Jokowi ke Vatikan Dapat Berimplikasi Negatif

 

Foto dokumen: Junimart Girsang

Jakarta, Jumat (26/4/2025).

Kepergian mantan Presiden Jokowi ke Vatikan untuk melayat Paus Fransiskus, dapat berimplikasi negatif dari sisi diplomasi dan politik bagi Indonesia di mata internasional. Ada tiga alasan, sehingga kepergian Jokowi dapat berimplikasi negatif bagi Indonesia dari sisi diplomasi hubungan internasional. 

Pertama, Jokowi bukan lagi kepala negara maupun kepala pemerintahan aktif. Sedangkan Sri Paus bukan sekadar pemimpin agama Katolik dunia, melainkan juga kepala negara Vatikan. 

Kedua,  ada laporan tentang Jokowi dari OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), sebuah organisasi jurnalistik investigasi internasional yang fokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia. Jokowi masuk dalam daftar finalis pemimpin korup versi OCCRP 2024.

Ketiga, publik di Indonesia dan dunia mengritik kemampuan komunikasi publik Jokowi yang dianggap tidak representatif secara diplomatik untuk negara sebesar Indonesia. Penguasaan bahasa asingnya sangat lemah untuk hubungan internasional.

Dari sisi hubungan internasional, kehadiran Jokowi di Vatikan mengandung risiko berat bagi diplomasi Indonesia. Apalagi jika: negara-negara Barat menanggapi laporan OCCRP secara serius dan mengaitkan kehadiran Jokowi sebagai sinyal lemahnya komitmen Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Mendiang Paulus Fransiskus dikenal sebagai pemimpin sederhana dan anti-korupsi. Bertolak belakang dengan Jokowi, karena kesederhanaannya merupakan pencitraan politik. 

Dalam laporannya, OCCRP menempatkan Presiden Suriah Bashar Al-Assad,  sebagai pemenangnya. Jokowi sebagai finalis pertama, diikuti William Ruto (Presiden Kenya), Bola Ahmed Tinubu (Presiden Nigeria), Sheikh Hasina (mantan Perdana Menteri Bangladesh), dan Gautam Adani (pengusaha India).

Seperti diketahui, selain Jokowi, rombongan utusan Presiden Prabowo Subianto ke Vatikan, terdiri dari Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri HAM Natalius Pigai. Ketiganya beragama Katolik.

Legitimasi pemerintah

Dari sisi politik domestik, kepergian Jokowi ke Vatikan juga dapat berimplikasi negatif. Potensi delegitimasi pemerintahan baru Prabowo Subianto apabila publik menilai keputusannya sebagai bentuk perlindungan terhadap elite bermasalah. Sebab Jokowi sedang mendapatkan sorotan dalam kasus dugaan ijazah palsu di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan kebohongan publik dalam kasus mobil Esemka. Kedua kasus itu sedang dalam persidangan awal.

Presiden Prabowo bisa dituding memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk kabur ke luar negeri menghindari persidangan yang menyeret Jokowi. Jadi sangat tidak menguntungkan bagi Prabowo mengizinkan atau mengutus Jokowi ke Vatikan.

Jadi, dalam memahami kepergian Jokowi ke luar negeri, tentu saja ada kalkulasi politik yang kemungkinan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Sepertinya Prabowo sangat menjaga stabilisasi politik dengan cara menjaga harmoni politik dengan Jokowi. Tujuannya untuk memastikan stabilitas politik di awal pemerintahan dan menghindari fragmentasi koalisi kekuasaan.

Namun di sisi lain, bisa juga hal ini sebagai langkah pengasingan simbolik. Tujuannya mengalihkan Jokowi ke ranah diplomatik internasional untuk menjauhkan dari dinamika politik domestik yang sensitif. Mengingat Jokowi sedang mendapatkan sorotan dari civil society maupun forum purnawirawan prajurit TNI yang terdiri dari 200-an perwira tinggi dan 90-an kolonel. Bahkan terdapat nama Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal (Purn) Hanafie Asnan, Letjen Marinir (Purn) Suharto, Mayjen (Purn) Sunarko, dan lain lain. 

Maka bisa jadi Presiden Prabowo sedang memberikan perlindungan politik kepada Jokowi yang perlahan-lahan pengaruh politiknya mulai lemah. Prabowo tampaknya sedang memberikan peran 'terhormat' untuk Jokowi guna menghindari konflik terbuka atau tuntutan hukum langsung terhadap Jokowi yang memberikan warisan buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Presiden Prabowo cukup mengirimkan pejabat maupun mantan pejabat Indonesia yang beragama Katolik untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Hal itu sebagai bentuk citra dan penghormatan Indonesia kepada dunia Katolik dan komunitas internasional. 

Tidak ada urgensi yang memaksa untuk mengirimkan Jokowi sebagai mantan Presiden yang akhir masa jabatannya penuh dengan kontroversi negatif. Repot jika Jokowi harus berpidato, malah kesannya justru akan mempermalukan Indonesia akibat minimnya literasi Jokowi.

Sehingga secara analisis politik pengiriman Jokowi  ke Vatikan oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki biaya politik tinggi. Apalagi  jika tidak dibarengi dengan kejelasan sikap pemerintahan Prabowo Subianto terhadap isu integritas, moral kepemimpinan nasional, dan reformasi hukum.

Jokowi bukan siapa-siapa lagi, dia justru dapat menimbulkan interpretasi negatif di masyarakat. Ke depan, Presiden Prabowo harus ekstra hati-hati dan lebih cermat lagi terhadap kiprah Jokowi yang masih cawe-cawe dalam politik. Hanya Prabowo sendiri yang dapat menghentikan matahari kembar dalam pemerintahannya.

