Selamat Ginting Prediksi Dudung Kepala BIN, Agus Subiyanto KSAD

Photo: tribunnews.com

Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting memprediksi Jenderal Dudung Abdurachman akan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Letnan Jenderal Agus Subiyanto akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pelantikan diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari ini. 

“Dinamika politik yang sangat tinggi jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024, memaksa Presiden Jokowi untuk melakukan pergantian elite militer. Termasuk mengganti Jenderal Polisi (Purnawirawan) Budi Gunawan yang sudah menjadi Kepala BIN selama tujuh tahun,” kata Selamat Ginting di Cisarua, Bogor, Selasa (24/10).

Menurut Selamat Ginting, Presiden Jokowi tidak bisa memperpanjang usia pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, karena masih terbentur Undang Undang TNI yang mensyaratkan usia pensiun maksimal perwira 58 tahun. Kedua perwira tinggi bintang empat itu akan sama-sama pensiun terhitung pada 1 Desember 2023 ini. 

Untuk itu, lanjut Ginting, Presiden Jokowi akan terlebih dahulu melakukan pergantian KSAD dari Jenderal Dudung Adurachman kepada penggantinya dalam beberapa hari ini. Ginting memprediksi Wakil KSAD Letnan Jenderal Agus Subiyanto yang akan diberikan amanat untuk menjadi KSAD menggantikan Dudung Abdurachman.

“Saya prediksi Letjen Agus Subiyanto akan menjadi KSAD pengganti Jenderal Dudung Abdurachman. Usia Letjen Agus masih 56 tahun, sehingga usia pensiunnya jika tidak ada perpanjangan akan berakhir pada September 2025,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

PELUANG DUDUNG ABDURACHMAN MENJADI KEPALA BIN DAN AGUS SUBIYANTO MENJADI KSAD

Dikemukakan, memang yang sangat politis dalam pergantian kali ini akan menyasar posisi Kepala BIN. Dalam era Reformasi, Budi Gunawan merupakan yang terlama menjadi Kepala BIN, sejak September 2016.  Budi Gunawan dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

“Konflik politik yang tidak bisa dihindari antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati inilah yang memaksa Jokowi akan mengganti Kepala BIN dalam beberapa hari ini,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer.

Dudung, kata Ginting, menjadi pilihan bagi Presiden Jokowi, karena membutuhkan dukungan dari elite militer yang kuat. Sebagai jenderal bintang empat, Dudung diharapkan dapat membuat analisis intelijen terakhir dalam pertarungan politik Pemilu 2024.

Sedangkan pilihan kepada Agus Subiyanto menjadi KSAD, lanjut Ginting, karena Agus memiliki relasi kuasa dengan Presiden Jokowi sejak lama. Antara lain pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, serta Komandan Kodim Surakarta (Solo). 

“Wajar saja jika Letjen Agus Subiyanto yang akan menjadi KSAD. Posisinya sebagai Wakil KSAD seperti magang sebelum menjadi KSAD. Bahkan bukan tidak mungkin, dalam waktu singkat Agus Subiyanto akan menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono pada pekan ketiga November 2023, sebelum Yudo pensiun,” ungkap Ginting mengakhiri prediksinya.

/sgo

Jawa Timur Zona Pertempuran Politik Ganjar dan Prabowo, Khofifah Jadi Rebutan

 

Photo: TribunNews.com

Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan Jawa Timur (Jatim) menjadi battle zone (zona pertempuran) politik dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024, antara kubu bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo melawan Prabowo Subianto. 

“Selain Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka Jatim menjadi kandang banteng (PDIP), sehingga Ganjar diperkirakan akan unggul di tiga provinsi tersebut dalam pilpres 2024. Prabowo akan mencoba menggerus suara Ganjar di Jawa Timur dengan mencari figur yang berwarna Nahdlatul Ulama (NU),” kata Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (4/10).

