Doni Calon Kuat KSAD

Foto: pojoksatu.id

(Tulisan ini telah dimuat di Harian Republika Rabu, 13 November 2019)

Sisa waktu dinas aktif, satu tahun dua bulan. Idham Aziz masih bisa menjadi orang nomor satu di Mabes Polri. Jenderal Idham Aziz (56 tahun, 10 bulan), ternyata masih bisa menjadi Kepala Polri. Ia menggantikan Jenderal Tito Karnavian yang kini menjadi menteri dalam negeri. 

Melihat fenomena Idham Aziz, maka perwira tinggi TNI AD dengan pangkat letjen dengan usia 56, enam bulan ke atas,  masih berpeluang menjadi calon KSAD mendatang. Ini dengan catatan jika KSAD Jenderal Andika Perkasa dipilih Presiden Jokowi menjadi Wakil Panglima (Wapang) TNI. Jabatan ini kembali dihidupkan melalui peraturan presiden nomor 66 tahun 2019 tentang struktur organisasi TNI. 

KSAD Jenderal Andika (54 tahun, 11 bulan) menjadi kandidat terkuat untuk menjadi Wapang TNI, jika Panglima TNI masih dijabat Marsekal Hadi Tjahjanto (56 tahun, 0 bulan). Hadi masih dua tahun lagi usia pensiunnya. 

Tipis kemungkinan bagi KSAU Marsekal Yuyu Sutisna (57 tahun, 5 bulan) untuk menjadi wapang TNI, mengingat Panglima TNI juga berasal dari Angkatan Udara. Sedangkal KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji (57 tahun, 6 bulan), enam bulan lagi akan memasuki masa pensiun.  Jadi, baik Marsekal Yuyu maupun Laksamana Siwi akan pensiun bersamaan. Begitu juga dengan Wakil KSAD Letjen Tatang Sulaiman (57 tahun, 7 bulan), peluangnya menjadi calon KSAD nyaris pupus.

Peluang terbesar

Peluang paling besar untuk kandidat KSAD ada pada Letjen Doni Monardo, lulusan Akmil 1985. Ini merupakan kesempatan kedua bagi Doni. Kesempatan pertama, ia ‘kalah bersaing’ dari Andika Perkasa. Jabatan sebagai Kepala BNPB, setingkat menteri, apakah masih memiliki peluang? Tentu itu menjadi kewenangan Presiden Jokowi. 

Begitu juga dengan Letjen M Herindra (Irjen TNI) dan Letjen AM Putranto (Dankodiklatad). Keduanya sama dengan Andika, lulusan Akmil 1987. Kali ini merupakan kesempatan kedua bagi mereka untuk menjadi KSAD.

Di luar itu, kini peluang terbuka lebar justru bagi empat letjen lulusan Akmil 1986. Satu lulusan dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, AAU 1986. Mereka adalah Letjen Joni Supriyanto (Kasum TNI), Letjen Besar Harto Karyawan (Pangkostrad), Letjen Tri Soewandono (Sesmenko Polhukam), serta Letjen Ganip Warsito (Pangkogabwilhan III TNI).

Marsekal Hadi, mungkin lebih ‘merasa senang’  jika KSAD berasal dari lulusan Akmil 1986. Sebaliknya Jenderal Andika, mungkin ‘lebih cocok’ jika penggantinya berasal dari Akmil 1987. Namun, kewenangan itu berada di tangan Jokowi, karena merupakan hak prerogratif presiden.

Jika terjadi pergantian KSAD dalam waktu dekat ini, maka promosi dan mutasi perwira tinggi  akan mengalami gelombang besar-besaran di lingkungan TNI AD. Mengingat ada sejumlah jabatan bintang tiga yang harus segera diisi. Jabatan itu adalah Irjenad, Koorsahli KSAD, Danpusterad, Danpuspomad, Ka RSPAD Gatot Subroto, Danpussenif. 

Apakah pejabat yang sekarang akan otomatis naik pangkat, belum tentu juga. Yang sudah mendapatkan ‘durian runtuh’ dari Perpres No. 66 tahun 2019 adalah Terawan Agus Putranto, lulusan Sepawamil TNI 1990. Bersamaan dengan dilantiknya sebagai menteri kesehatan, bekas kepala RSPAD Gatot Subroto itu, dinaikkan pangkatnya menjadi letjen.

