing calon anggota parlemen DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Berapa banyak partai peserta Pemilu? Berapa banyak calon dari masing-masing partai politik? Berapa banyak daerah pemilihan? Belum lagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari 34 provinsi saat itu.

Jika Pemilu 2024 tetap dilakukan dengan sistem proporsional terbuka sekaligus secara serentak untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka kemungkinan korban petugas pemungutan suara akan semakin bertambah lagi bisa lebih dari 1.000 orang yang meninggal dunia. Sehingga Indonesia akan dicap sebagai negara paling buruk dalam penyelenggaraan Pemilu, karena banyaknya anggota PPS yang meninggal dunia.

Sudah cukup uji coba pemilu dengan sistem proporsional terbuka selama tiga kali pelaksanaan Pemilu (2009, 2014, 2019) dan kini saatnya dievaluasi. Ongkos politiknya terlalu mahal jika Pemilu serentak yang direncanakan pada 2024 dilaksanakan secara system proporsional terbuka.

Diakuinya, memang ada penyimpangan saat Pemilu era Orde Baru dengan sistem proporsional tertutup, karena pemilunya sekadar kewajiban untuk menggugurkan seolah Pemilu berlangsung secara demokratis. Padahal hanya sebagai demokrasi bayangan.

Kita perbaiki saja dari Pemilu 1955 dan era Orde Baru, tetapi tetap menggunakan sistem proporsional tertutup dan bukan proporsional terbuka. Soal kedekatan dengan rakyat sebagai calon pemilih, menjadi kewajiban partai politik untuk dekat dengan rakyat, bukan hanya saat jelang Pemilu saja.

Menekan biaya

Dengan sistem proporsional tertutup, sekaligus bisa menekan biaya Pemilu menjadi lebih murah. Bukan para bohir atau pemilik modal yang mengendalikan pemilu. Partai politik menjadi satu-satunya pengendali dana kampanye. Sistem proporsional tertutup juga bisa menutup persaingan tidak sehat para calon anggota legislatif di dalam satu partai politik.

Walau dengan sistem proporsional tertutup, tapi bukan seperti membeli kucing dalam karung. Rakyat tetap bisa mengetahui siapa saja calon anggota legislatif dari partai-partai politik. Jadi ada adu gagasan serta platform partai politik. Rakyat memilih partai politik dan sekalian kecocokan dengan calon angtota parlemennya.

Sama seperti pada Pemilu 1955 dan Pemilu era Orde Baru, serta Pemilu di awal Reformasi 1999 dan 2004. Para pemilih, hanya memilih atau menusuk tanda gambar partai politik untuk memilih anggota parlemen. Partai politik yang akan menentukan calon wakilnya yang akan duduk di DPR/DPRD. Dibuka secara transparan siapa saja dan urutan calon anggota legislatif dari partai politik.

Sehingga jika ada anggota partai yang tidak berkualitas atau melakukan penyimpangan, maka partai politik akan menanggung akibatnya. Kedaulatan partai sebagai instrumen demokrasi menjadi pertaruhan.

/sgo

Iblis Pesolek

Photo: bergelora.com

Pada 1993-1994, sebagai wartawan politik Harian Merdeka, saya "nyambi" di LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). Salah satu pimpinannya saat itu Dr Didik J Rachbini yang juga dosen ekonomi politik di Universitas Nasional (Unas).

Saat itu LP3ES punya program baru  dalam bidang penelitian, pendidikan dan penerangan HAM dan demokrasi.  Program ini diberi nama CESDA (Center for the Study of Democracy). Salah satu staf penelitinya Rahadi TW, lulusan FISIP Unas, stambuk 1984.

Mereka buat polling-polling politik. Tenaga pengumpul data dari alumni dan mahasiswa tiga perguruan tinggi: UI, IPB, Unas.

UI dikenal pandai dalam teori. IPB mahir statistik dan metode kuantitatif. Unas kuasai lapangan penelitian.

Wakil dari UI dan IPB "nyerah" untuk masuk ke wilayah papan atas, Menteng.