/sgo

Maestro Titiek Puspa, Tak Percaya Tapi Nyata

Photo: Dokumen Pribadi

Berita menggelegar aku terima

Kekasih berpulang 'tuk selamanya

Hancur luluh rasa jiwa dan raga

Tak percaya tapi nyata

Itulah sekelumit lagu berjudul "Bing". Sebuah lagu  balada pop yang diciptakan Titiek Puspa untuk rekannya, seniman serba bisa Bing Slamet (nama lahirnya Ahmad Syech Albar). Bing Slamet wafat pada pertengahan Desember 1974. Lagu "Bing" diciptakan Titiek Puspa pada 1975 dan langsung meledak menghiasi belantika lagu popular di Tanah Air.

Peristiwa meninggalnya Bing Slamet, saya baca di Harian "Kompas" dan "Merdeka". Sebagai murid kelas satu Sekolah Dasar, saya sudah gemar membaca surat kabar. Di rumah, ayah kami menyiapkan langganan koran "Kompas" dan "Merdeka" serta dua majalah, "Bobo" untuk anak-anak dan "Kartini" untuk ibuku. Head line dua koran legendaris itu berhari-hari melaporkan berita wafat hingga pemakaman Bing Slamet.  

Lagu "Bing" yang popular pada 1975 itu pun saya ikuti dari acara Aneka Ria Safari dan Kamera Ria TVRI. Titiek Puspa juga mengedarkan album dalam bentuk kaset dengan judul "Bing". Bukan cuma dia, pada tahun itu pun penyanyi berdarah Ambon, Grace Simon turut memomulerkan lagu "Bing". 

Persis 50 tahun setelah meledaknya lagu "Bing" yang meroketkan nama Titiek Puspa dalam industri musik nasional, kini Sang Diva, Sang Maestro legendaris itu berpulang untuk selamanya, tepat pada 10 April 2025. Dalam usia 87 tahun. 

Nama lahirnya adalah Sumarti binti Jatin Toegeno Poespowidjojo, kelahiran Kalimantan Selatan, 1 November 1937. Presiden Sukarno memberikan nama panggung Titiek Puspa dari penggalan nama Sumarti (Ti) dan Poespowidjojo (Puspa) pada 1950-an, saat Titiek Puspa menjadi penyanyi istana sekaligus menghibur para prajurit ABRI (TNI-Polri) di sejumlah daerah. 

Tiada hari seindah dahulu lagi

Tiada mungkin kembali

Tiada nama seharum namamu lagi

Tiada, tiada Bing lagi

Bing telah tiada, kini Titiek Puspa pun menyusul kepergian Bing untuk selamanya.

Menggelegar

Berita menggelegar itu sontak saya ketahui di ruang tunggu bagi narasumber di Studio TV One, Episentrum, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Saya bersiap menjadi narasumber acara "Dua Sisi".  Tapi pikiran saya sudah terbang ke sosok almarhumah Titiek Puspa. 

Saya memanggilnya Tante Titiek. Sesuai permintaannya pada saat saya bertemu dan mewawancarainya pada 2015 dan 2016. "Panggil saja aku Tante Titiek."

Naluri jurnalistik saya mengatakan, acara live "Dua Sisi" ini akan ditabrak oleh Breaking News. Berita wafatnya Sang Maestro ini akan mengalahkan berita maupun acara lain di televisi.

Ada istilah dalam jurnalistik, "Names make news".  Ya, nama-nama orang tertentu yang membuat berita lantaran memiliki daya tarik. Biasanya mereka yang popular dan melejit di publik. Bisa seorang penyanyi, pejabat, artis, politisi, atlet, dan lain-lain.

Titiek Puspa adalah orang yang “punya nama”, karena memiliki kredibilitas, konsistensi, serta berbagai prestasi seni budaya yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dia bukan hanya Diva, tapi Maestro serba bisa.

Masih teringat saat saya duduk di bangku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dia membuat operet yang menghibur dengan kumpulan seniman yang diberi nama Papiko, kalau tak salah akronim dari Persatuan Artis dan Penyanyi Ibukota. Menghadirkan juga artis-artis cilik. Hiburan yang luar biasa dan ditunggu-tunggu publik tiap Hari Raya Idul Fitri. Masih dalam suasana Lebaran, ingat Titiek Puspa, ingat pula Papiko, kenangan orang zadul (zaman dulu).

Kembali ke studio TV One. Saya  hadir sebagai pengamat politik Universitas Nasional (UNAS) dan sudah masuk di ruangan acara bersama narasumber lainnya, Andi Azwan (Wakil ketua Jokowi Mania), Ferdinand Hutahean (PDI Perjuangan), dan Khalid Zabidi (Ketua relawan Prabowo). Begitu juga dengan dua host Arief Fadhil  dan Aditya Nugroho. Tema diskusi Kamis (10/4/2025) malam: "Prabowo Ketemu Mega. PDIP Masuk Istana?" 

Acara live berubah menjadi rekaman yang akan ditayangkan di lain waktu. Persis seperti yang saya perkirakan. Bagi saya tidak begitu penting lagi. Ini lah bentuk penghormatan media massa kepada sosok Titiek Puspa. 

Mengantar jenazah

Jumat (11/4/2025) pagi, saya sudah teragenda ke klinik dokter gigi langganan di kawasan Jakarta Timur. Namun dalam perjalanan, ada telepon mendadak, perubahan jadwal dokter dari klinik. Perubahan jadwal menjadi sore hari. Langsung saya ubah haluan setir menuju Perdatam, Pancoran Timur, Jakarta Selatan. Saya fokuskan nyetir mobil ke rumah duka, Wisma Puspa, tempat kerja Titiek Puspa atau Masjid An Nur tak jauh dari Wisma Puspa. 

Saya sholat Jumat di masjid tersebut. Sekaligus sholat jenazah di baris kedua dan berkesempatan ikut mengangkat peti jenazah keluar masjid. Saya memutuskan pula untuk mengantar ke pemakaman. Saya ambil posisi mobil di antara bus Kopassus dan mobil Kopassus lainnya yang didahului mobil provost Kopassus. Cara jitu agar saya mudah mengendarai mobil dari kemacetan lalu lintas Jakarta.