Bukan cuma untuk bintang tiga, perpres baru tersebut juga menaikkan posisi pimpinan lembaga militer dari brigjen menjadi mayjen. Di antaranya untuk kepala pusat atau komandan korps, seperti: kavaleri, artileri medan (armed), artileri pertahanan udara (arhanud), zeni, perhubungan, peralatan, serta pembekalan dan angkutan (bekang).

Begitu juga dengan jabatan yang sebelumnya untuk kolonel, kini menjadi untuk bintang satu di lingkungan korps. Termasuk Komandan Denma Mabesad, dari kolonel menjadi brigjen. Begitu juga para asisten di Markas Kostrad, para inspektur di sejumlah lembaga korps, termasuk beberapa komandan pusat pendidikan korps. 

Kandidat kuat calon KSAD jika Jenderal Andika menjadi Wakil Panglima TNI. Dengan catatan usia pensiunnya masih 1,5 tahun ke atas dan pernah menjadi panglima Kodam:

1. Letjen Doni Monardo (56 tahun, 6 bulan) Kepala BNPB, Akmil 1985. 
2. Letjen Joni Supriyanto (55 tahun, 5 bulan) Kasum TNI, Akmil 1986.
3. Letjen Besar Harto Karyawan (56 tahun, 6 bulan) Pangkostrad, Akmil 1986.
4. Letjen Tri Soewandono (55 tahun, 11 bulan) Sesmenko Polhukam, Akmil 1986.
5. Letjen Ganip Warsito, 56 tahun, 0 bulan) Pangkogabwilhan III TNI, Akmil 1986.
6. Letjen M Herindra (55 tahun, 0 bulan) Irjen TNI, Akmil 1987.
7. Letjen AM Putranto (55 tahun, 9 bulan) Dankodiklatad, Akmil 1987).

/selamatgintingofficial

Perpres Obral Jenderal

Foto : NusantaraNews

Oleh: Selamat Ginting
(tulisan ini telah dimuat di Harian Republika Rabu, 13 November 2019)

Beberapa jabatan dipaksakan menjadi bintang tiga, terutama di lingkungan TNI AD. Apakah sudah sesuai dengan beban tugas, beban kerja, serta risiko jabatan?

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2019 lalu. Ada beberapa jabatan yang naik, termasuk dari bintang dua menjadi bintang tiga.

Kini ada lima posisi bintang empat, setelah jabatan wakil panglima TNI dihidupkan kembali. Jabatan-jabatan tersebut adalah: Panglima TNI, Wakil Panglima (Wapang) TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Sedangkan posisi bintang tiga, kini ada 25 jabatan. Untuk AD sembilan jabatan; Wakil KSAD, Irjenad, Koorsahli KSAD, Panglima Kostrad, Komandan Kodiklatad, Komandan Pussenif, Komandan Pusterad, Komandan Puspomad, serta Kepala RSPAD Gatot Subroto.

AL empat jabatan; Wakil KSAL, Panglima Komando Armada RI, Komandan Pushidros, serta Komandan Kodiklatal. AU tiga jabatan; Wakil KSAU, Panglima Komando Operasi Udara Nasional, serta Komandan Kodiklatau.

Plus sembilan jabatan bintang tiga di Mabes TNI, yakni: Kasum TNI, Irjen TNI, Dan Sesko TNI, Danjen Akademi TNI, Kabais TNI,  Dankodiklat TNI, serta tiga Pangkogabwilhan TNI. 

Dari sembilan jabatan bintang tiga di lingkungan Mabes TNI tersebut, saat ini empat untuk AD (Kasum TNI, Irjen TNI, Dankodiklat TNI, serta  Pangkogabwilhan III TNI). Dua untuk AL (Danjen Akademi TNI, serta Pangkogabwilhan I TNI). Tiga untuk AU (Kabais TNI, Dan Sesko TNI, serta Pangkogabwilhan II TNI).   

Di luar lingkungan TNI, ada pula jabatan bintang tiga di lembaga lain, seperti: Wagub Lemhannas, Sestama Lemhannas, Sesmenko Polhukam, Sekjen Wantannas, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, dan Rektor Unhan. 

Selain itu Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). Serta ada jenderal bintang tiga aktif yang menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni Letjen Doni Monardo. 

Di luar itu ada Kepala Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), yang kini dijabat jenderal bintang tiga purnawirawan, yakni Letjen (Purn) Hinsa Siburian. Ada pula Gubernur Lemhannas yang kini dijabat jenderal bintang tiga purnawirawan, yakni Letjen (Purn) Agus Widjojo. 