Rahadi minta saya pimpin penelitian di wilayah Menteng. Didik Rachbini setuju, karena beberapa kali saya wawancarainya soal ekonomi politik. Saya, lulusan FISIP Unas, stambuk 1986, mengajak Hendrik Dikson Sirait yang saat itu butuh dana untuk bantu adiknya. Hendrik masih mahasiswa FISIP Unas, stambuk 1990.

Jika anak-anak UI dan IPB butuh waktu tiga pekan untuk penelitian, maka saya bersama "Iblis" hanya butuh waktu satu pekan. 

Teknik reportase menembus narasumber saya gunakan untuk masuk ke wilayah elite. "Iblis" jadi asisten saya yang "manis".  Kunci suksesnya, saya menggunakan kartu pers liputan di Mabesad. Aparat Koramil di ujung stadion Menteng membantu kami memasuki kawasan "Bento". 

"Ini gila, gua kerja dibantu Koramil. Padahal gua anti tentara," kata Hendrik. 

"Gua kan wartawan harus bisa masuk ke semua lini. Mau ektrem kanan, tengah, kiri. Harus luwes jadi wartawan. Itu kunci kita kuasai penelitian," jawabku kepada Hendrik.

Sukses menembus wilayah papan atas, ternyata kami diminta lagi masuk ke wilayah bronx, Manggarai. Untuk wilayah ini kami juga sukses. Mungkin wajah-wajah "kumuh" kami, bisa dianggap sebagai "duta" orang susah. Soal advokasi massa, sepertinya jadi spesialisasi "Iblis".

Tentu butuh busana berbeda untuk masuk ke dua kutub wilayah bagai bumi dan langit.  Ternyata "Iblis" sesungguhnya pria pesolek. Dia bisa pakai minyak rambut dan minyak wangi saat saya ajak masuk ke wilayah tak jauh dari rumah Sang Penguasa, Jl Cendana, Menteng. Padahal saya tidak pakai minyak rambut dan minyak wangi.

Modal honor awal dimanfaatkannya untuk beli parfum dan minyak rambut. Termasuk kemeja dan celana  bahan, non jins. Ya, sebagai modal kerja. 

"Modal harum sudah cukup buat elu nembak cewek, Blis. Aktivis takut cewek, cemen lu." 

Pulang penelitian lapangan, sesekali dia nginap ke rumah saya di Lenteng Agung. 

Di situ dia cerita ingin jadi wartawan. "Enak banget jadi wartawan, kerjanya fleksibel. Cuma gua gak bisa nulis," kata Hendrik.

"Iya fleksibel, tapi gak bisa jadi orang kaya. Duitnya pas pasan. Makanya gua nyambi, cari tambahan," jawabku, enteng.

Juli 1996, beberapa kali saya bertemu Hendrik di Jl Diponegoro, depan Kantor PDI. Tiap hari panggung demokrasi diisi pidato-pidato yang "menghasut". Isi pidato-pidato politik selama beberapa hari, jadi modal berita politik dalam reportase saya. Belakangan tulisan saya dijadikan buku oleh Merdeka untuk souvernir HUT ke 51 salah satu harian legendaris itu. 

Suasana di markas PDI semakin tidak kondusif. Betul saja, pecah peristiwa 27 Juli 1996.

"Blis... Ambil jarak aman dari Kantor PDI. Jangan sampai jadi korban. Ada pertarungan elite yang kita tidak tahu siapa saja yang bermain," itu pesanku saat bertemu Iblis di depan RSCM.

Awal Agustus 1996, saat ke kampus Unas dapat kabar Hendrik Sirait hilang. Tak jelas rimbanya. Belakangan kami tahu dia bagian dari aktivis yang ditangkap aparat keamanan. 

Beberapa kali Hendrik dijebloskan ke penjara, beberapa kali pula, kami membesuknya. Berkenalan pula dengan Ibundanya yang sangat perhatian kepada putra keduanya.

Banyak kenangan bersamanya sebagai aktivis mahasiswa. Militansinya luar biasa. Kami tidak pernah menjerumuskannya sebagai aktivis. Ia hadir menjadi aktivis sebagai panggilan jiwa raga. Masih banyak kenangan yang tersimpan rapi dalam memori, butuh waktu untuk merangkai cerita tentangmu, Blis.