Sejak di masjid saya sudah lihat sejumlah polisi dan tentara termasuk prajurit baret merah, Kopassus. Bagi saya tidak heran ada rombongan polisi dan tentara hadir dalam suasana duka, baik di kediaman, masjid, hingga pemakaman. Bagi keluarga prajurit, Titiek Puspa punya kedekatan tersendiri. Pernah suatu ketika, saat saya kelas tiga SMP, ikut dalam aubade atau paduan suara anak-anak prajurit Angkatan Darat (Himpunan Pemuda Keluarga Angkatan Darat) menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Titiek Puspa yang mengajari kami menyanyikan lagu "Pantang Mundur", karya dirinya. 

Kulepas dikau pahlawan

Kurelakan dikau berjuang

Demi keagungan negara

Kanda pergi ke medan jaya

Bila kanda teringat

Ingatlah adik seoarang

Jadikan daku semangat

Terus maju pantang mundur

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Rudini, dan Wakil KSAD Letnan Jenderal Bambang Triantoro  bertepuk tangan sambil berdiri memberikan applaus terhadap aubade yang luar biasa pada malam peringatan Hari ABRI 1982 di Gedung Graha Purna Yudha (Granada), Semanggi, Jakarta. 

Pahlawan kebudayaan

Mengenang Tante Titiek hingga di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tepatnya di Blok AA1-Bled 48. Area Blok tersebut merupakan lokasi dimakamkan sejumlah pahlawan Indonesia. Beberapa makam dihiasi dengan bendera Merah Putih terbuat dari lempengan kaleng. Salah satu makam di blok tersebut adalah makam Proklamator, Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia.

Di pemakaman, saya teringat beberapa perjumpaan dengan Titiek Puspa, baik di Wisma Puspa, maupun Taman Ismail Marzuki (TIM). Sebelum wawancara saya mempelajari riwayat hidupnya sekaligus kembali menghapalkan lagu-lagu yang hit dibawakannya. Memang begitulah para penyanyi legendaris biasanya "menguji" wartawan yang akan mewawancarainya . Balik menanyakan apakah sang jurnalis betul-betul mengetahui lagu-lagu sang diva. Setidaknya empat penyanyi top pernah saya wawancarai dan beruntung saya diajak masuk ke studio untuk menyanyi bersama mereka. Bob Tutupoly, Rinto Harahap, Edy Silitonga, dan Titiek Puspa. Semuanya telah kembali ke Sang Khalik.

"Tante... Suara saya tidak bagus. Tapi saya bisa menjiwai lagu-lagu hit yang Tante popularkan," jawab saya.

"Ayo nyanyi saja dulu... Biar saya dengarkan," kata Titiek Puspa yang berdiri di depan saya. Saya menyanyikan dua lagu: Bing dan Pantang Mundur. Kemudian duet lagu Kupu-kupu Malam.

Saat itu dia sedang persiapan dalam pementasan teater 'Nyonya Nomor Satu' di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 27 November 2015.

Perjumpaan terakhir saat kami sama-sama menghadiri undangan Ganang Priyambodo Sudirman, cucu Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman di kawasan Semanggi, sekitar 2016. Ganang menikahkan anaknya. Artinya cicit Jenderal Besar Sudirman. Ayah Ganang adalah Ahmad Tidarwono Sudirman, putra sulung dari  Jenderal Sudirman. "Ini temanku wartawan perang," kata Titiek Puspa sambil bercanda mengenalkan saya kepada temannya. Kami pun berfoto bersama sambil tertawa riang.

Kubersimpuh di sisi jasad membeku

Doa tulus dan air mata

Segala dosa kumohonkan ampunan-Nya

Seakan terjawab dan Kau terima

Kapan lagi kita 'kan bercanda?

Kapan lagi bermanja?

Kapan lagi nyanyi bersama lagi?

Kapan? O-oh kapan lagi?

Selamat jalan Maestro, Tante Titiek Puspa. Doa kami menyertai kepergianmu Pahlawan Kebudayaan di keabadian.

/sgo

Korelasi antara Adili Jokowi - Efisiensi Kabinet Gemuk - Ndasmu - Hidup Jokowi - Indonesia Gelap - Kabur Aja Dulu.

Penjelasan dari Selamat Ginting, pengamat politik UNAS (Universitas Nasional).

Dalam sepekan terakhir pada pertengahan Februari 2025 ini beredar diksi-diksi "Adili Jokowi - Kabinet Gemuk (Kritik Terhadap Efisiensi Pemerintahan Prabowo)  - Ndasmu- Hidup Jokowi - Indonesia Gelap - Kabur Aja Dulu."

Bagaimana menjelaskan korelasi antara diksi-diksi tersebut? Berikut penjelasannya.

Diawali dari keputusan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan nama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo dalam daftar nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup 2024. Jokowi dianggap terlibat dalam tindakan korupsi yang menguntungkan pribadi sepanjang menjadi presiden.

"Nyungsepnya" indeks demokrasi Indonesia dan indeks korupsi Indonesia era Presiden Jokowi. Terburuk di era reformasi sejak1998 hingga kini. Belum lagi kontroversi naiknya anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden yang penuh dengan tudingan sebagai "anak haram konstitusi", buntut dari keputusan tak biasa Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengagetkan jagat politik dunia. Itulah problem politik dan hukum tata negara. 

Di sisi ekonomi, kebijakan Jokowi mengakibatkan turunnya masyarakat kelas menengah dari sekitar 23 persen menjadi 17 persen. Hal ini buntut dari kebijakan impor era Jokowi yang menyebabkan sekitar 80 ribu orang kehilangan lapangan pekerjaan versi Kementerian Tenaga Kerja. Bahkan ada peneliti yang menilai sesungguhnya lebih dari angka tersebut, diperkirakan sekitar setengah juta orang kehilangan pekerjaan. 