Menurut Selamat Ginting, jika Prabowo akan mencuri suara kaum Nahdliyin (NU) di Jatim, maka Gubernur Jatim Khofifah akan menjadi pilihan terbaik sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). Jika itu yang terjadi, maka Ganjar akan memilih Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Jadi Khofifah akan menjadi rebutan bagi kedua kubu, mengingat elektabilitas dan popularitasnya termasuk paling tinggi di lingkungan NU original, bukan natural,” ungkap Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

Begitu juga jika Ganjar ingin mendulang suara Nahdliyin, maka Khofifah pun akan menjadi pilihan utama sebagai bakal cawapres. Sementara Mahfud MD akan menjadi alternatif kedua bakal cawapres kubu Ganjar.

Youtube: SGinting Official

Gibran Jokowi 

Sebaliknya, kata Ginting, jika kubu Prabowo akan mencuri sekitar 20-25 persen suara di Jawa Tengah, maka pilihan terbaiknya menempatkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai bakal cawapresnya. Hal ini karena PDIP sangat kuat dan tak tertandingi di Jateng dan DIY.

Dikemukakan, jika keputusan MK membolehkan Gibran bin Jokowi mengikuti pilpres 2024, kemungkinan besar Prabowo akan menempatkan Gibran sebagai pendampingnya. Jika itu yang terjadi, maka kemungkinan besar Jokowi akan mengarahkan dukungan mayoritas kepada Prabowo.

“Sangat tidak mungkin sekali jika Gibran berpasangan dengan Prabowo, kemudian Jokowi mendukung Ganjar. Itu tidak masuk akal sama sekali. Itu artinya bagi Jokowi, selamat tinggal PDIP,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. 

Menurutnya, jika Prabowo berpasangan dengan Gibran, maka kemungkinan Ganjar akan berpasangan dengan Khofifah untuk mendulang suara Nahdliyin berhadapan dengan kubu Prabowo dan kubu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

“Jadi suara NU akan terbagi tiga secara hampir merata di tiga kubu pasangan pilpres. Muhaimin akan mendapatkan mayoritas suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan kaum Nahdliyin,” kata Ginting. 

Sementara kubu keluarga Abdurachman Wahid atau Gus Dur (Gus Durian), kata dia, sepertinya akan mengikuti ke mana pilihan Yeni Wahid, putri almarhum Gus Dur. Selebihnya kaum Nahdliyin bisa saja mengikuti pilihan para kiai struktural maupun kultural NU (kiai kampung).  

“Jadi kedua kubu masih saling intip dan saling menunggu untuk menentukan bakal cawapresnya. Sehingga kedua kubu kemungkinan akan mengusung bakal cawapres di ujung pendaftaran yang berlangsung pada 19-25 Oktober 2023,” pungkas Selamat Ginting.

/sgo

AHY Berpeluang Masuk Kabinet, Menteri dari Nasdem dan PKB Terancam Direshuffle

Photo: kompas.com

Komunikasi politik antara Presiden Jokowi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor berpotensi menempatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Dito Ariotedjo). 

Kini Dito sedang tersandung kasus dugaan suap Rp27 miliar dalam pembangunan BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. 

“Pertemuan Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY berpotensi memuluskan Ketua Umum Demokrat AHY menjadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo yang tersandung kasus dugaan suap 27 miliar dalam Pembangunan BTS 4G Kementeraian Kominfo,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Selasa (3/10).

Menurutnya, sejak awal SBY ingin menjadikan anaknya memiliki posisi di ekseskutif. Pertama saat mengikuti pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Namun AHY belum berhasil. Kini, setelah Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang didukung Presiden Jokowi, AHY berpeluang masuk ke dalam kabinet walau hanya untuk sekitar satu tahun saja.

“Ini seperti mengikat Demokrat agar tidak lari dari koalisi di mana Jokowi menjadi King Makernya. Jika AHY jadi menteri, maka dampaknya hubungan Jokowi dengan Megawati bisa semakin merenggang, sebab hubungan psikologis antara Megawati dengan SBY hingga kini belum cair. Jokowi bisa dianggap abai terhadap psikologis Megawati,” ungkap Ginting. 

Dikemukakan, ada momentum politik yang berubah cepat setelah konstalasi koalisi politik mengalami dinamika perubahan dukungan bakal calon presiden (capres).  Ada lima hal yang membuat konstalasi politik kini berubah cepat.