Mungkin selain almarhum Nuku Soleiman, FISIP Unas stambuk 1985, Hendrik "Iblis" bersama Wandy "Binyo" Tuturoong, FISIP Unas stambuk 1990, yang paling sering keluar masuk penjara. Disusul rekan sohibnya, Ferry "Mpe" Muchus, FISIP Unas stambuk 1990, dan Andrianto "Diem", FISIP Unas 1992.

Sabtu 13 Mei 2023, jadwal saya sedang pelatihan. Tapi saya minta izin untuk bisa mengantarkan Hendrik Sirait. Saya ikut menggotong peti jenazahnya dari ambulans PGN menuju liang lahat di Blade 184 unit Kristen TPU Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

"Selamat jalan adinda pejuang. Foto di atas pusaramu dengan mengenakan jas rapi, itulah kau yang sesungguhnya 'iblis' pesolek."

/sgofficial

Rapim TNI-Polri Mestinya Fokus pada Ancaman Perang Dunia Ketiga

(REUTERS/CLODAGH KILCOYNE)

PRESS RELEASE

Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri mestinya fokus menghadapi ancaman Perang Dunia Ketiga yang sudah di depan mata. TNI harus belajar dari kesalahan KNIL (Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger) atau tentara kerajaan Hindia Belanda (Indonesia di bawah penjajah kolonial Belanda) pada Januari 1942. 

Dalam dua kali Rapim TNI Polri pada 2022 dan 2023 ini justru lebih fokus pada masalah ekonomi yang bukan tugas utama TNI dan Polri. Padahal sudah ada embrio Perang Dunia Ketiga, diawali dengan invasi Rusia ke Ukrainia. Mengapa pimpinan TNI tidak belajar dari ketidaksiapan KNIL di Indonesia?

Saat tentara Jepang masuk ke Indonesia, KNIL langsung menyerah tanpa perlawanan. Salah satu sebabnya KNIL tidak segera mempersiapkan tentara untuk berperang. Saat itu Akademi Militer Belanda di Bandung dan Sekolah Perwira KNIL di Jakarta masih asik dengan program baris-berbaris. Padahal pada awal Desember 1941, Jepang sudah  menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii.

Jadi hanya dalam hitungan satu bulan dari serangan Jepang ke Pearl Harbour Hawai, Jepang sudah masuk ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Invasi Rusia ke Ukrainia yang sudah berlangsung satu tahun pada 24 Februari 2023 mendatang, berpotensi kuat menjadi awal berlangsungnya Perang Dunia Ketiga. Apalagi jika Rusia kalah dalam pertempuran di Ukrainia. Mereka akan melakukan perang nuklir yang akan mengancam dunia.

Di belakang Rusia ada Tiongkok, Korea Utara, dan juga kemungkinan Iran. Sementara di belakang Ukrainia ada NATO atau pakta pertahanan Atlantik Utara yang terdiri dari lebih dari 25 negara. Tiga di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Prancis memiliki senjata nuklir. Hal yang sama dengan Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Kekuatan nuklirnya hampir sama besar di antara dua aliansi itu.

Aliansi ini, hampir sama dengan kondisi sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua pada 1939-1945. Saat itu Jepang di blok fasisme atau disebut Poros bersama Jerman dan Italia. Sedangkan Belanda yang menduduki Indonesia menjadi bagian dari Sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris.

Diungkapkan, pada 1938-1939, orang-orang Jepang sudah masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda dari kekayaan alam Indonesia. Jepang menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasinya hampir sama dengan saat ini, Tiongkok banyak berinvestasi di Indonesia dan menjadi pesaing negara-negara Barat, utamanya Amerika Serikat. 

Pecahnya Perang Dunia Kedua, tentu merugikan Jepang yang telah berinvestasi di Indonesia. Maka pilihannya Jepang harus menyerang Indonesia agar dapat menguasai kekayaan alam dari tangan Sekutu Belanda.  Penguasaan itu untuk kebutuhan perang dan industri. Saat ini Tiongkok juga bisa berpikir seperti itu terhadap Indonesia jika terjadi Perang Dunia Ketiga.