Bansos yang ugal-ugalan jelang pemilu dituding sebagai gentong babi dalam film dokumenter Dirty Vote (pemilihan umum kotor) yang berisi politisasi bansos untuk kepentingan politik Presiden Jokowi. Kini disebut oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, sekitar 50 persen bansos tidak tepat sasaran. Artinya dari Rp500 triliun bansos, separuhnya sekitar Rp250 triliun dana bansos tidak jelas peruntukannya. Artinya ada uang haram. Siapa bertanggungjawab?

Di situ publik meminta agar Jokowi diadili, karena harus bertanggung jawab terhadap krisis politik, hukum, dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. 

Setelah memberikan kesempatan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, publik mengkritik efisiensi yang dilakukan menyasar pada bidang pendidikan dan kesehatan. Uang kuliah berpotensi naik, tunjangan bagi guru dan dosen terancam dipotong. Padahal profesi guru dan dosen gajinya tidak sebanding dengan pejabat-pejabat negara, bagai bumi dengan langit. Di sisi lain, kabinet gemuk justru paradoks dengan efisiensi. Ada 48 menteri, 55 wakil menteri, lima badan baru, staf-staf khusus presiden, menteri, wakil menteri, kepala badan, juga para utusan khusus, para asisten khusus, entah apalagi nama-nama jabatan itu, tentu harus digaji sebagai pejabat negara setara eselon satu. Belum lagi para tenaga ahli setingkat eselon dua dan lain lain. 

Efisiensi Prabowo artinya pemborosan ugal-ugalan, tuding publik. Tuntutan reshuffle kabinet belum dipenuhi juga, termasuk pemangkasan lembaga-lembaga negara dan fasilitas bagi pejabat negara. Mulai kendaraan dinas, rumah dinas, dan fasilitas negara lainnya. Prabowo dianggap tidak peka, di sisi lain tanpa disuruh rakyat sudah lebih dahulu mengencangkan ikat pinggang sampai lubang terkecil. Mestinya ikat pinggang itu dilakukan oleh para pejabat negara dan komisioner negara. Bukan dilakukan rakyat yang sudah susah dan hidup pas-pasan. 

Di tengah situasi rakyat marah, eh Presiden Prabowo teriak "hidup Jokowi!". Ini kontradiksinya dengan kritik kaum akademisi dan kaum civil society yang merupakan perwakilan kelas menengah. Padahal Jokowi dianggap bagian dari masalah dan orang yang harus turut bertanggung jawab atas merosotnya perekonomian bangsa.

Di situlah mahasiswa yang menjadi bagian dari kelas menengah Indonesia membuat aksi dengan tagar Indonesia gelap. Gelap apabila Prabowo melanjutkan kebijakan Jokowi yang ugal-ugalan dan menyebabkan Indonesia terpuruk dengan program-program mercusuar fisik, seperti pembangunan IKN yang terancam mangkrak dan PSN (Proyek Strategis Nasional) yang kontroversial seperti di kawasan PIK (Pantai Indah Kapuk) dan sekitarnya.

Betul Prabowo sudah membuat tindakan tegas dalam kasus pagar laut yang berlangsung di era akhir Presiden Jokowi. Tapi kalimat "hidup Jokowi!" menyakitkan rakyat kelas menengah. Seharusnya Prabowo meneriakkan "hidup rakyat!", artinya mengedepankan rakyat bukan memuji Jokowi setinggi langit yang dianggap terlibat dalam kejahatan dan korupsi selama menjadi presiden seperti penilaian OCCRP. 

Belum pernah ada presiden baru memuji setinggi langit presiden sebelumnya. "Syoor sendri", kata orang Medan. Artinya senang sendirian atau onani, memuaskan diri sendiri. 

Tagar "kabur aja dulu" merupakan bentuk frustrasi rakyat akibat Prabowo belum bisa memisahkan dirinya dengan Jokowi. Mereka merasa sulit mencari lapangan pekerjaan di Tanah Air, terutama buat kelas menengah lulusan perguruan tinggi. Mereka menolak dianggap tidak nasionalisme. Seharusnya pemerintah juga membuat lapangan pekerjaan yang dapat menjamin masa depan rakyat. Dengan pemangkasan APBN dampaknya antara lain semakin banyak industri swasta yang gulung tikar. Mencari penghidupan di luar negeri, merupakan salah satu solusi agar mereka tidak menjadi beban negara.

Laksdya Erwin Aldedharma Calon Kuat KSAL

 

Photo: tni.mil.id

Pengamat politik dan militer UNAS (Universitas Nasional), Selamat Ginting, mengungkapkan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya Erwin S Aldedharma menjadi calon kuat KSAL menggantikan Laksamana Muhammad Ali.

"Laksdya Erwin Aldedharma menjadi kandidat terkuat pengganti KSAL Laksamana Muhammad Ali yang tak lama lagi akan memasuki pensiun dari dinas militer," kata Selamat Ginting di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Menurut Selamat Ginting, Laksamana Muhammad Ali lulusan AAL (Akademi Angkatan Laut) 1989, akan pensiun pada Mei 2025. Maka dalam waktu dekat akan ada pergantian jabatan KSAL. 

Dikemukakan, ada lima Laksdya atau perwira bintang tiga yang menjadi kandidat KSAL pengganti Muhammad Ali. 

Pertama; Laksdya Tolhas SNB. Hutabarat, AAL 1989, Setjen Wantannas, pensiun Januari 2026.

Kedua; Laksdya Irvansyah, AAL 1990, Kepala Bakamla, pensiun Juni 2026.

Ketiga; Laksdya Denih Hendrata, AAL 1989, Panglima Koarmada RI, pensiun Agustus 2025.

Keempat; Laksdya Erwin S. Aldedharma, AAL 1991, Wakil KSAL, pensiun Juni 2028.

Kelima; Laksdya Budi Purwanto, AAL 1989, Danpushidrosal, pensiun April 2026.

Kelimanya berasal dari Korps Pelaut, korps utama di TNI AL. Memang ada Letjen Marinir Nur Alamsyah, AAL 1989, Komandan Kodiklatad, pensiun November 2025. 