Korps kesehatan

Salah satu keanehan dalam struktur organisasi TNI kali ini, khususnya untuk korps kesehatan (CKM). Obral jabatan jenderal terjadi di lingkungan korps kesehatan. Kepala RSPAD Gatot Subroto (letjen), Waka RSPAD (mayjen), Ketua Komite Medik RSPAD (mayjen), Kepala Kelompok Staf Ahli Kepala RSPAD (mayjen), Direktur RSPAD (brigjen), Komite RSPAD (brigjen), Dokter Ahli RSPAD (brigjen). Artinya di komite medik ada beberapa brigjen, begitu juga kelompok staf ahli ada beberapa brigjen, beberapa dokter ahli juga berpangkat brigjen.

 

Ditambah lagi dengan Kapuskesad (mayjen), Wakapuskesad (brigjen), Inspektur Puskesad (brigjen), serta Direktur Puskesad (brigjen). Rinciannya; satu letjen, empat mayjen, serta lebih dari 10 brigjen. Jadi, total ada sekitar 20 jabatan perwira tinggi untuk korps kesehatan militer.

Bandingkan dengan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif). Komandan Pussenif (letjen), Wadan Pussenif (mayjen), Inspektur Pussenif (brigjen), Direktur Pussenif (brigjen), serta Danpusdik Infanteri (brigjen).Total lima jabatan perwira tinggi untuk korps infanteri.

Hal yang sama untuk korps kavaleri, armed, arhanud, dan polisi militer. Untuk zeni, perhubungan, peralatan, serta pembekalan dan angkutan, total ada empat jabatan perwira tinggi. 

Melihat fenomena di atas, ada yang janggal dari reformasi birokrasi militer. Lembaga militer di satuan tempur (infanteri), dan bantuan tempur (kavaleri, armed, arhanud, zeni, perhubungan, dan peralatan) jauh di bawah lembaga kesehatan. Perbandingannya, hanya ¼ bahkan  1/5  dari jumlah jenderal korps kesehatan. Padahal korps kesehatan merupakan bantuan administrasi dan hanya bagian pendukung dari tugas dan fungsi TNI AD. Ini di luar norma kepatutan struktur organisasi militer di dunia mana pun. 

Dengan kondisi tersebut, seolah-olah korps kesehatan justru sebagai korps utama dalam TNI AD. Sementara infanteri, kavaleri, armed, arhanud, dan zeni hanya sebagai komponen pendukung saja. Ini sudah salah kaprah.

Bisa di lihat di tingkat batalyon saja. Korps kesehatan, misalnya hanya memiliki dua batalyon saja, Sedangkan zeni, kavaleri, armed, arhanud, rata-rata memiliki 16-18 batalyon. Belum ditambah dengan detasemen lapangannya yang jumlahnya sekitar 10 detasemen lapangan (tempur). 

Apalagi jika dibandingkan dengan infanteri. Infanteri adalah korps utama Angkatan Darat. Bahkan 80 persen batalyon adalah infanteri. Jumlah personel Angkatan Darat, terbanyak dari infanteri. Disusul zeni, kavaleri, armed, dan arhanud.

Jabatan kolonel

Kondisi  obral jenderal ini akan berdampak pada jabatan kolonel di lingkungan AD. Nantinya dari seluruh jumlah kolonel, separuhnya berasal dari korps kesehatan. Hal ini akan menimbulkan konflik kecemburuan korps lain. Padahal untuk menjadi kolonel terjadi persaingan yang ketat. Antara lain, telah menempuh pendidikan Seskoad. Padahal banyak kolonel kesehatan, justru tidak melalui pendidikan Seskoad. Kurikulum Seskoad juga tidak ada relevansinya dengan tugas pokok kesehatan.

Bantuan administrasi, seperti korps polisi militer dengan komandan bintang tiga, juga tidak jelas. Jumlah personel polisi militer jauh di bawah zeni, kavaleri, armed, arhanud, dan bekang. Mestinya komandan Puspomad cukup bintang dua saja, seperti komandan korps lainnya, seperti: kavaleri, armed, arhanud, zeni, perhubungan, peralatan, serta bekang.

Komandan Pusterad menjadi bintang tiga juga berlebihan. Sebab, pekerjaan teritorial sudah dilakukan oleh kodam-kodam. Pusterad hanya membina, menjaga, memelihara prinsip-prinsip teritorial ditegakkan dan dilaksanakan sesuai doktrinnya. Jadi, tidak ada beban kerja yang luar biasa. Jabatan Komandan Pusterad juga di bawah supervisi Aster KSAD. Jadi, lebih pantas untuk bintang satu daripada untuk bintang tiga, karena sedikitnya pekerjaan Danpusterad.