Ia mengaku tidak pernah mendengar bagaimana Panglima TNI berpidato menyiapkan skenario menghadapi Perang Dunia Ketiga. Kemudian DPR juga masih mempersoalkan hal-hal kecil yang tidak strategis, seperti ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam rapat kerja. Padahal kunjungan kerja KSAD ke Korea Selatan dan Jepang justru jauh lebih penting, karena melakukan diplomasi militer dengan negara kuat di Asia tersebut.

Militer Indonesia saat ini nomor 13 terkuat di dunia berdasarkan versi situs peringkat militer dunia Global Fire Power (GFP). Tetapi hingga kini publik belum tahu apa yang sedang dipersiapkan pimpinan TNI dalam menghadapi ancaman Perang Dunia Ketiga.

Perang Dunia Ketiga akan terjadi jika tidak ada negara kuat yang bisa mencegahnya. Dalam pertemuan G-20 (forum utama kerjasama ekonomi internasional) di Bali Indonesia, ternyata tidak mampu menghentikan invasi Rusia ke Ukrainia. Begitu juga dengan G-7 (tujuh negara dengan ekonomi terkuat), tidak mampu menghentikan perang tersebut. Bahkan kini Amerika Serikat, Prancis dan Jerman sudah mengirimkan bantuan alat utama sistem senjata militer ke Ukrainia.

Apa ini bukan embrio Perang Dunia Ketiga? Rusia sudah mengancam jika negara-negara Barat terlibat di Ukrainia, mereka tak segan akan menembakkan senjata nuklir. Jika ini terjadi, maka perang nukir akan menghancurkan dunia.

Ditegaskannya, pertahanan Indonesia masih rapuh jika harus menghadapi perang dadakan. Logistik juga tidak memungkinkan untuk perang berlarut, karena kondisi keuangan negara akibat krisis. Saat ini dunia juga sedang krisis energi, krisis ekonomi dan krisis pangan. 

Jadi ancaman Perang Dunia Ketiga ini yang mestinya mendapatkan fokus utama dalam Rapim TNI dan Polri. Kekuatan TNI digabung dengan Polri sekitar satu juta personel, apa sudah cukup jika harus menghadapi perang semesta? Kita punya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), bagaimana implementasinya jika perang terjadi? Itu yang seharusnya jadi bahasan pokok. Masalah ekonomi mestinya di bawah Kemenko Perekonomian.

/sgo

Perahu Koalisi Perubahan Bagai Layar Mulai Terkembang

 

Photo: krjogja.com

Keputusan Partai Demokrat yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, pada Rabu (26/1) ini, bagaikan layar mulai terkembang. Setelah sebelumnya perahu Koalisi Perubahan belum bergerak dan terus bersandar di bibir pantai. Padahal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) telah menjadi penjuru pada Oktober 2022 dengan menyodorkan Anies Baswedan sebagai nakhoda.

Sebelumnya layar perahu Koalisi Perubahan masih kuncup. Kini dengan deklarasi yang dilakukan Partai Demokrat, layar politik mulai terkembang. Dan akan semakin berkembang, jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera melakukan deklarasi dalam waktu dekat.

Deklarasi bakal calon presiden yang dilakukan Demokrat sekaligus kredit poin penting bagi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bisa dipilih menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres). Demokrat maju selangah dibandingkan PKS. Peluang AHY semakin terbuka daripada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang semula akan disorongkan PKS untuk menjadi bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan. 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menjadi king maker dalam keputusan politik yang tidak mudah ini. Pelan-pelan Koalisi Perubahan bisa keluar dari kemelut persoalan siapa yang nantinya akan diusung menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan.   

Dikemukakan, terbentuknya koalisi mana pun mesti disambut dengan gembira, karena menandakan iklim politik di Tanah Air berjalan sesuai rencana. Artinya pemilu 2024 sudah semakin dekat setelah sebelumnya kehidupan politik dihujani ketidakpastian dengan adanya rumors penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk soal jabatan presiden tiga periode.