Pertama; Posisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang keluar dari koalisi pemerintahan. Kedua; tukar posisi antara Partai Demokrat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam koalisi pilpres. Ketiga; pernyataan Presiden Jokowi soal data intelijen dan partai politik. Keempat; Kaesang Pengarep, putra Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kelima; kasus hukum yang dialami dua menteri, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasim Limpo dan Menpora Dito Ariotedjo. Bahkan kasus hukum impor gula di Kementerian Perdagangan (kemendag) pada 2015-2023 bisa juga menyeret Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN).

“Reshuffle kabinet cukup besar berpotensi terjadi pada Oktober 2023 ini. Menteri-menteri dari PKB maupun Nasdem berpotensi diganti, terutama Syahrul Yasin Limpo dari Nasdem yang rumah dinasnya sudah digeledah petugas KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi),” ujar Ginting. 

Bukan hanya yang bermasalah secara hukum, menteri-menteri lainnya juga berpotensi direshuffle, dampak keluarnya Nasdem dan PKB dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dari Nasdem; Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah dari PKB; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

“Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dari PKB justru relatif aman dari ancaman reshuffle kabinet, karena ucapan-ucapannya yang kontroversial menyerang koalisi perubahan, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Itulah politik, walau sama-sama dari PKB dengan Cak Imin, namun Yaqut berbeda pandangan politik,” ungkap Ginting.

Sedangkan kasus di Kemendag, lanjut Ginting, bisa saja menyandera Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk tidak menyorongkan Erick Thohir sebagai kandidat bakal cawapres dari Prabowo Subianto di KIM. 

“Kasus ini berpotensi menjadi politisasi hukum bagi PAN dan Golkar di Koalisi Indonesia Maju agar tidak menghalangi munculnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres mendampingi bakal capres Prabowo Subianto,” pungkas Ginting.

/sgo

Konflik Megawati - Jokowi, Batalkan Duet Prabowo dan Ganjar

 

Photo: cnnindonesia.com

Konflik kepentingan politik antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mementahkan rencana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo untuk kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

“Megawati menolak mentah-mentah rencana politik pihak-pihak yang ingin menyatukan  Prabowo dengan Ganjar dalam menghadapi kontestasi pilpres 2024 mendatang. PDIP tetap menempatkan Ganjar sebagai bakal calon presiden (capres), tidak untuk bakal calon wakil presiden (cawapres),” kata analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Senin (2/10).

Menurutnya, konflik kepentingan politik di antara Megawati dengan Jokowi, kali ini tidak bisa diselesaikan dengan konsensus politik. Megawati adalah queen maker (penentu keputusan) politik bagi koalisi pendukung Ganjar. Sedangkan Jokowi menjadi king maker politik bagi koalisi pendukung Prabowo.

“Jadi jelas ada konflik politik yang tidak bisa ditutupi dari kedua elite politik itu. Padahal Megawati masih punya utang politik terhadap Prabowo melalui Perjanjian Batutulis Mei 2009, isi poinnya antara lain PDIP akan mendukung Prabowo dalam pilpres,” ungkap Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

Nyatanya, lanjut Ginting, utang politik itu tidak direalisasikan pada pilpres 2014 dan 2019. Dengan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang berakhir kemarin, maka pupus sudah Prabowo mendapatkan dukungan dari PDIP.

Dikemukakan, memang Jokowi sebagai presiden yang mendapatkan dukungan dari PDIP, namun belum tentu pula Jokowi akan berpihak kepada PDIP dalam pilpres 2024 ini. Jokowi ini bukan kader murni PDIP, melainkan pengusaha yang menjadi aktor politik dan membutuhkan perahu politik.

“Jokowi itu butuh perahu PDIP untuk berlayar menggapai posisi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI. Ambisi politiknya sudah terwujud dan sekarang dia juga ingin menjadi king maker politik seperti Megawati,” kata Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer.

Menurut Ginting, PDIP merupakan marwah politik bagi keluarga Megawati yang membawa trah Sukarno. Sebagai partai pemenang pemilu 2014 dan 2019, Megawati tidak sudi kader partainya (Ganjar) harus mengalah menjadi bakal cawapres.

“Koalisi bisa terjadi dalam perspektif Megawati dengan komposisi Ganjar sebagai bakal capres dan Prabowo sebagai bakal cawapres. Mengingat Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) posisinya berada di bawah PDIP,” ujar Ginting.