Namun karena korps utama di TNI AL adalah Korps Pelaut dan domain TNI AL adalah  di laut bukan di darat, maka jenderal Marinir tidak akan pernah menjadi KSAL. Bahkan dalam sejarah TNI, belum pernah ada perwira tinggi Marinir yang menjadi KSAL. 

Jika belum ada mutasi dan promosi jenderal bintang dua AL ke bintang tiga pada Januari hingga April 2025 ini, lanjut Selamat Ginting, maka tidak akan ada dinamika yang luar biasa. "Tidak ada kejutan yang mengubah kandidat pengganti Laksamana Muhammad Ali," ujar dosen tetap FISIP UNAS itu.

Dikemukakan, apabila mengacu pada regenerasi, maka pengganti Muhammad Ali berasal dari lulusan AAL 1990 atau 1991. Oleh karena itu peluangnya ada pada Irwansyah dan Erwin S. Aldedharma. Namun biasanya calon KSAL adalah perwira tinggi Korps Pelaut yang masih berdinas di lingkungan TNI AL, TNI, maupun Kemhan. Sedangkan Irvansyah kini berdinas di Bakamla. 

"Bahkan hingga saat ini belum pernah ada KSAL yang berasal dari posisi Kepala Bakamla," ungkap Ginting.

Jika tradisi itu tetap dilaksanakan, lanjut Ginting, maka peluangnya hanya ada pada Erwin S. Aldedharma. Dia seangkatan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Akmil 1991. 

"Erwin juga paling muda di antara lima Laksdya, dan pensiunnya masih panjang hingga Juni 2028," kata Ginting.

Erwin dalam jabatan bintang dua dan tiga menduduki posisi-posisi strategis, yakni: Pangkolinlamil (2021—2022), Wadanjen Akademi TNI (2022—2023), Pangkoarmada I (2023), Pangkogabwilhan I (2023), dan Wakil KSAL (2023—sekarang).

/sgo

Belajar dari Brasil dalam Program Makan Bergizi Gratis

  

Photo: courtesy cnnindonesia.com

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Brasil untuk belajar program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tepat, mengingat Brasil merupakan salah satu negara yang memiliki cerita sukses dalam mengimplementasikan program makan bergizi dan dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan analis manajemen kebijakan pangan, Sonya Mamoriska Mulia Harahap menanggapi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Brasil, baru-baru ini.

“Cerita sukses Brasil dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi nasional. Brasil menganut kebijakan ketahanan pangan dan gizi yang terpadu (closed-loop) dengan kebijakan lainnya.  Kebijakannya diimplementasikan melalui program terpadu yang dikelola dengan melibatkan sektor publik (Kementerian/Badan), sektor swasta (perusahaan di bidang pertanian, agribisnis), serta sektor ketiga (LSM, serikat pekerja, konfederasi pedesaan, federasi pengusaha) yang memberikan efek berganda di berbagai sektor (multiplier effect),” kata Sonya Mamoriska Mulia Harahap di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    “Rencana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pemimpin negara pada KTT G20 di Brasil pada  18 November 2024 lalu merupakan langkah nyata agar program prioritas pemerintahannya ini segera bergulir mulai semester depan,” ujar Sonya saat wawancara dengan jurnalis senior Selamat Ginting untuk kanal berita Selamat Ginting Official.

Selanjutnya program MBG ini pun langsung mendapatkan dukungan dari negara lain untuk pelaksanaannya, seperti Brasil, China, Amerika Serikat, dan Prancis. Namun demikian, menurut Sonya, program MBG ini sejatinya bukan program baru karena sudah banyak negara yang telah sukses mengimplementasikannya.  

“Saat ini sudah ada 98 negara yang tergabung dalam koalisi negara pemberi MBG (School Meals Coalition) yang diketuai Brasil dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan skala program MBG guna memastikan bahwa setiap anak dapat menerima makanan sehat dan bergizi di sekolah hingga tahun 2030 mendatang,” ujar akademisi Universitas BINUS (Bina Nusantara), Jakarta.

Oleh karena itu, lanjut Sonya, niat Presiden Prabowo sudah tepat dengan segera mengirim tim khusus yang akan mempelajari program MBG di sekolah Brasil. Bak gayung bersambut, Brasil pun siap membantu dan berbagi pengalamannya kepada Indonesia. “Semoga program ini segera terwujud sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kelaparan dan kemiskinan,” ungkap Sonya yang melakukan kegiatan studi banding pelaksanaan bantuan pangan ke Brasil pada petengahanJuli 2024 lalu, saat menjadi Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum BULOG.

 

Potret Anak Indonesia

Menurut Sonya, niat Presiden Prabowo untuk segera menjalankan program MBG juga merupakan situasi yang mendesak, mengingat kondisi potret anak Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Padahal selain tumpuan harapan dari setiap keluarganya, mereka juga merupakan aset bangsa yang sangat penting dan berharga. Masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan tingkat pendidikan, kesehatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus satu bangsa.

Namun, kata dia, kondisi masa depan anak-anak Indonesia sangat mengkhawatirkan. Jumlah anak usia dini hingga 18 tahun di Indonesia ada sekitar 90 juta orang, atau sekitar 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Pada 2045, anak-anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif., Mereka generasi penerus yang akan mengelola dan memimpin negeri tercinta ini.

“Oleh karena itu, sangat beralasan jika sejak dini anak harus mendapat perhatian secara serius dan sungguh-sungguh.  Jika tidak, Indonesia Emas 2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang No.59 Tahun 2024 akan sulit untuk menjadi kenyataan,” ujar Sonya, doktor manajemen strategis lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI).