Perpres Nomor 66 tahun 2019 jika tidak direvisi, terutama di bagian RSPAD dan Puskesad, ke depan akan menimbulkan masalah besar. Padahal awalnya, baik Kepala RSPAD maupun Direktur Kesehatan, hanya untuk pangkat brigjen. Bahkan RSPAD menjadi bagian dari Ditkesad. 

Mestinya, perubahan jabatan harus dihitung dulu beban tugas, beban kerja, risiko jabatan, serta jumlah personelnya dihadapkan dengan tugas pokok dan fungsinya. Dari situlah baru bisa dihitung spesifikasi jabatan yang akan menjadi acuan. Jabatan pangdam, misalnya, risikonya sangat tinggi. Jika ada masalah di wilayahnya, bisa dicopot. Pangdam risikonya jauh lebih berat daripada Kepala RSPAD, Danpuspomad, Danpusterad, maupun Koorsahli KSAD.

JABATAN BINTANG TIGA TNI

MABES TNI

Unsur Pembantu Pimpinan

1.   Kepala Staf Umum TNI

2.   Inspektur Jenderal TNI

Badan Pelaksana Pusat

3.   Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI

4.   Komandan Jenderal Akademi TNI

5.   Kepala Badan Intelijen Strategis TNI

6.   Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI

Komando Utama Operasi

7.   Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I TNI

8.   Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II TNI

9.   Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III TNI

10. Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD

11. Panglima Komando Armada Republik Indonesia

12. Panglima Komando Operasi Udara Nasional

13. Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL

MABES TNI AD

Unsur Pimpinan

14. Wakil Kepala Staf AD

Unsur Pembantu Pimpinan

15. Inspektur Jenderal TNI AD

16. Koordinator Staf Ahli Kepala Staf AD

Badan Pelaksana Pusat

17. Komandan Pusat Teritorial TNI AD

18. Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD

19, Kepala Rumah Sakit Pusat AD Gatot Soebroto

Komando Utama Pembinaan

20. Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AD

21. Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri

MABES TNI AL

Unsur Pimpinan

22. Wakil Kepala Staf AL

Komando Utama Pembinaan

23. Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL

MABES TNI AU

Unsur Pimpinan

24. Wakil Kepala Staf AU

Komando Utama Pembinaan

25. Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AU

/selamatgintingofficial

Prajurit Taruna Enzo

Credit Photo: CNN

Enzo Zenz Allie akhirnya resmi dilantik menjadi prajurit taruna (pratar) pada akhir Oktober 2019 lalu. Pemuda keturunan Prancis itu berhasil  mengikuti pendidikan dasar militer sejak tiga bulan lalu di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Bahkan namanya tercantum sebagai ranking tiga prajurit taruna Akmil (TNI AD). Ranking pertama diraih Jonathan Kevin Maulitua Simanjuntak. Ranking kedua, Muhammad Zuhran Ali Sagaf. Dan ranking ketiga Enzo Zenz Allie. 

Enzo sempat viral saat mengikuti tes penentuan terakhir menjadi calon taruna (catar). Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memimpin sidang mewawancarai Enzo dalam bahasa Prancis. 

Media sosial sempat dibuat bising dengan tuduhan Enzo terpapar ideologi anti Pancasila. Namun hasil penyelidikan TNI menyatakan Enzo tidak terpapar ideologi selain Pancasila. Bahkan hasil tes ideologinya memperoleh nilai tinggi. 

Jika digabung dengan seluruh taruna  TNI (AD, AL, AU) yang berjumlah 596 orang, Enzo diperingkat kelima. Namun jika digabung taruna TNI dengan taruna Kepolisian berjumlah 859 orang, Enzo berada di peringkat kesembilan. 

Di peringkat kedelapan adalah Irfan Urane Aziz (Akpol), anak dari Kepala Polri Jenderal Idham Aziz. Dari 10 orang terbaik yang menjadi prajurit taruna dan bhayarangkara dua taruna, TNI AD menempatkan tiga orang, TNI AL satu orang, TNI AU satu orang. Kepolisian menempatkan lima orang.

Taruna Akmil, kadet AAL, karbol AAU, kembali akan melanjutkan pendidikan lapangan. Survival di hutan selama empat bulan. Jika lulus mereka berhak menyandang pangkat kopral taruna (koptar) Akmil,  kopral kadet AAU, dan kopral karbol AAU. Berbeda dengan taruna TNI, maka taruna kepolisian pendidikan di kelas Akpol di Semarang.