Di sisi lain, lanjutnya, Prabowo juga tidak mau mengalah bila ditempatkan sebagai posisi bakal cawapres. Sebab inilah kemungkinan terakhir Prabowo mengikuti kontestasi pilpres, mengingat pada pilpres 2029, usia Prabowo sudah 78 tahun.

“Di luar itu, Jokowi lebih merasa bisa mengendalikan Prabowo yang juga mendukung keluarga Jokowi berkiprah dalam politik dengan sokongan dari Partai Gerindra. Sedangkan Ganjar, praktis dalam genggaman politik Megawati,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik.

Dikemukakan, rencana politik Megawati tidak sama dengan rencana politik Prabowo maupun Jokowi. Kemungkinan Kongres PDIP 2025 mendatang, jika mulus akan terjadi peralihan estafet kepemimpinan dari Megawati kepada putrinya Puan Maharani.

“Bisa jadi Megawati tidak lagi memiliki kepercayaan politik yang tinggi kepada Jokowi setelah terjadinya dinamika politik yang hebat, seperti putra bungsu Jokowi, Kaesang Jokowi justru tidak berada di kandang banteng. Melainkan memegang bunga mawar putih alias PSI (Partai Solidaritas Indonesia,” pungkas Ginting.

/sgo

TNI Terkesan Takut Klaim Tiongkok dengan Pindahkan Tempat Latihan

Photo: antaranews.com

Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengungkapkan TNI terkesan takut klaim Tiongkok dengan memindahkan tempat latihan kemanusiaan bagi militer ASEAN dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara ke Laut Natuna Selatan.  

“Mengapa harus dipindahkan dan takut dengan klaim sejarah tradisional Tiongkok? Indonesia negara berdaulat dan punya batas negara berdasarkan hukum internasional. TNI salah satu tugasnya menjaga kedaulatan negara, bukan mengikuti klaim tradisional negara asing” tegas Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Kamis (21/9).

Menurut Selamat Ginting, dengan memindahkan tempat latihan sama saja secara implisit Indonesia mengakui batas yang diklaim Tiongkok. Apalagi ini bukan latihan perang, namun latihan kemanusiaan bagi militer negara-negara ASEAN.

“Apakah pemerintah Indonesia ragu dengan kedaulatan kita sendiri? Padahal dunia internasional dan hukum internasional mengakui ZEE itu wilayah Indonesia,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

Dikemukakan, ZEE merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia, karena itu Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah tersebut. Ketentuan mengenai hak berdaulat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Selain itu, lanjut Ginting, Pasal 56 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB tentang Hukum Laut) menyebutkan yurisdiksi di wilayah ZEE. Jelas ZEE itu wilayah Indonesia, bukan wilayah Tiongkok.

Ginting menjelaskan, Tiongkok mengklaim perairan Natuna yang menjadi teritorial Indonesia atas dasar nine dash line (sembilan garis putus-putus). Garis yang dibuat sepihak oleh Tiongkok tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau UNCLOS. 

“Tiongkok itu memang selalu mencari gara-gara di dunia internasional. Padahal Tiongkok juga anggota UNCLOS. Tiongkok tidak mengakui ZEE di laut China Selatan. Indonesia tegas tidak mengakui konsep sembilan garis putus-putus yang dinyatakan Tiongkok. Jadi mengapa sekarang pemerintah Indonesia terkesan takut? Mengapa Mabes TNI pindahkan tempat Latihan?” tanya Ginting.

Ginting mempertanyakan prinsip TNI yang menyatakan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harga mati. Dalam kasus pemindahan tempat latihan kemanusiaan, justru terkesan TNI takut dalam menjaga kedaulatan NKRI.

“Negara lain nantinya tidak takut lagi terhadap TNI. Marwah kedaulatan Indonesia berada di tangan Panglima TNI. Jika Panglima TNI penakut, sebaiknya mundur saja!” tegas Ginting.

Klaim Sejarah Tiongkok 

Seperti diketahui berdasarkan pemberitaan The Straitstimes, pemindahan latihan kemanusiaan non-perang negara-negara ASEAN disebut berkaitan dengan klaim Tiongkok. Bagi Tiongkok, perairan itu bagian dari Laut China Selatan. Militer Tiongkok sesekali masih mengirimkan patroli ke sana untuk menegaskan klaim bersejarahnya atas wilayah tersebut.