Selanjutnya menurut Sonya, dengan urgensi yang jelas untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi, maka penerapan program MBG di sekolah di Indonesia dipandang penting dan mendesak untuk mengatasi persoalan tingkat perkembangan dan pendidikan anak-anak Indonesia. Selain itu,  implementasi program ini dapat membawa manfaat signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berkontribusi pada kesehatan masyarakat, keamanan pangan dan pembangunan sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kendati demikian, kata dia, tantangan yang akan dihadapi tentunya beragam, termasuk penetapan jumlah makanan yang disajikan, kontrol atas biaya per makanan, kualitas nutrisi yang terpenuhi sesuai dengan angka kecukupan gizi. Termasuk  kontrol pelaksanaan program atas kepuasan pengguna dan signifikansi peningkatan dampak ekonomi dan peningkatan kualitas kesehatan.

Dikemukakan, patut digarisbawahi agar pelaksanaan program dapat berkesinambungan, pemerintah perlu mengatur berbagai aspek dengan strategi yang menyeluruh. Antara lain pendanaan dan keberlanjutan finansial, infrastruktur dan logistik yang terhubung dan terintegrasi, SDM, regulasi dan kebijakan yang adaptif dan tidak birokratis, keterlibatan dan kepuasan komunitas, manajemen risiko, evaluasi dan monitoring, teknologi dan kemitraan strategis.

Menurutnya, produksi pangan lokal, penyediaan makan di sekolah dan pendidikan gizi merupakan kebijakan terpadu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan yang sehat dan bergizi guna menjamin ketahanan pangan dan gizi nasional. Kepemimpinan pemerintah, legislasi yang kuat, partisipasi masyarakat sipil dan pengambilan keputusan lintas sektoral yang saling terpadu merupakan faktor-faktor yang menentukan.

            Mengenai peran BULOG dalam mendukung program BMG tersebut, menurut Sonya, ada dua hal. Pertama, BULOG tetap fokus pada pilar ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas. Kedua, untuk program BMG, BULOG dapat berperan sebagai pemasok bahan baku (beras, telur, minyak goreng, dll) kepada KUD/BUMDes (Koperasi Unit Desa)/Badan Usaha Milik Desa) yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional.  Apalagi BULOG  memiliki jaringan mitra binaan RPK (Rumah Pangan Kita) di seluruh Indonesia yang dapat diefektifkan menjadi mitra distribusi. 

“Tentu saja dengan satu syarat, proses transformasi operasional BULOG sesuai prinsip rantai pasok (supply chain) segera terwujud," kata Sonya yang menyelesaikan studi sarjananya di bidang Computer Engineering (Tehnik Komputer) di Boston University, Massachusetts, Amerika Serikat, dan studi masternya di Melbourne Business School, University of Melbourne.

Diungkapkan, Brasil telah mengimplementasikan Program Brasil Tanpa Kelaparan sejak tahun 2023 di bawah kepemimpinan Presiden Luis Inacio Lula da Silva. Program ini menjadi tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan di Brasil dan terdiri dari berbagai inisiatif untuk mengurangi kelaparan dan malnutrisi. Salah satu inisiatif program adalah Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) yang merupakan program MBG untuk siswa di sekolah. Program ini dipadukan dengan Program Pengadaan Pangan (Programa de Aquisição de Alimentos/PAA) yang dikelola CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) – sebuah lembaga sejenis BULOG di Indonesia yang melakukan pengadaan dan distribusi pangan melalui pembelian dari petani kecil, penyimpanan, dan pendistribusian makanan ke berbagai institusi sosial yang membutuhkan.

Menurutnya, keberhasilan implementasi program kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi serta posisi terdepan Brasil sebagai negara eksportir produk pertanian dan pertanian ditentukan oleh suksesnya pengelolaan agribinis yang didukung riset pertanian, pembiayaan melalui kredit, dan bantuan teknis. Riset pertanian dilakukan EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), sebuah perusahaan di bawah Kementerian Pertanian dan Peternakan – MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Pembiayaan diberikan melalui kredit perbankan dan bantuan teknis kepada petani atau peternak diberikan melalui Konfederasi Pertanian dan Peternakan Brasil (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil/CNA).

Pencapaian ketahanan pangan Brasil dari segi kuantitas, lanjut Sonya, dibuktikan dengan penyediaan pangan yang bersumber dari dalam negeri dan posisi Brasil sebagai salah satu negara eksportir pangan terbesar dunia. Dari segi kualitas, Brasil menyediakan pangan tidak hanya dalam bentuk bahan makanan, namun sudah siap saji, murah, bergizi, mudah diakses bagi masyarakatnya. Selain infrastrukturnya, Brasil juga menyiapkan kerangka hukum kebijakan pelaksanaan program BMG yang kuat sebagai landasannya.

 

Pengakuan Internasional

Sonya menceritakan pengalamannya saat studi banding pelaksanaan bantuan pangan ke Brasil pada pertengahan Juli 2024 lalu. Brasil mendapat pengakuan internasional atas upaya dan pencapaiannya dalam mengurangi kelaparan. Pada 2014, Brasil berhasil keluar dari peta kelaparan global yang dibuat Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB, setelah mencapai target pengurangan kelaparan dalam Millenium Development Goals (MDGs).

Terdapat empat hal pembelajaran dan tantangan penerapan dari program MBG Brasil, kata Sonya. Pertama, pentingnya keterlibatan masyarakat: melibatkan masyarakat, terutama petani lokal, dalam proses pengadaan makanan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program. Kedua, anggaran yang cukup: program makanan sekolah membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menjamin keberhasilannya.

Ketiga, pengawasan yang ketat: Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan kualitas makanan dan efektivitas program.  Keempat, evaluasi berkala: Evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan.

/sgo

Transformasi BULOG Harus Memenuhi Prinsip Supply Chain

 

SEA Today News

Analis manajemen kebijakan pangan Sonya Mamoriska Mulia Harahap menegaskan, dalam melakukan operasionalnya transformasi BULOG harus mengacu pada rantai pasok (supplay chain) untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dengan melibatkan proses kegiatan perencanaan, pembelian, pengolahan, penyimpanan dan distribusi.  Transformasi tidak hanya dalam bentuk kelembagaan semata, namun harus didukung sistem digitalisasi serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan budaya kerja agar dapat  memberikan pelayanan excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien.