Pendidikan perwira

Jenjang kepangkatan dan lamanya pendidikan di Akademi TNI sebagai berikut: calon prajurit taruna (tiga bulan). Kemudian, prajurit taruna (empat bulan), dan kopral taruna (sembilan bulan) - taruna tingkat I. Sersan taruna (satu tahun) - taruna tingkat II. Sersan mayor dua taruna (satu tahun) - taruna tingkat III.  Dan sersan mayor satu taruna (satu tahun) - taruna tingkat IV.

Jika berhasil melalui pendidikan selama lebih dari empat tahun, mereka berhak menyandang pangkat letnan dua (letda) untuk TNI dan inspektur dua (ipda) untuk polisi. 

Setelah itu langsung berdinas? Tunggu dulu. Mereka masih akan melanjutkan pendidikan kecabangan sesuai korps masing-masing, selama enam bulan. Jadi, jika ditotal sejak menjadi calon taruna, maka mereka menghabiskan waktu untuk pendidikan hampir lima tahun. 

Maka wajar, para letnan dua atau inspektur dua ini disetarakan dengan lulusan sarjana strata satu (S1) atau diploma empat dengan gelar Sarjana Terapan Pertahanan. 

Untuk pendidikan kecabangan sesuai korps di TNI AD, misalnya. Mereka bergabung dengan lulusan Sekolah Calon Perwira (Secapa) AD. Mereka berasal dari bintara paling singkat telah mengabdi menjadi anggota TNI selama 12 tahun atau pangkat sersan kepala selama minimal dua tahun. Dan lulus tes untuk menjadi calon Mereka digembleng di Secapa AD selama delapan bulan. 

Untuk TNI-AD ditempuh melalui Secapa di Bandung. TNI-AL di Pusat Latihan dan Pendidikan Dasar Kemiliteran, Kodiklatal, Surabaya. Untuk TNI-AU ditempuh melalui Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) di Skadron Pendidikan 401 Lanud Adisumarmo di Surakarta.  Semuanya sama dididik selama delapan bulan.

Selain itu ada juga siswa dari lulusan D3 atau S1 dari umum yang berhasil lulus Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (Pa PK TNI) selama tujuh bulan. Untuk pendidikan siswa di Akmil, Magelang dan siswi di Pusdik Kowad, Bandung.

Ada pula Siswa Sekolah Penerbang Prajurit Sukarela Dinas Pendek TNI (Sekbang PSDP TNI) yang berhasil menyelesaikan beberapa tahapan pendidikan. Enam bulan di Lanud Adisumarmo, Surakarta. Dua puluh tiga bulan di Lanud Adisucipto, Yogyakarta. Empat bulan di Lembaga Pendidikan masing-masing angkatan. TNI AD di Semarang, TNI AL di Surabaya.

Jadi, pendidikan kecabangan korps diikuti siswa-siswa dari empat jalur lulusan, untuk TNI AD: Akmil, Secapa AD, Sepa PK TNI, dan Sekbang PSDP TNI. 

Patriot bangsa

Kembali ke Enzo. Saat pelantikan menjadi prajurit taruna Akmil, ia kembali menjadi pusat perhatian. Banyak yang memberikan hadiah untuk Enzo. Termasuk buku biografi Kapten Zeni (Anumerta) Pierre Andreas Tendean, berjudul Sang Patriot. 

Pierre Tendean gugur dalam peristiwa G.30S/PKI 1965. Ia menjadi perisai Jenderal AH Nasution, Kepala Staf ABRI.  Pierre Tendean juga keturunan Prancis dari ibunya. 

Tentu si pemberi buku berharap. Enzo bisa seperti Pierre. Walau keturunan asing, jangan ragukan nasionalismenya. 

Kita beruntung, Enzo punya kemampuan berbahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Arab. Kelak saat berpangkat kolonel senior, ia berpotensi menjadi atase pertahanan di Eropa, Amerika atau jazirah Arab.

Jalanmu masih panjang Enzo. Selamat kembali masuk hutan selama empat bulan ke depan. Semoga anak yatim ini berhasil menjadi perwira Angkatan Darat yang cemerlang. 

Bangga dengan bangsa dan negaranya, agamanya, serta orangtuanya. Kibarkan panji-panji MERAH PUTIH untuk persada negeri. Jangan tinggalkan kewajiban sebagai Muslim dan sebagai ksatria bangsa. 

Hormat untuk perjuanganmu.

/Gins