"Setelah pembicaraan antara para pemimpin militer ASEAN pada Juni 2023, latihan tersebut dipindahkan ke Laut Natuna Selatan, untuk menghindari perairan yang disengketakan," dikutip dari Straitstimes, Rabu (20/9).

Di sejumlah media massa, Mabes TNI merespons pemberitaan yang menyebut lokasi latihan ASEAN Solidarity Exercise Natuna 2023 (ASEX-01 N) dipindahkan karena klaim Tiongkok. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono membenarkan soal lokasi latihan yang dipindah. 

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono resmi membuka latihan ASEAN Solidarity Exercise Natuna 2023 (ASEX-01 N) di Dermaga Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa, (19/9).

Yudo menyatakan kegiatan itu merupakan latihan non-tempur pertama yang melibatkan seluruh angkatan bersenjata dari negara-negara anggota ASEAN. 

"TNI sebagai penggagas dari latihan ini ingin menekankan persatuan antar-negara anggota akan terus dan selalu terpelihara. ASEAN harus selalu merawat persatuan dan hubungan yang harmonis antar sesama di tengah keragaman," kata Yudo dalam keterangan tertulis.

Yudo menuturkan latihan mencakup pengamanan maritim, aksi pencarian, penyelamatan, kemanusiaan, layanan kesehatan, hingga deck landing qualification dan replenishment at sea yang melibatkan seluruh Angkatan Darat, Angkat Laut, dan Angkatan Udara negara ASEAN.

"Kegiatan ini akan memperkuat dan mempertajam kemampuan kita dalam memelihara perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan di kawasan," kata Yudo.

10 negara ASEAN yang terlibat dalam ASEX-01 Natuna 2023 yaitu Indonesia sebagai penggagas dan tuan rumah, kemudian Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Filipina, sementara Timor Leste bertindak sebagai observer (pengamat).

/sgo

Golkar Dukung Prabowo, Tapi Ridwan Kamil Dampingi Ganjar

Photo: Tribun Jabar

Partai Golongan Karya (Golkar) berpotensi main dua kaki dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Secara organisatoris Golkar mendukung calon presiden (capres) dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun Golkar akan membiarkan kadernya Ridwan Kamil (RK) menjadi bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo.

“Golkar berkoalisi mendukung Prabowo. Namun Wakil Ketua Umum Golkar, RK dipersilakan menjadi pendamping Ganjar dalam pilpres 2024 mendatang. Itu strategi komunikasi politik yang dibangun Golkar secara tertutup,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (8/9).

Menurut Selamat Ginting, pola main dua kaki dalam pilpres bukan sesuatu yang haram, karena pola serupa pernah dilakukan Golkar pada pilpres 2004 lalu. Sebelum RK selesai menjadi Gubernur Jawa Barat, komunikasi politik secara tertutup dilakukan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.  

Komunikasi politik yang paling terbuka, lanjut Ginting, saat RK dan Hasto tampil bersama pada acara peletakan batu pertama pembangunan Monumen Plaza Sukarno di Bandung, akhir Juni 2023 lalu. Namun sempat ada dinamika ketika Golkar batal berkoalisi dengan PDIP.

“Jadi itulah dramaturgi komunikasi politik. Panggung depannya, Golkar berkoalisi dukung Prabowo. Tapi panggung belakangnya, Golkar menempatkan kadernya dalam koalisi dengan PDIP.  Panggung tengahnya itulah hasil kompromi politik Golkar yang ingin selalu berada dalam kekuasaan,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

Bahkan, kata dia, bukan tidak mungkin juga Golkar akan keluar dari koalisi dengan Prabowo dan beralih ke koalisi mendukung Anies Baswedan. Golkar merasa cukup percaya diri bisa main dua bahkan tiga kaki sekaligus. Itulah kemungkinan politik yang terjadi menjelang pendaftaran capres dan cawapres pada pertengahan Oktober 2023 mendatang.