Setelah diliputi ketidakpastian selama sekitar empat bulan, kini Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS mulai terlihat bagai cahaya di ujung lorong. Tampilnya Koalisi Perubahan sekaligus menepis hanya akan ada dua poros yang saling berhadapan seperti Pemilu 2019 lalu. 

Kontestasi Pemilu 2014 akan lebih menarik dan sangat ketat jika menghasilkan 3-4 poros politik atau koalisi politik. Kondisi ini akan memberikan pilihan politik kepada masyarakat untuk mencari yang terbaik dari 3-4 poros yang kemungkinan akan terbantuk. Iklim politik yang baik ini, sekaligus untuk menghindari polarisasi politik yang tidak sehat.  

Dikemukakan, sambil menunggu deklarasi dari PKS, maka koalisi ini sudah bisa segera membentuk sekretariat bersama (sekber), seperti presidium. Hal ini karena posisi ketiga partai politik tersebut dalam Pemilu 2019 lalu, perolehan suara maupun kursinya di parlemen, hampir sama. Gerindra dan PKB sudah membentuk sekber terlebih dahulu dengan bakal capresnya Prabowo Subianto. Sehingga komunikasi politik sudah bisa dibangun oleh Koalisi Perubahan maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dalam format kandidasi politik untuk mencari kandidat bakal cawapres yang bisa disetujui anggota koalisi masing-masing.

Nasdem meraih sekitar sembilan persen dengan perolehan 59 kursi, PKS meraih 8,2 persen dengan perolehan 50 kursi, dan Demokrat meraih sekitar 7,8 persen dengan perolehan 54 kursi. Rumitnya adalah, siapa ketua kelasnya?

Hal ini, mengingat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai icon Demokrat, pernah menjadi presiden selama dua periode. Kemudian Surya Paloh adalah politikus kawakan yang berhasil membawa Nasdem masuk dalam urutan keempat pemenang pemilu 2019 lalu. Padahal baru dia kali Nasdem mengikuti kontestasi pemilu. Sementara PKS pada pemilu 1999 hanya memperoleh 1,36 persen, kini sudah meraih lebih dari delapan persen. 

Tidak ada pilihan bagi Demokrat maupun PKS, selain masuk dalam Koalisi Perubahan. Koalisi ini tidak akan pernah ada apabila Nasdem tidak keluar dari koalisi yang mendukung pemerintahan. Sebagai oposisi, DNA atau pewarisan sifat politik Demokrat dan PKS tidak mungkin bisa bergabung dengan koalisi yang digagas pemerintahan Jokowi.

Apalagi, gabungan suara atau kursi PKS dan Demokrat tidak mencukupi ambang batas partai politik untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi Pemilu 2024. Gabungan mereka hanya sekitar 16 persen, jadi masih kurang empat persen untuk mencapai presidential threshold.

Dengan adanya deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres oleh Demokrat dan menyusul dari PKS, maka pemilu 2024 potensial menghasilkan minimal tiga poros, yakni: Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS); Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa /PKB); Koalisi Indonesia Baru (Partai Golkar – Partai Amanat Nasional /PAN) – Partai Persatuan Pembangunan /PPP).

Jika tidak ada kejutan politik, maka tinggal menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan bergabung ke koalisi mana? Bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau Koalisi Indonesia Baru? Atau mereka akan percaya diri untuk berdiri sendiri karena memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri, tanpa gabungan partai politik?

/sgo

Nasdem Sebaiknya Keluar dari Kabinet

 

Photo: tempo.co (TEMPO / Hilman Fathurrahman W)

Press Release 

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebaiknya tidak lagi berada di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Jika menteri-menteri dari Nasdem direshuffle dari kabinet, justru sebuah kemajuan bagi demokrasi di Indonesia.

Keberadaan Nasdem akan menambah kekuatan oposisi menjadi sekitar 25 persen, sekaligus sebagai pengimbang kekuatan politik.