“Apapun bentuk kelembagaan BULOG, tugas dan fungsinya dalam menghadapi era industri 4.0, operasional BULOG harus mengacu pada prinsip rantai pasok (supply chain) yang didukung  sistem digitalisasi serta kompetensi SDM dan budaya kerja BULOG yang baru sehingga dapat  memberikan pelayanan yang excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien,” kata Sonya Mamoriska Mulia Harahap di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Pernyataan Sonya menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto agar BULOG melakukan transformasi kelembagaan dengan mengembalikan dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi badan yang menangani logistik nasional dan berada langsung di bawah Presiden seperti di era Presiden Soeharto.

Empat Faktor

Menurut Sonya yang juga mantan Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum BULOG, transformasi yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan visi untuk mewujudkan kemandirian pangan pada tahun 2029. Transformasi bentuk kelembagaan harus betul-betul mempertimbangkan setidaknya empat faktor.

Pertama, perubahan status SDM. Apakah nantinya semua pegawai Perum BULOG kira-kira 4000 orang akan diserap semua menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)? Kedua, dalam hal aset lembaga.  Bagaimana pertimbangannya agar aset-aset  di daerah (kantor, gudang, rumah dinas dll) dapat dipertahankan sehingga BULOG bisa melakukan operasional sampai di daerah terpencil? Dengan adanya UU Otonomi Daerah, apabila bentuk BULOG adalan LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kementerian),  tidak akan memiliki instansi vertikal di daerah, artinya aset di daerah akan dialihkan ke Pemda (Pemerintah Daerah).

Ketiga, dari sisi keuangan. Bagaimana BULOG akan mendapatkan sumber pendanaan? Apabila bentuknya badan sumber keuangannya dari APBN. Namun mekanisme APBN adalah reimburse/penggantian, sehingga untuk mendanai pembelian komoditas pangan pada saat musim panen diperlukan ketersediaan dana di awal yang selanjutnya nanti akan diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum diganti oleh pemerintah. Proses penggantian yang terlalu lama sering membuat posisi keuangan institusi tidak sehat. 

Keempat, apabila menjadi badan, apakah BULOG bisa melakukan bisnis komersial seperti sekarang? Bagaimana dengan laporan keuangannya? Apakah bisa mencantumkan laba rugi atau hanya defisit surplus?

“Keempat faktor tersebut harus dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya ketika diputuskan dilakukan perubahan kelembagaan BULOG menjadi Badan,” kata Sonya yang pernah berkarier selama 27 tahun di BULOG. Apalagi dia terlibat menjadi panitia pada saat perubahan BULOG dari LPND) menjadi Perum (perusahaan umum) pada 2003 yang lalu. Pada saat itu dampak dari perubahan sangat besar dan baru bisa diselesaikan beberapa tahun setelah terbentuknya Perum. 

Kendati demikian, lanjut Sonya, untuk mencapai kemandirian pangan artinya negara mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negerinya sendiri.  Hal ini terkait dengan produksi pangan dalam negeri mesti cukup yang merupakan kegiatan di hulu (on farm) dan merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian.  

“Hasil produksi inilah yang akan dibeli BULOG sebagai penyerap (off-taker) sehingga petani mendapatkan jaminan pasar atas hasil produksinya. Untuk itu perlu kerjasama dan koordinasi yang kuat antara Kementan, BULOG dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya agar visi Presiden dapat terlaksana,” ujar Sonya, doktor manajemen lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI).

Tiga Pilar

Akademisi di Universitas BINUS (Bina Nusantara), Jakarta itu mengungkapkan, dalam sejarah Perum BULOG melalui berbagai transformasi baik dalam bentuk kelembagaan maupun tugas dan fungsinya, peran BULOG terus berkembang sesuai dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Mulai dari mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga beras, menjadi memperluas lingkup hingga ke berbagai komoditas dan peningkatan mutu gizi pangan, lalu pengelolaan persediaan bahan pokok, dan penanganan komoditas beras.

Dikemukakan, peran BULOG dalam ketahanan pangan diwujudkan melalui tiga pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas. Untuk mewujudkan ketersediaan BULOG berfungsi sebagai offtaker atas hasil produksi petani dalam negeri dengan membeli pada saat panen. Dalam mewujudkan keterjangkauan BULOG melakukan penyimpanan cadangan pangan pemerintah dan pemerataan stok agar tersedia di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau bagi konsumen.

Sedangkan dalam mewujudkan stabilitas harga di tingkat petani, lanjut Sonya, peran BULOG melakukan pembelian hasil produksi petani dengan HPP (Harga Pembelian Pokok) berupa beras dan HAP (Harga Acuan Pembelian) berupa jagung dan kedelai, serta stabilitas di tingkat konsumen melalui operasi pasar untuk meredam gejolak harga pada musim paceklik.

Proses Transformasi

Diungkapkan, pada awal BULOG dibentuk pada 1967 sebagai LPND berperan sebagai regulator dan operator.  Pada era reformasi, BULOG dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga pada 20 Januari 2003 kelembagaan BULOG berubah dari LPND menjadi Perum melalaui Peraturan Pemerintah No 13/2003.  Dengan perubahan ini,  peran BULOG berubah menjadi operator saja.  Sedangkan peran regulator dilakukan Kementerian/Lembaga terkait. Misalnya, untuk urusan di hulu (on-farm) adalah Kementerian Pertanian, di hilir (konsumen) adalah Kementerian Perdagangan, urusan keuangan di Kementerian Keuangan, urusan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial, dll.

Oleh karena itulah, lanjut Sonya, melalui berbagai regulasi, BULOG terus melanjutkan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa pengamanan harga beras, pengelolaan cadangan pangan beras Pemerintah, dan pendistribusian pangan beras kepada golongan masyarakat tertentu.  Misalnya melalui Perpres No. 48, BULOG yang berperan untuk menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga pangan.