Pola Pilpres 2004 

Dikemukakan, pada pilpres 2004 Golkar mencalonkan Wiranto sebagai bakal capres dan membiarkan Jusuf Kalla (JK) menjadi bakal cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu Wiranto menjadi pemenang konvensi Partai Golkar, akibatnya Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung tidak bisa maju sebagai capres. 

Di sisi lain, kata Ginting, kader Golkar JK justru mendampingi SBY. Hasil pilpres pasangan SBY dan JK tampil sebagai pemenang pada putara kedua mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Saat itu terdapat enam pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pertama, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marwah Daud Ibrahim (kader Golkar) dicalonkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua, Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo dicalonkan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketiga, Hamzah Haz dan Agum Gumelar dicalonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keempat, Megawati Sukarnoputri  dan Hasyim Muzadi dicalonkan PDIP.  Kelima, SBY dan JK dicalonkan Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Keenam, Wiranto dan Salahuddin Wahid dicalonkan Golkar. 

“Dari keenam pasangan tersebut, pasangan Gus Dur dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos. Berdasarkan tes kesehatan, Gus Dur dinilai tidak memenuhi kesehatan,” pungkas Ginting.

/sgo

Cak Imin Potensial Dikudeta Tangan Kekuasaan

Photo: detik.com

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) potensial dikudeta tangan-tangan kekuasaan setelah bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mengusung bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

Saya menduga ada tangan tak kentara (invisible hand) sedang merancang kudeta terhadap Cak Imin (Muhaimin Iskandar) sebagai ketua umum PKB terkait pilpres (pemilihan presiden) 2024.

Beralihnya posisi PKB dari mendukung Prabowo Subianto menjadi mendukung Anies Baswedan merupakan keputusan berani dan mengandung risiko politik tinggi bagi Cak Imin. Apalagi publik membaca Jokowi sebagai king maker (penentu keputusan) dari koalisi pendukung Prabowo.

Saya menduga akan ada intervensi secara sembunyi-sembunyi terhadap PKB. Salah satunya Cak Imin akan digulingkan sebagai ketum PKB, karena dianggap berada di kubu oposisi dalam pilpres.

Apalagi, konflik PKB pada 2008-2010 kembali mencuat setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai bakal cawapres berpasangan dengan bakal capres Anies Baswedan. Terutama perseteruan terbuka antara Cak Imin dengan putri sulung mantan Presiden Andurrachman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid).

Hubungan Spesial

Pada era itu ramai pemberitaan tentang desas desus hubungan spesial Yanny Wahid dengan SHW.  SHW  dituding kubu Cak Imin sebagai otak dari konflik di PKB, apalagi SHW baru saja hengkang dari Golkar  ke PKB. 

Sampai Lilik Wahid, adik kandung Gus Dur, juga menyarankan agar Yenny tidak menjalin hubungan spesial dengan SHW.  Namun SHW  membantah hubungan spesial itu, dia mengaku hanya berteman biasa dengan Yenny.

Belakangan, SHW  divonis 15 tahun penjara, karena kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. SHW  didakwa bersama WW dan AA terlibat dalam pembunuhan itu.

Kudeta 2008

Konflik antara Cak Imin dan Yenny Wahid bermula pada 2008. Saat itu Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005 dilengserkan Gus Dur yang menjabat Ketua Dewan Syuro PKB.

Alasan Gus Dur karena Cak Imin dekat dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sementara PKB merupakan partai oposisi.

Kemudian, kedua kubu menggelar muktamar. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor.  Setelah itu giliran Cak Imin memimpin muktamar di Ancol, sekaligus mengukuhkan Cak Imin kembali menjadi ketua umum PKB.

Muktamar kubu Cak Imin mendepak Yenny Wahid sebagai Sekjen PKB. Posisi Gus Dur juga digantikan Aziz Mansyur.

Dualisme PKB, harus diselesaikan di pengadilan yang hasilnya Muhaimin dianggap sebagai ketua umum PKB yang sah. Yenny Wahid tidak puas dan kembali menggelar muktamar di Surabaya, pada Desember 2010. Namun upaya Yenny tetap gagal. 

Yenny kemudian mendirikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI). Kemudian berubah menjadi Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pada 2011.

Kementerian Hukum dan HAM tidak meloloskan PKBN dalam proses verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014. Bahkan PKBN tidak bisa memperoleh status berbadan hukum.

/sgo