Menanggapi rumors akan terjadinya reshuffle kabinet pada Januari 2023 ini. Hal itu setelah beberapa bulan lalu, Partai Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam radar bakal calon presiden 2024 mendatang. Anies dianggap mewakili kubu oposisi.

Jika pemerintahan berjalan tanpa oposisi, dan tanpa kontrol sosial yang efektif dari media massa, artinya pemerintahan  dicurigai dekat dengan oligarki dan menuju pemerintahan otoriter.

Keberadaan oposisi justru keniscayaan bagi demokrasi. Oposisi itu bukan barang haram, justru halal bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, hanya menyisakan dua partai politik yang berhasil menduduki kursi di parlemen, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Jumlah perolehan suara gabungan kedua partai oposisi itu pada Pemilu 2019 lalu, hanya berkisar 17,5 persen. Kini dengan posisi Partai Nasdem sebagai oposisi kekuatan pengimbang pemerintah menjadi sekitar 25 persen.

Dikemukakan, dalam konteks politik, maka kekuatan politik partai oposisi  menyebabkan pemerintahan bisa berjalan lebih demokratis dan efektif. Hal ini karena pemerintah akan dipaksa menjalankan kebijakan politik yang jauh lebih demokratis.

Salah satu kuncinya adalah komunikasi politik untuk membuka ruang dialog dan menghindari kecurigaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Diharapkan jelang pelaksanaan pemilu 2024, keberadaan oposisi jangan dilakukan dengan kebijakan asal beda dengan pemerintah. Jika itu yang dilakukan, namanya oposisi 'sontoloyo'.

Sebab, oposisi bukanlah sekadar sikap anti-pemerintah. Oposisi justru harus dimaknai sebagai eksistensi politik yang memberikan alternatif pilihan bagi kebijakan pemerintahan.

Kalau ide, usulan, dan jalan keluar dari oposisi justru lebih bagus daripada yang dibuat pemerintah, maka jangan malu, ikuti saja saran dari kekuatan oposisi. Saran dari oposisi bukan barang haram dalam politik.

Di era reformasi saat ini, merupakan kesempatan untuk memperbaiki iklim demokrasi dari kegagalan membangun demokrasi di era Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto yang mengharamkan kelompok atau partai oposisi.

Di era Presiden Sukarno, oposisi dicap sebagai kontra revolusi dan antek-antek neokolonialisme. Di era Soeharto, oposisi dimaknai sebagai anti-Pancasila dan kelompok ekstrem. Inilah kekeliruan yang harus kita perbaiki di era reformasi.

/sgo

Megawati Queen Maker PDIP, Tembak Jokowi, Ganjar, dan FX Rudy

Photo: dok. metrotv

 

PRESS RELEASE

Pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT ke 50 partai tersebut, secara implisit ditujukan kepada Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

Megawati menyindir Jokowi, Ganjar, dan FX Rudy dengan gaya komunikasi asertif. Menyampaikan secara terbuka serta menjaga rasa hormat kepada orang lain dalam pidato Megawati pada peringatan HUT ke 50 PDIP di Jakarta, Selasa (10/1).

Pidato Megawati secara terang-terangan disampaikan secara asertif dengan pesan komunikasi yang kuat dan tegas namun dilakukan dengan tenang.

Inti dari pidato Megawati, memberikan pesan kepada kader PDIP, terutama Jokowi, Ganjar Pranowo, dan Rudy agar tidak keluar dari aturan partai dalam bertindak. Bahkan Megawati mengancam akan memecat kader yang tidak mematuhi keputusan partai.

Dikemukakan, ada tiga poin pesan yàng ditujukan kepada ketiga petugas partai. Petugas partai adalah istilah yang sering diucapkan Megawati bagi kader PDIP yang menduduki jabatan di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Pertama, untuk Jokowi, Megawati secara tegas menjelaskan, tanpa PDIP, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, bukan siapa-siapa. Bahkan tidak akan pernah menjadi Presiden Indonesia.

Kedua, untuk Ganjar Pranowo, Megawati meminta agar mematuhi aturan partai dan jangan coba membuat manuver dalam menghadapi kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Siapa bakal calon presiden dan wakil presiden, itu menjadi kewenangan penuh Megawati yang telah memimpin partainya selama 30 tahun.