Namun, kata Sonya, dengan jumlah regulator yang cukup banyak, seringkali mengakibatkan ketidaksinkronan kebijakan antara Kementerian/Lembaga dan kebijakan yang bersifat ad-hoc (sementara), sehingga berdampak pada berbagai kendala dalam melaksanakan penugasan BULOG, maka pada 2022 dibentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator berdasarkan Perpres No. 66 dengan tujuan agar koordinasi dengan regulator melalui satu pintu dan lebih sederhana.

Selanjutnya, Perpres No. 125 tentang Cadangan Pangan Pemerintah diterbitkan  untuk penguatan posisi BULOG sebagai Perusahaan Operator Pangan Pemerintah di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditugaskan untuk mengelola penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), utamanya untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. 

“Singkatnya, baik bentuk LPND maupun perum, peran BULOG sebagai lembaga yang berperan di sektor pasca panen (off-farm) yang melakukan intervensi pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. BULOG adalah lembaga parastatal yang merupakan lembaga pemasaran pangan yang berperan menjaga kestabilan distribusi dan harga pangan.  BULOG menggerakkan aliran produk pangan dari sentra produksi ke sentra konsumsi, sehingga tercapai keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan,” ujar Sonya. 

Menurutnya, yang perlu mendapatkan perhatian dengan bentuk kelembagaan LPND ataupun perum dapat dilihat, BULOG telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selama 57 tahun ini secara garis besar dengan baik. Meskipun tidak dimungkiri tedapat kekurangan dan dijumpai kendala di sana sini, namun juga terdapat kelebihannya.

Oleh karenanya, lanjut Sonya, rencana perubahan BULOG menjadi Badan tentunya harus dikaji secara mendalam agar fit (sesuai) dengan lingkungan strategis yang ada saat ini dengan menimbang kelebihan dan kekurangannya,” ujar Sonya yang menyelesaikan studi masternya di Melbourne Business School, University of Melbourne dan studi sarjananya di bidang Computer Engineering di Boston University, Massachusetts, USA.

Terpenting, kata dia, transformasi proses operasionalnya dengan menganut prinsip rantai pasok (supply chain).  Apabila operasionalnya  terintegrasi dengan baik, BULOG akan memiliki early warning system (sistem peringatan dini) dalam bentuk food balance sheet (neraca pangan) dan akhirnya dapat memberikan pelayanan yang excellent, transparan dan efesien bagi pemerintah.  

“Semua dapat diprediksi dan tidak akan terjadi  fluktuasi harga terlalu besar pada musim panen maupun paceklik, pada saat banjir maupun sungai mengering, atau saat normal maupun bencana di dalam negeri,” pungkas Sonya dalam wawancara dengan jurnalis senior Selamat Ginting di kanal Youtube SGinting Official. 

/sgo

Selamat Ginting Prediksi Dudung Kepala BIN, Agus Subiyanto KSAD

Photo: tribunnews.com

Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting memprediksi Jenderal Dudung Abdurachman akan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Letnan Jenderal Agus Subiyanto akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pelantikan diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari ini. 

“Dinamika politik yang sangat tinggi jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024, memaksa Presiden Jokowi untuk melakukan pergantian elite militer. Termasuk mengganti Jenderal Polisi (Purnawirawan) Budi Gunawan yang sudah menjadi Kepala BIN selama tujuh tahun,” kata Selamat Ginting di Cisarua, Bogor, Selasa (24/10).

Menurut Selamat Ginting, Presiden Jokowi tidak bisa memperpanjang usia pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, karena masih terbentur Undang Undang TNI yang mensyaratkan usia pensiun maksimal perwira 58 tahun. Kedua perwira tinggi bintang empat itu akan sama-sama pensiun terhitung pada 1 Desember 2023 ini. 

Untuk itu, lanjut Ginting, Presiden Jokowi akan terlebih dahulu melakukan pergantian KSAD dari Jenderal Dudung Adurachman kepada penggantinya dalam beberapa hari ini. Ginting memprediksi Wakil KSAD Letnan Jenderal Agus Subiyanto yang akan diberikan amanat untuk menjadi KSAD menggantikan Dudung Abdurachman.

“Saya prediksi Letjen Agus Subiyanto akan menjadi KSAD pengganti Jenderal Dudung Abdurachman. Usia Letjen Agus masih 56 tahun, sehingga usia pensiunnya jika tidak ada perpanjangan akan berakhir pada September 2025,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

PELUANG DUDUNG ABDURACHMAN MENJADI KEPALA BIN DAN AGUS SUBIYANTO MENJADI KSAD

Dikemukakan, memang yang sangat politis dalam pergantian kali ini akan menyasar posisi Kepala BIN. Dalam era Reformasi, Budi Gunawan merupakan yang terlama menjadi Kepala BIN, sejak September 2016.  Budi Gunawan dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

“Konflik politik yang tidak bisa dihindari antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati inilah yang memaksa Jokowi akan mengganti Kepala BIN dalam beberapa hari ini,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer.

Dudung, kata Ginting, menjadi pilihan bagi Presiden Jokowi, karena membutuhkan dukungan dari elite militer yang kuat. Sebagai jenderal bintang empat, Dudung diharapkan dapat membuat analisis intelijen terakhir dalam pertarungan politik Pemilu 2024.

Sedangkan pilihan kepada Agus Subiyanto menjadi KSAD, lanjut Ginting, karena Agus memiliki relasi kuasa dengan Presiden Jokowi sejak lama. Antara lain pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, serta Komandan Kodim Surakarta (Solo). 

“Wajar saja jika Letjen Agus Subiyanto yang akan menjadi KSAD. Posisinya sebagai Wakil KSAD seperti magang sebelum menjadi KSAD. Bahkan bukan tidak mungkin, dalam waktu singkat Agus Subiyanto akan menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono pada pekan ketiga November 2023, sebelum Yudo pensiun,” ungkap Ginting mengakhiri prediksinya.

/sgo