Ketiga, untuk FX Hadi Rudyatmo, Megawati bahkan secara khusus mencarinya saat berpidato. Megawati menceritakan awalnya Rudy seorang preman, kemudian diajak bergabung ke PDI.

"Rudy maunya berantem melulu," ucap Megawati. 

Di situ, Megawati menyindir posisi Rudy yang sudah diberikan sanksi keras dan terakhir akibat dukungan kerasnya terhadap Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon presiden.

Sementara Ganjar Pranowo juga sudah diberikan teguran lisan atas pernyataannya yang bersedia menjadi bakal capres. Kedua kader PDIP itu mendapatkan teguran pada November tahun lalu.

Pada kesempatan pidato kali ini, Megawati juga membuka rahasia politik saat pilpres 2019 lalu. 

Dialah yang menyorongkan nama Maruf Amin untuk menjadi cawapres dampingi Jokowi. Padahal sebelumnya calon yang akan dibawa Jokowi adalah Mahfud MD.

Dengan mengungkapkan pidato secara asertif, sesungguhnya Megawati ingin mengirimkan pesan bahwa dia masih sebagai "queen maker" dan PDIP masih berada dalam genggamannya secara penuh.

Artinya apa? Jangan coba-coba melawan Megawati jika tidak ingin menanggung akibatnya.

/sgo

Dua Kriteria Untuk Bisa Ikut Kontestasi Pilpres 2024

 

Photo: Kompas.tv

Press Release

Jelang pengumuman bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), secara realitas politik, hanya ada dua kriteria yang  memungkinkan politikus ikut dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres)  2024. 

Yang bisa ikut dalam pertarungan pilpres, hanya politikus  yang memiliki tiket partai politik dan yang memiliki elektabilitas tinggi dari sejumlah hasil survei.

Dua kriteria itu, hanya ada pada enam orang. Mereka adalah Puan Maharani (PDIP), Prabowo Subianto (Partai Gerindra), Airlangga Hartarto (Partai Golongan Karya/Golkar),  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat, Ganjar Pranowo (PDIP), dan Anies Baswedan (nonpartai).

Puan, Prabowo, Airlangga, dan AHY memiliki tiket dari partai politiknya. Sementara Ganjar dan Anies memiliki elektabilitas tinggi bersama Prabowo. 

Secara realitas politik, di luar enam nama tersebut, sulit untuk bisa masuk dalam pertarungan pilpres 2024. Memang ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, namun elektabilitasnya tidak memungkinkan untuk bisa bersaing. Berbeda dengan AHY, elektabilitasnya jauh lebih tinggi daripada Muhaimin Iskandar.

Puan Maharani elektabilitasnya saat ini memang belum bisa naik signifikan, namun dia punya tiket dari PDIP sebagai penerus trah Sukarno. Apalagi PDIP memenuhi syarat untuk bisa maju sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Dari enam nama tersebut, maka kemungkinannya hanya akan menghasilkan tiga pasangan yang menempatkan mereka dalam gerbong bakal capres maupun cawapres. 

Tentu saja dengan catatan tidak ada peristiwa besar yang memporak-porandakan konstalasi politik hingga Januari 2023 ini.

Sehingga, kemungkinan mereka akan berpasangan satu sama lain. Potensi pasangan yang realistis secara politik, ada tiga, yakni: Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Airlangga Hartarto, dan Anies Baswedan berpasangan AHY.

Itulah tiga pasangan yang realistis secara politik untuk maju dalam pertarungan pilpres 2024.

Di luar nama itu, setidaknya ada empat nama yang bisa masuk dalam tikungan terakhir pertarungan politik pilpres 2024.

Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Andika Perkasa. Itulah kuda hitam politik dalam pilpres 2024.

Namun, peluang mereka kecil untuk bisa menyalip enam nama yang punya tiket partai dan elektabilitas tinggi.

Apakah mereka sanggup memiliki daya tawar politik tinggi untuk mengganti enam nama yang punya tiket partai dan elektabilitas tinggi?

/sgo